Home Nasional Daerah Meikarta dan Sumur Tanpa Dasar….

Meikarta dan Sumur Tanpa Dasar….

0
SHARE

SETELAH bermasalah sejak awal, megaproyek Meikarta akhirnya mencapai antiklimaks di tangan KPK. Melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antikorupsi itu, ditangkaplah sejumlah orang. Mulai dari beberapa kepala dinas dan kepala bagian di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, serta beberapa pegawai dan konsultan Lippo Group.

Neneng dan beberapa anak buahnya disangka menerima suap untuk memuluskan perizinan proyek Meikata.  Menurut KPK Bupati  Neneng dan empat pejabat dinas di Pemkab Bekasi dijanjikan akan mendapat  commitment fee Rp13 miliar, dan  fee yang telah diserahkan berjumlah Rp7 miliar.

KPK tak putus-putus menggeledah berbagai tempat untuk mencari barang bukti. Rumah dan kantor Bupati Bekasi diperiksa, termasuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bekasi. Tak ketinggalan rumah Billy Sindoro dan kantor Lippo Group. Kemarin, penyidik KPK memeriksa rumah James Riady, pimpinan Lippo Group.

Tertangkapnya kepala daerah seperti Neneng ini sudah teramat sering terjadi. Neneng adalah kepala daerah ke-18 yang ditangkap KPK selama tahun 2018 ini. Jumlah itu mungkin bisa dikatakan hanyalah puncak gunung es. Karena keterbatasan aparat penegak hukum, tentu masih banyak yang tidak terungkap.

Kasus-kasus korupsi atau gratifikasi kepala daerah biasanya berakhir setelah kepala daerah bersangkutan dijatuhi vonis dan dijeblokan ke balik jeruji besi.

Apalah hal serupa juga akan terjadi dalam kasus Meikarta? Kelihatannya, belum tentu. Sebab, berbeda dengan kasus-kasus yang pada umumnya melibatkan kepala daerah, spektrum kasus Meikarta tampaknya lebih luas. Dari segi investasi saja, ini memang proyek superraksasa. Pembangunan kota baru Meikarta ini menelan anggaran Rp 278 triliun. Untuk itu, Lippo akan melibatkan investor asing asal China, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Timur Tengah, dan Eropa.

Pro-kontra proyek ini juga melibatkan banyak tokoh berpengaruh. Setelah Wakil Gubernur Jawa Barat (waktu itu) Deddy Mizwar mempersoalkan legalitas proyek Meikarta yang tidak memenuhi ketentuan perizinan, sejumlah tokoh langsung menyanggah. Orang masih ingat saling sindir antara  Mendagri Tjahjo Kumolo dengan Deddy Mizwar.

Menurut Tjahjo, Jika ada peraturan daerah yang dianggap masih menghambat perizinan dan peran swasta, Tjahjo meminta hal itu agar dievaluasi. Kewenangan memberikan izin kepada para pengembang berada di tangan Bupati dan Walikota. “Soal adanya peraturan Gubernur, harusnya menyesuaikan, jangan menghambat,” kata Tjahjo, 14 September 2017. Tapi Deddy Mizwar bersikeras untuk meghentikan sementara pembangunan Meikarta. “Mendagri belum tahu masalahnya, kurang mendalami,” kata Deddy, 15 September 2017.

Seperti menghentikan pro-kontra, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menghadiri acara topping off atau pemasangan atap bangunan di salah satu bangunan Meikarta, pada 29 Oktober 2017. Kehadiran pejabat negara dalam acara peresmian proyek swasta memang lumrah, tetapi biasanya pejabat yang bidang tugasnya berkaitan. Sementara kehadiran Luhut ini sempat menimbulkan tanda tanya. Sebab, bidang tugasnya sebagai Menko Kemaritiman tidak mencakup bidang usaha properti seperti ini. Bahkan dalam acara itu hadir pula Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie –entah apa pula kaitannya dengan urusan bangunan.

Kasus Meikarta yang dibongkar KPK ini disesalkan oleh Luhut. “Yang kami sayangkan, kok sampai jadi begitu,” ujarnya. Meski demikian, Luhut menegaskan proses hukum harus tetap berjalan.

Pernyataan ini tepat. Selanjutnya terpulang ke pimpinan KPK, sedalam apa mereka bisa menggali “sumur-sumur” pembuktian. Satu hal yang harus disadari, proyek Meikarta ini berskala raksasa, Ditambah pula dengan jaringan bisnis dan politik grup usaha Lippo yang bertali-temali dengan banyak poros-poros kekuatan raksasa. Artinya, “sumur” pembuktian yang harus digali tidaklah dangkal. Bahkan bukan tidak mungkin, ini adalah –meminjam istilah judul drama karya Arifin C. Noer— sumur tanpa dasar. Sudahlah penggaliannya sulit, belum tentu pula bertemu apa yang dicari.

Pengalaman KPK menangani kasus-kasus besar sebelumnya bisa menjadi pelajaran. Lihat saja, kasus raksasa seperti Bank Century, BLBI, Pelindo II dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut tak berkesudahan proses hukumnya. Puluhan atau mungkin ratusan saksi sudah dimintai keterangan, namun toh kasusnya tetap saja berada di kegelapan.

Kasus raksasa tidak hanya nilai kerugian negaranya yang raksasa, tetapi juga ada faktor-faktor nonhukum di baliknya yang juga raksasa. Sebab, kasus raksasa pasti melibatkan aktor-aktor raksasa dan berjejaring raksasa pula. Karena kasus korupsi selalu melibatkan kekuatan politik, maka logikanya kekuatan politik yang terkait dengan kasus raksasa, tentunya kekuatan politik yang bisa memerah-birukan negara.

Sementara, dari segi apa pun, KPK lembaga kecil dan ringkih. Dengan postur seperti itu tentu saja geraknya terbatas. Kekuatan lembaga ini hanya bertumpu pada opini publik semata. Ketika lembaga ini diganggu, publik berteriak membela.

Dengan kondisi seperti itu, ada baiknya KPK bekerja berdasarkan skala prioritas. Kalau perlu tunda dulu kasus-kasus lain dan kerahkan semua punggawa terbaiknya untuk menangani skandal Meikarta ini.

Sebab, kasus ini tantangan besar bagi eksistensi KPK –lebih dari tantangan yang dihadirkan kasus-kasus lain. Publik tengah menunggu apakah Meikarta hanya akan mengantarkan Bupati dan sejumlah stafnya ke penjara, atau ada “ikan” besar yang akan terjala dari sumur tanpa dasar tadi.

sumber Penulis Trijon Aswin/nusantara.news

Komentar Anda

LEAVE A REPLY