Home Nasional Hukum Indonesialeaks, Meikarta dan Politik Sotoloyo

Indonesialeaks, Meikarta dan Politik Sotoloyo

0
Indonesialeaks berika keterangan soal Buku Merah/ porosnews.com
Inilah Indonesia saat ini. Asyik sih aku pencinta Indonesia mau bagiamana pun Indonesia aku tetap cinta Indonesia dalam jiwa raga. Ada kisah Indonesialeaks. Ada cerita Meikarta, ada juga politik Sontoloyo.
Dalam berita tiga ini hal ini jadi trending topiok yang unik. Saya maaf tak mau bahas dulu soal kasus Lapdz Tauhid yang di bakar. Terlalu banyak yang sudah baahan dan biarkan serahkan pada ahlinya.
Kembali ke kisah kasus di Indonesialeaks, Meikarta dan Politik Sotoloyo.
Indonesialeaks
Kita mulai dari kisah Tim IndonesianLeaks yang menyatakan bahwa kerjanya dalam setiap kasus pasti panjang karena dalam setiap investigasinya akan selalu terkonfirmasi ke sumber-sumber yang disebut dalam objek investigasi. IndonesiaLeaks mengklaim sebagai platform informasi yang dibuat dalam kesepakatan serius dan komitmen sejumlah media yang di dalamnya selalu melakukan kerja investigation reporting (IR).
Tim IndonesianLeaks yakin dan percaya, platformnya sangat kuat dalam hal setiap identitas sumber terjaga dan akan susah dilacak. Tim IndonesiaLeaks juga menjadikan platform bersama untuk menghubungkan pembocor informasi/whistle blower dengan media. Untuk masuk Platform Indonesialeaks.id  yang digagas empat lembaga, yaitu Free Press Unlimited, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Tempo Institute dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara kita bisa lihat apa saja yang dilakukannya.
Kejutan yang kerjanya berbulan-bulan oleh Tim IndonesianLeaks memang menggigit bahkan menukik jantung sehingga suasana berita media  di tahun politik panas sempat panas. Kerja apik dan kuat membuahkan hasil dan mengungkap kasus “buku merah” KPK yang bikin heboh. Sejumlah media secara serentak membongkar satu kasus besar “bukumerah”  itu  sumbernya dari IndonesianLeaks. Tak tanggung-tanggung yang muncul dalam informasi ini adalah kasus di lembaga anti rasuah dan tersengatnya ada orang nomor 1 di kepolisian. Ya…kasus laporan Indonesialeaks menguncang di KPK dan ada nama petinggi Polri dalam hal ini Kapolri Muhammad Tito Karnavian disebut-sebut mengetarkan publik.
Laporan investigasi IndonesiaLeaks soal kasus perobekan buku catatan bersampul merah yang menjadi bagian dari bukti kasus Impor daging makin panjang, bukan saja kasus ini makin ramai lagi namun muncul menjadi luka lama terkuak.
IndonesiaLeaks telah menjelaskan temuan ini, termasuk dugaan adanya nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam buku itu yang kini bergulir terus. Lewat  Inisiator IndonesiaLeaks Abdul Manan yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengatakan, laporan itu merupakan hasil investigasi selama 7 bulan dan Investigasi dilakukan bersama oleh 7 media yang data awalnya sudah diterima sejak Desember 2017 dan dinilai Valid.
“Kami jamin valid karena sudah melalui Standar Jurnalisme ke sumber-sumber terkait kami konfirmasikan, dan tak mungkin Hoax,” ujar Abdul Manan di Sekretariat AJI, di kawasan Jakarta Selatan, Ahad (14/10/18).
Manan menambahkan bahwa laporan tersebut menyebutkan bahwa ada upaya perusakan dalam buku merah, dan ada sejumlah aliran itu inilah yang  mestinya dicari.  
“Program pertama yang belum kita antisipasi juga efeknya. Ketika dokumen itu masuk ke dalam platform IndonesiaLeaks, yang menerima itu sebagain besar dari 9 media. Kalau lihat skalanya butuh persiapan yang sangat matang. Butuh lebih 7 bulan untuk jadi publikasi pada tanggal 8 Oktober,” bebernya.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa ada upaya perusakan barang bukti terkait kasus suap yang melibatkan beberapa petinggi Polri, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
Dalam dokumen investigasi itu, Tito diduga mendapatkan suap dari bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, baik secara langsung maupun melalui orang lain.

Manan mengakui bahwa laporan investigasi tersebut akan menimbulkan perdebatan. Meski begitu, ia sangat yakin bahwa temuan dari investigasi IndonesiaLeaks valid dan berdasarkan fakta karena merupakan hasil kerja jurnalistik selama beberapa bulan.

“Kami yakin bahwa itu valid dan pasti memang ada perdebatan soal kebenarannya. Tapi kebenaran jurnalistik itu berbeda dengan kebenaran hukum. Kebenaran jurnalistik itu adalah kebenaran yang dihasilkan sesuai standar kode etik jurnalistik, kebenaran hukum adlah putusan di pengadilan,”tandas Manan.

Ditepi lain Indonesia Police Watch yang digawangi Neta Pane menilai Kasus Buku Merah yang dibeberkan Tim IndonesianLeaks sarat muatan politik dan lebih dominan mengandung unsur politik dibanding perkara hukumnya. Sasaran politik dari kasus buku merah tersebut adalah Pemerintahan Jokowi. Namun pintu masuknya melalui Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian.
Kemudian Pane melihat ada yang aneh dalam kasus Buku Merah ini. Sebab kasus daging dengan tersangka Patrialis Akbar itu sudah lama selesai proses hukumnya di KPK, tapi Pane mempersoalkan kenapa baru dimunculkan lagi menjelang pilpres 2019.
Pane menduga, hal ini merupakan manuver pihak tertentu tidak suka melihat kedekatan Kapolri Muhammad Tito dengan Presiden Jokowi. Selanjutnua Neta Pane mengingatkan, sosok di belakang layar platform Indonesia Leaks dapat dipidanakan atas tuduhan menyebar berita palsu atau hoax.
Menurut Neta, Ketua KPK Agus Rahardjo telah mengkonfirmasi apa yang dibeberkan Indonesia Leaks itu tidak benar. “Situs itu juga tidak menampilkan nama pengelola dan hanya menampilkan logo media sebagai mitra dan inisiator. Lalu, Pane mempertanyakan apakah sebuah lembaga tidak berani secara jantan menampilkan profil Tim Pengelola dan penanggungjawabnya pantas dipercaya?
Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut berita hasil investigasi sejumlah media yang berkolaborasi dalam IndonesiaLeaks adalah hoaks alias bohong.
Dia memastikan, laporan investigasi yang mengungkap kasus perusakan barang bukti buku merah berisi catatan keuangan dugaan aliran dana ke petinggi Polri termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah melalui verifikasi data secara valid.
“Apa yang diberitakan media anggota IndonesiaLeaks ada data dan faktanya, serta sudah terverifikasi,” kata Nawawi dalam konfrensi pers oleh inisiator dan CSO mitra IndonesiaLeaks di kantor AJI Indonesia, Jakarta Selatan, Ahad (14/10/2018).
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Khamis, menyoal obyektivitas Tim IndonesianLeaks karena Tim ini memunculkan hanya nama Kapolri Muhammad Tito saja  demikian tulisan Redaktur Medianseas Andris Yunus dilaman medianseas.com dengan judul Tim IndonesianLeaks buat kisruh opini publik dan persepsi negatif Masyarakat tentang KPK dan Polri. Sampai kini kasus ini masih bergulir. Dan saya masih memantaunya.
Meikarta
Berita soal Meikarta mencengangkan. Skandal korupsi perizinan pada mega-proyek Meikarta. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap para pejabat pemkab Bekasi dan beberapa pihak swasta, yang pada akhirnya juga menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, kader Golkar yang juga tim Kampanye Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Maru’f Amin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, untuk kedua kalinya orang ini berurusan dengan KPK.
Kisah Meikarta tak akan habis dibicarakan, Awalnya isu ijin dan soal lainnya bermasalah, namun jalan terus. Bahkan ranah ijin pun kini bergerak bukan ke Provinsi namun ke Kabupaten alias hak Bupati, dimana Bupati terpilih dua periode itu akhirnya kesandung. Katanya juga Anu…ya anu kenapa ya anu….Namun ijin dasarnya prinsip sebenarnya provinsi harus yang beranggung jawab, dimana awalnya Deddy Mizwar waktu itu menolak namun akhirnya memberikan dengan sejumlah luas ajuan. Perlu dilihat kawasan Meikarta itu juga kini sudah melebur County yang luasnya berdampingan.
Dulu banyak yang beropini ini-itu dan segala macamnya. Mau opini apapun Meikarta tetaplah berlalu, dan terus digenjot.  Lihat saja iklannya ampun benar, berapa itu Placement di TV dan media lainnya.
Marketingnya banyak, bahkan ada yang mantan orang media maksa ingin presentasi soal apartemen murah besutan Lippo group ini. Sejumlah orang dari mantan orang iklan media sampai para eksekutif  bisa jual kawasan ini, syaratnya  mudah buat yang mau cari tambahan, persis seperti saat Lippo jualan “Kuburan Sandiago Hill” di kawasan yang tak jauh dari lokasi Meikarta saat ini.
Soal Promo Group dari Big Boss James Riady yang berpayung Lippo ini memang dahsyat dilakukan merasuk ke semua lini. Bahkan Kantor Dirjen Kementerian ESDM Minerba sempat heboh karena ada surat yang beredar agar mengikuti acara promo dari Meikarta ini. namun sejumlah pihak terutama para pengamat Energi sempat menghubungi Dirjen Minerba dan akhirnya digagalkan acara itu.
Tak tahu di Kementerian lainnya, mungkin karena ini yang bocor, jadi adem-ayem infonya. Markom (Marketing Komunikasi) Lippo memang bisa dibilang menukik kesemua elemen dan tajam mengejar sasarannya.
Soal Promo Meikarta yang nilai Proyek ditaksir akan merogoh Rp 278 triliun dari kantong Lippo itu mengunakan media iklan yang jor-jor-an yang untung dipastikan agency iklan-nya.
Pola iklan Meikarta dibuat  Integrated dalam placement media begitu dahsyat mulai dari media konvensional Billboard, media cetak sampai media online mengempur hingga sesak kita dibuatnya.
Nielsen lembaga survei khusus iklan ini menempatkan menempatkan iklan terbanyak adalah property dari Meikarta dan mengalahkan iklan rokok yang selalu paling tinggi.
Jika pada Agustus 2017 saja datang ke Bandung, di area Tol masuk Pasteur Billboardnya lebih dari 8 titik. Belum di sepanjang jalan Cikarang dan akses lainnya. Di jalan Tol dalam kota Jakarta hampir tiap 1 KM iklan Meikarta mengempur. Tak tahu berapa billing iklan itu yang jelas BESAR, BESAR dan sekali lagi BESAR BANGET.
Meikarta adalah proyek mercusuar James dan ambisi gila dan akan ada sejumlah tower. Kemungkinan siap dijadikan Ibukota Indonesia? Hal ini beredar akan diajukan sebagai Ibukota penganti Jakarta, dari pada jauh pindah ke Palangkaraya.
Kota terpadu yang ada di Cikarang, Jawa Barat menurut sejumlah pihak yang sudah testimoni termasuk beking dua Jenderal “Sunda” yang mengatakan salah satunya Lippo ini dinilai mampu menggairahkan industri properti dan perekonomian nasional. Maklum janjinya akan ada  sekitar 4.000 perusahaan multinasional masuk
Jenderal Sunda  yang satu hanya ada dalam sebuah peluncuran fotonya. Sebuah tulisan kawan saya mantan Jurnalis harian Besar Nasional mengatakan pada saya yang dimaksud Jenderal Sunda adalah dua pensiunan Jenderal yang dirangkul oleh Lippo/Meikarta, Pa Ginandjar Kartasasmita dan Kang Agum Gumelar.
Nah jika sempat yang masahkan ijin adalah Wagub Jabar yang dikenal “Jenderal Naga Bonar” Dedy Mizwar maka harusnya tidaklah gentar kalo harus berhadapan dengan dua pensiunan Jenderal yang dirangkul oleh Lippo, begitu kata teman senior saya tadi.
Tambahan dari komentarnya adalah menuliskan hampir semua Mantan Gub DKI Jadi komisaris Lippo. Sekarang terkait Meikarta, “Jenderal Sunda” sengaja direkrut…. Hadeuuuh.., katanya
Komentar lain di Face Book berbunyi Ilmunya Lippo emang begitu, dia beli yang bisa dibeli. Saya berharap sama Naga bonar. Kita viralin agar publik dukung dia.
Pikiran saya waktu itu apakah Dua Jendral  Sunda ini akan siap berhadpaan dengan dan Jenderal Naga Bonar atau hanya mereka  berargumen  dan retorika dan sekadar Papeulong-peulong (saling tatap kosong)?
Eh sebelum lupa juga saya mau tanya kemana ya Ahmad Heryawan (Aher) yang saat itu Gubernur Jawa Barat? Kok nyaris tak ada suaranya soal Maikarta ini. Tapi memang sengaja diam seperti saat ini yang juga ujug-ujug ada Pullman milik Agung Podomoro di depan Gedung Bersejarah Gedung Sate …Saya hanya bertanya loh…semoga saja semuanya tidak bocor…Dan kini mega proyek prestigious itu sedang kesandung di KPK apakah akan tuntas semua? Kita pantau saja lagi.
Politik Sontoloyo
Apa itu Politik Sotoloyo? Ah aya aya wae pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Dalam  pembagian 5.000 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/18), Jokowi mengingatkan agar masyarakat tidak terpengaruh pada politikus yang berniat memecah belah bangsa.
“Hati-hati, banyak politik yang baik-baik, tapi juga banyak sekali politik yang sontoloyo. Ini saya ngomong apa adanya saja, sehingga mari kita saring, kita filter, mana yang betul dan mana yang tidak betul. Karena masyarakat saat ini semakin matang dalam berpolitik,” kata Jokowi.
Setelah banyak komentar akhirnya Jokowi mengaku kesal yang membuatnya sampai kelepasan mengeluarkan istilah tersebut. Ia menegaskan, tidak pernah sebelumnya mengeluarkan istilah seperti itu.
“Inilah kenapa kemarin saya kelepasan, saya sampaikan ‘politikus sontoloyo’ ya itu. Jengkel saya. Saya nggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena sudah jengkel ya keluar. Saya biasanya ngerem, tapi sudah jengkel ya bagaimana,” ucapnya, Rabu (24/10).
Nah keyakinan bahaw kelepasan dan kesal dalam memimpin sebuah negeri adalah hakekat pemimpin. Ada kesal ada riang, ada canda dan serius. Jika saja ruang kontrol komunikasi bisa dijaga, maka kiranya tak akan terjadi hal itu.
Seorang pemimpin ada teks dalam protokolernya, harusnya ikut saja itu, saya yakin para pembuat naskah dalam setiap pidoto tak akan menjeruskan. Makanya kekuatan pemimpin yang berdasar teks pidato dalam komunikasi politik perlu dan jika dirasa diluar teks itu bisa dilakukan dan berseloroh bisa saja kalau kontrol itu tejaga.
Akhirnya kalimat politik Sontoloyo ini kiranya tak akan usai cepat, akan terus bergulir. Sama juga kisah dengan dua diatas, IndonesiaLeaks dan Meikarta selama kita memahami dan memantau maka bola liar di tahun politik ini makin menjadi.
Namun kiranya kita harus paham dan tahu diri politik yang arif adalah bukan mengoreng isu negatif tapi membangun kekuatan untuk bangsa ini lebih baik. Selamat berpolitik dengan cerdas tanpa Sontoloyo. Tabik!

*) Aendra Medita,  Opini melihat kekinian dari seorang wartawan

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.