Home EKONOMI Nasabah BNI Tuding Pemerintah Blokir Rekening Pribadi Senilai Rp 23,9 T

Nasabah BNI Tuding Pemerintah Blokir Rekening Pribadi Senilai Rp 23,9 T

0
SHARE
ist

Sejumlah nasabah sebuah bank BUMN mengaku tidak dapat mengakses dana dari rekening pribadinya karena diblokir oleh pemerintah. Padahal, dana sebesar 23,9 triliun itu yang terdiri atas 821 juta Dolar AS dan 605 juta Poundsterling itu merupakan dana dari donatur yang diperuntukkan bagi dana pembangunan untuk Papua.

Ruben PS Marey, seorang pemilik rekening BNI cabang Jayapura yang akunnya diblokir menceritakan sampai saat ini tidak ada penjelasan dari pihak Bank Indonesia dan bank pelaksana ihwal persoalan itu. Alih-alih mengungkapkan alasan ihwal pemblokiran rekening itu, pemerintah terkesan menutup seluruh saluran informasi yang ada kepada para nasabah.

“Semua (informasi)  ditutup, di-close, tidak ada informasi yang diberikan kepada kami . Padahal undang-undang soal transfer dana itu pasal 6 antara kami dengan  customer kami  itu tidak ada rahasia, itu mereka (pemerintah) langgar semua ketentuan dalam perundang-undangan, itu yang terjadi, papar  Ruben di lobi Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Jakarta, Senin (17/9).

Selain itu, terdapat pula kejanggalan lain berupa  dana yang ditransfer dari Bank Dunia ke rekening milik Ruben tidak masuk. Padahal menurut pihak pengirim dana, status pemindahan dana ke rekening tujuan sudah berhasil dan hal itu dikuatkan oleh laporan Bank Indonesia. Dengan begitu seharusnya, uang itu sudah diterima oleh Ruben.

“Kami baru cetak karena rekening kami switch transfer itu BNI , tapi hasil komunikasi kami semalam dengan auditor World Bank , laporan dari Bank Indonesia ke World Bank itu sudah clear , sudah masuk ke rekening saudara, coba saudara buktikan itu , makanya kami datang minta itu  dana,” papar Ruben.

Sejumlah kejanggalan itulah yang membuat Ruben meminta bantuan  Ratna Sarumpaet Crisis Center. Lembaga ini mengaku sebenarnya belum pernah  menangani kasus besar yang menimpa sejumlah nasabah bank BUMN di Papua. Namun karena Ruben dan kawan-kawannya tidak tahu lagi ingin mengadu ke mana karena semua saluran formal telah tertutup.

“Ratna Sarumpaet Crisis Center sebenarnya tidak pernah menangani kasus yang sebesar ini , tetapi karena Pak Ruben ini datang dengan beberapa kawan  merasa putus asa mencari pertolongan ke mana. Saya tidak tahu apakah saya jalan keluar. Saya mau mencoba karena saya melihat mengorbankan satu orang saja itu sudah masalah buat saya, kata Ratna Sarumpaet dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut ia mengatakan kasus ini merupakan bukti terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa, termasuk Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan. Pemblokiran rekening tanpa alasan oleh pemerintah juga berarti pelanggaran regulasi yang berlaku karena menghilangkan hak nasabah untuk menggunakan rekening pribadinya.

“Yang menangani kasus-kasus semacam ini kan Komisi XI, ya nanti kita mungkin minta kepada DPR untuk dengar pendapat. Yang terjadi pada mereka ini kan sangat unfair. Tugas pemerintah itu kan ngurusin rakyat bukan mengancam rakyat,” tutur Ratna.

Kalaupun pemerintah menuding dana yang masuk ke rekening pribadi, menurut Ruben itu hanya sekadar pembentukan opini tanpa dasar. Pasalnya, dalam Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar disebutkan bahwa “Setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan Devisa”.

Selain itu, ia juga bisa menjelaskan asal-usul dana triliunan itu.  Sumber utamanya berasal dari aset kerajaan Nusantara. Ruben merupakan salah satu pemilik aset yang berasal dari sebuah kerajaan di Nabire. Ketika ia membuat proposal dana pembangunan di Papua, ia mendapatkan donatur yang ternyata sama-sama pemilik aset sehingga dapat mengucurkan dana yang sangat besar.

Aliran dana dari donatur itu kemudian dikumpulkan dalam rekening pribadi Ruben. Namun dalam empat tahun terakhir tiba-tiba rekening itu tidak dapat digunakan, termasuk uang masuk dari luar, seperti dalam kasus transfer dari Bank Dunia.

“Karena kami sudah empat tahun berjalan  mengejar ini, bagaimana hak kami di republik ini yang dijamin undang-undang tapi dalam kenyataannya kami tidak diperlakukan sebagaimana yang dijamin undang-undang sebagai warga negara,” ujar Ruben .

(sumber: law-justice.co)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY