Home Nasional Hukum KPU Akan Sikat Penyelenggara Pemilu yang Terbukti Lakukan Money Politic

KPU Akan Sikat Penyelenggara Pemilu yang Terbukti Lakukan Money Politic

0

husni kamil manik

POROSNEWS.COM –  Komisi Pemilihan Umum (KPU)  memastikan, pihaknya tidak akan melindungi penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat hingga level terendah yang terlibat dan terbukti dalam praktik ‘money politic’.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam jumpa pers bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Negara (DKPP) mengatakan, semua pihak penyelenggara pemilu sampai dengan level Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terbukti melanggar kode etik, atau terlibat tindak pidana pemilu harus dihukum setimpal.

“Apabila ada kasus yang melibatkan  penyelenggara pemilu, baik ditingkat  pusat -sampai KPPS  yang  secara terang benderang,  vulgar dan  terbuka dan  bisa  dibuktikan melanggar etika atau  pidana atau  terlibat dalam transaksi money politic maka jika pada mereka dilakukan tindakan oleh Bawaslu dan DKPP kami tak akan lindungi penyelenggara pemilu yang demikian,” kata Husni di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (7/4).

Sementara itu,  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP)   Jimly Asshiddiqie menghimbau para penyelenggara Pemilu untuk menaati rule of the games (aturan main)  baik rule of law (aturan perundang-undangan) maupun rule of ethics (aturan moral).

“Jika ada penyelenggara Pemilu yang melanggar aturan main, silahkan laporkan sepanjang ada buktinya,” kata  Jimly dalam acara serupa.

Hal senada juga disampaikan oleh Pimpinan  Bawaslu RI Nelson Simanjuntak. Menurut Nelson, apabila ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dapat dilaporkan.

“Jika pelanggaran tersebut sifatnya pelanggaran etik dapat dilaporkan ke DKPP, jika pidana dapat dilaporkan ke kepolisian,” tutup Nelson.

Dalam kesempatan tersebut, Jimly didampingi Anggota DKPP Saut H Sirait dan Valina Singka juga menjelaskan mengenai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang membantu kinerja DKPP di daerah. Tim Pemeriksa Daerah ini terdiri dari satu orang dari unsur KPU, satu orang dari unsur Bawaslu, dan dua orang dari unsur masyarakat. Adapun Sekretariat Tim Pemeriksa Daerah ini berada di Sekretariat Bawaslu Provinsi. (Jalu/PNC)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.