Home Nasional Hukum Terlalu, MK Hapus Empat Pilar Kebangsaan

Terlalu, MK Hapus Empat Pilar Kebangsaan

0

MKPOROSNEWS.COM – Wakil Ketua MPR RI, Melani Leimena Suharli menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi, lantaran menghapus 4 Pilar Kebangsaan dalam UU No 2/2011 tentang Partai Politik, sebagaimana tuntutan yang diajukan Masyarakat Pengawal Pancasila Jogjakara-Solo-Semarang (MPP Joglosemar) sebagai pemohon. “Saya sangat menyayangkan ada putusan itu, karena sudah diuji coba segala macam istilah pilar itu. Di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tidak hanya berarti tiang, tetapi juga bisa atap dan dasar,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/4). Kalau pun definisi pilar tersebut dipermasalahkan, Melani tak berkeberatan. Yang terpenting baginya, empat poin yang terkandung dalam 4 Pilar Kebangsaan, Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap harus disosialisasikan. “Karena kalau mengacu UU No 27/2009 tentang MD3 (MPR/DPR/DPD/DPRD) untuk mensosialsiakan UUD NRI 45 yang sudah diamandemen empat kali, karena memang masyakarat awam masih kurang tahu. Kita juga harus mensosialisasikan Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” jelas Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini. “Jadi, nilai-nilai itu tetap akan kita sosialisasikan. Cuma, istilahnya akan kita rembugkan kembali, kata-kata lain selain pilar,” imbuh dia. Lebih jauh, Melani menegaskan, MPR selalu menyepakati, bila Pancasilan sebagai ideologi atau dasar negara. Sehingga, posisinya tak setara dengan tiga pilar lainnya. Sebab itu, saat mempresentasikan 4 Pilar Kebangsaan, tegas politikus kelahiran Jakarta ini, tiga poin tersebut selalu dipisah. “Agar tidak susah kita bawa juga menyatukan UUD, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Tetapi, tidak mereduksi Pancasila menjadi sama dengan yang lain. Itu lah ideologi, dasar negara kita,” pungkasnya. Sebelumnya, MK menghapuskan terminologi 4 Pilar Kebangsaan yang termuat di UU Parpol, karena dipandang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. “Dan menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar, selain mendudukkan sama dan sederajat dengan pilar yang lain, juga akan menimbulkan kekacauan epistimologis, ontologis dan aksiologis,” kata Ketua MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di kantornya, Jakarta, kemarin (3/4). (P-19/FH)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.