Home Nasional Hukum KPK Didesak Periksa Kapolri Tito Karnavian

KPK Didesak Periksa Kapolri Tito Karnavian

0
SHARE

Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Bali, Zulfikar Ramly mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kapolri Tito Karnavian.

Desakan itu didasari oleh hasil investigasi IndonesiaLeaks terkait dugaan korupsi impor daging yang menyeret nama Kapolri Tito Karnavian dan dua mantan penyidik KPK yaitu AKBP Roland Ronaldi dan Kompol Harun.

“Kami Majelis Hukum, HAM dan Konstitusi Muhammadiyah Bali mendesak KPK segera mengusut tuntas indikasi aliran dana ke pejbat Polti dan instansi instansi terkait seperti yang diungkap oleh IndonesiaLeaks,” ungkap Zulfikar Ramly dalam keterangan tertulisnya

Menurut Ramly, hasil investigasi Indonesialeaks telah membuka tabir kasus korupsi di negeri ini yang menyeret kalangan penegak hukum. Bahkan institusi yang seharusnya memberantas korupsi. Ia meminta agar kasus ini segera diungkap agar dapat mengembalikan marwah penegakan hukum di Indonesia.

“Kami mendesak KPK untuk segera memeriksa Kapolri Jenderal Tito Karnavian atas dugaan penerimaan aliran dana suap dari pengusaha Basuki Hariman,” sambungnya.

Selain itu, desakan serupa juga disampaikan oleh Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Dalam keterangannya, BW mempertanyakan nyali KPK untuk memanggil dan membongkar kasus yang menyeret Kapolri Tito Karnavian.

“Apakah masih punya “sedikit” nyali untuk membongkar kasus ini hingga tuntas, setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian yang kala itu menjabat berbagai jabatan penting di republik ini,” ungkapnya.

Investigasi Indonesialeaks mengungkap hilangnya dokumen pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap yang melibatkan Basuki Hariman. Dalam laporan investigasi tersebut, muncul nama Kapolda Tito dalam daftar penerima uang yang diberikan oleh Basuki Hariman.

Dalam laporan Indonesialeaks disebutkan, hilangnya dokumen pemeriksaan Bagian Keuangan CV Sumber Laut Perkasa, Kumala Dewi Sumartono diawali oleh dicurinya tas berisi laptop milik penyidik KPK, Surya. Komputer jinjing itu berisi diantaranya salinan pindaian dua buku bank perusahaan Basuki Hariman tersebut.

Kemudian, tak sampai satu pekan setelah peristiwa pencurian komputer jinjing penyidik KPK, Pengawas Internal KPK menerima laporan penghapusan barang bukti. Perkara tersebut yang diduga dilakukan Roland Ronaldy dan satu penyidik polisi lainnya yang juga anggota tim kasus Basuki, Komisaris Harun. Keduanya dilaporkan menghilangkan 15 lembar catatan pengeluaran pada 7 April 2017 malam. Caranya diduga dengan menghapus catatan itu dengan cara membubuhkan Tipp-Ex pada nama-nama penerima uang, lalu merobeknya hingga terpisah dari buku bank itu.

Hasil pemeriksaan internal membuktikan laporan pelanggaran yang dilakukan Roland dan Harun. Namun, Pimpinan KPK hanya memberi sanksi kepada dua penyidik ini dengan mengembalikan keduanya ke Markas Besar Kepolisian RI sebagai instansi asal. Bahkan, dokumen pemulangan Roland dan Harun hanya menyebut keduanya tengah berkasus. KPK kemudian melimpahkan pemeriksaan terhadap mereka kepada Divisi Profesi dan Pengamanan. Namun secara mengejutkan, hasil pemeriksaan internal Polri menunjukkan bahwa tuduhan penodaan barang bukti dianggap tak terbukti.|KIB/PRS

Komentar Anda

LEAVE A REPLY