Home EKONOMI MK Tegaskan Ganti Rugi Lumpur Tetap Tanggung Jawab PT Lapindo

MK Tegaskan Ganti Rugi Lumpur Tetap Tanggung Jawab PT Lapindo

0

lapindoPOROSNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pembayaran ganti rugi kepada warga yang masuk dalam peta area terdampak (PAT) tetap ditanggung oleh PT Lapindo Brantas Inc.
Ketua MK, Hamdan Zoelva, mengatakan putusan MK tentang uji materi Pasal 9 ayat (1) huru f (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN tidak menyebutkan negara yang menanggung ganti rugi tersebut.
Menurut Hamdan, negara hanya bertanggung jawab membayar ganti rugi warga yang berada di luar PAT seperti yang telah ditetapkan dan sudah dilaksanakan dengan baik.
Sementara untuk ganti rugi di dalam PAT, negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam PAT oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu.
“Jadi tetap saja penyelesaian ganti rugi warga terhadap yang ada di dalam PAT itu adalah tanggung jawab Lapindo. Lalu tanggung jawab negara adalah tanggung jawab untuk memaksakan Lapindo melalui kekuasaannya agar menyelesaikan ganti rugi terhadap warga yang ada di dalam PAT. Bagaimana mekanismenya, itu adalah urusan yang ditentukan sendiri oleh pemerintah,” tegas Hamdan saat memberikan keterangan pers di MK, Jakarta, Jumat (4/4/2014).
Mengenai mekanisme pembayaran tersebut, Hamdan mengatakan itu bukan lah urusan Mahkamah. Menurut dia, putsan tersebut mengamatkan negara memaksa Lapindo untuk membayarkan kewajibannya menyelesaikan ganti rugi kepada warga yang berada di dalam PAT.
“Jadi sebenarnya putusan MK ini jelas sekali, karena itu tidak dimaksudkan untuk membebani negara melalui APBN untuk membayar yang seharusnya menjadi tanggung jawab Lapindo,” katanya.
Ketika ditanya mengapa Mahkamah tidak menyertakan batas waktu dalam pembayaran ganti rugi di dalam PAT tersebut, Hamdan sekali lagi mengatakan itu lah tugas Pemerintah untuk memastikan Lapindo melunasi pembayaran ganti rugi tersebut.
“Sehingga masyarakat yang di dalam PAT merasa terdiskriminasi, itulah yang ditegaskan oleh Mahkamah negara harus bertindak untuk memaksa Lapido agar Lapindo menyelesaikan itu dan menjamin kapan selesainya,” tukas Hamdan.
Pernyataan ini sekaligus sebagai klarifikasi Mahkamah mengenai pemberitaaan media yang dinilainya telah salah mengartikan putusan MK.(trib/m)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.