Home Nasional REZIM JOKOWI GAGAL STUDY KASUS INDOSAT

REZIM JOKOWI GAGAL STUDY KASUS INDOSAT

0
SHARE

POROSNEWS – Forum Penegakan Hukum dan Penyelamatan Asset Negara melalui rilisnya menyatakan, setelah memperhatikan dinamika keadaan Indonesia terakhir ini yang berkaitan dengan dilepasnya atau dijualnya aset aset negara serta semakin terpuruknya ekonomi di indonesia dan meningkatnya hutang luar negri negara kita, maka pada hari senin tanggal 30 juli 2018 kami dari Forum Penegakan Hukum dan Penyelamatan Asset Negara Mengajak Masyarakat Untuk Selamatkan Frekuensi Indonesia Kembali ke Kedaulatan RI .

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim
Menyampaikan sikap kami

1. Berkenaan dengan salah satu janji presiden tentang buy back indosat , maka kami menuntut kembali janji tersebut kepada presiden untuk mengembalikan ke kedaulatan R.I

2. Dengan hadirnya beberapa perkumpulan organisasi masyarakat antara lain , Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yg diwakil oleh bang Bonyamin SH , Laskar Anti Korupsi Indonesia 45 (Laki 45) diwakili oleh ibu fifi , Komunitas Muda Anti Korupsi (Kompak) diwakili oleh bapak joni , Kornas Prabowo diwakili bapak erlangga, BEM ( Badan Eksekutif Mahasiswa ), BeeMi ( Barisan emak emak Militan Indonesia ) diwakili mpok yayan, dan sebagai narasumber Denny A.K., SH serta bapak Boyamin SH, serta beberapa tokoh seperti DR.H.Eggi Sudjana SH,M.Si , DR. Zul dan kawan2 menyepakati dibentuknya “People Power Penegakan Hukum dan Penyelamatan Asset Negara ( People Power PHDPAN), dengan sususan sebagai berikut
Penasehat : Bp, Boyamin SH, MH
Bp, DR, H.Eggi Sudjana SH,M.Si
Ketua Umum : Denny AK ,SH

3. Selanjutnya kita akan berkolaborasi bersama perkumpulan lain yang bergerak dalam penyelamatan asset negara lainnya untuk pertemuan dikemudian hari .

4. Kami sepakat akan menuntut hak kembalinya indosat ke kedaulatan RI , dengan bergerak ke Kejaksaan Agung, Indosat, Kemenkominfo, Istana Negara dan KPK untuk segera merealisasikan hasil putusan Mahkamah Agung Putusan Perkara Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 , kamis 10 juli 2014 yg sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

5.Bahwa dalam hal ini Pihak Kejagung selaku jaksa penuntut dan eksekutor Tidak Melaksanakan ISI/BUNYI Putusan Perkara Pidana a quo (EKSEKUSI ATAS UANG PENGGANTI sebesar Rp. 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) dengan ketentuan apabila PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut,padahal sebelumnya pada ekspose kejaksaan didapat hasil perhitungan sebesar kurang lebih 3,8 trilyun. DAN PENUNTUTAN TERHADAP 3 (TIGA) TERSANGKA LAINNYA) yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Perintah Hukum MAHKAMAH AGUNG R.I, Hal ini MEMBUKTIKAN bahwa KEJAGUNG RI telah mencederai rasa keadilan terhadap masyarakat serta bangsa dan Negara.

Bahwa KEJAGUNG RI sampai dengan saat ini , ternyata KEJAGUNG RI juga Tidak Mengajukan Tuntutan Hukum terhadap terkait para Tersangka lainnya untuk segera disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diantaranya: KAIZAD B HEERJEE ; JOHNNY SWANDY SJAM dan HARRY SASONGKO serta 2 (dua) Tersangka Korporasi, yakni : Korporasi PT. INDOSAT Tbk dan PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor. 01/F.2/Fd.1/01/2013 dan Nomor. 02/F.2/Fd.1/01/2013 tanggal 3 Januari 2013.

6. Bahwa tuntutan kami sebagai warga negara indonesia tidak di perhatikan maka kami akan bergerak dengan people power .

Demikian info yang dapat kami sampaikan atas rapat terbatas kami
Jakarta 30 juli 2018
FPHDPAN
Hormat kami
Dewan Pembina
DR.H.Eggi Sudjana S.H.MSI
Boyamin S.H., M.H
Ketua Umum
Denny A.K., S.H.
Dian I
Sekretaris

(Edy/prs)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY