Home Nasional Kriminal Inilah Empat Modus Mobilisasi Suara oleh Kepala Desa

Inilah Empat Modus Mobilisasi Suara oleh Kepala Desa

0

surat suaraPOROSNEWS.COM – Pelibatan kepala desa untuk memobilisasi massa jelang pemilu legislatif (pileg) bukanlah hal baru. Di berbagai tempat diseluruh pelosok tanah air, kepala desa atau lurah seringkali terlibat pada aksi pengerahan massa dan mendukung kekuatan politik tertentu.

Menanggapi hal tersebut, mantan aktivis pergerakan 98 yang juga pemerhati pemilu Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menilai ada empat kondisi yang menjadi indikator dan menyebabkan terjadinya mobilisasi pemilih khusus tanpa identitas oleh kepala desa atau kelurahan.

Apa sajakah ke-empat faktor tersebut. Pertama, ada tren yang menunjukan jumlah TPS terus bertambah menjelang Pemilu. Padahal jumlah TPS itu mestinya sudah fix sejak DPT ditetapkan KPU 4 November 2013. Kalau TPS bertambah, itu kan asumsinya ada penambahan jumlah pemilih. Padahal data KPU sendiri menunjukan bahwa jumlah pemilih terus menyusut.

“Kedua, sudah ada warning dari Bawaslu yang menyatakan tinta Pemilu berkualitas rendah. Tinta mudah pudar atau luntur. Ini tentu sangat berbahaya. Tinta adalah satu-satunya alat untuk mencegah atau membatasi pemilih memberikan suara lebih dari satu kali. Dengan kualitas tinta yang buruk, maka operasi kepala desa dan lurah untuk memobilisasi pemilih khusus tanpa identitas tadi menjadi semakin lancar,” jelas penggiat demokrasi yang juga tergabung dalam forum Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis (KMPD).

Untuk yang ketiga adalah minimnya jumlah petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) disatu desa atau kelurahan. Berdasarkan UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu, jumlah petugas PPL dalam satu kelurahan maksimal hanya 5 orang saja.

Sedangkan jumlah TPS disetiap desa atau kelurahan berjumlah amat banyak, dan bisa mencapai puluhan TPS. Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut sudah barang tentu petugas PPL tidak akan sanggup mengawasi seluruh TPS yang ada. Pada gilirannya mobilisasi pemilih khusus dimaksud luput dari pengawasan.

“Dan yang Keempat, dapat dipastikan tidak seluruh parpol dan calon DPD mampu menempatkan saksinya diseluruh TPS yang ada. Ketiadaan saksi di TPS akan semakin menyukseskan operasi dari kepala desa dan lurah itu,” tutup Said. (P-20/JL)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.