Home Nasional Waspada Kepala Desa Bisa Mobilisasi Suara

Waspada Kepala Desa Bisa Mobilisasi Suara

0

said solahudinPOROSNEWS.COM – Pemerhati pemilu Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menilai, potensi terjadinya mobilisasi pemilih khusus oleh kepala desa atau lurah menjelang dihelatnya pemilu legislatif (pileg) pada tanggal 9 April 2014 mendatang cukup besar.

Bagi Said, kesempatan itu tidak hanya diberikan kepada mereka yang terdaftar sebagai pemilih  dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi juga kepada masyarakat yang gagal didaftar oleh penyelenggara.

“Ada dua kategori untuk pemilih tidak terdaftar, atau yang diistilahkan KPU sebagai pemilih khusus. Pertama pemilih khusus beridentitas. Dan kedua, pemilih khusus tanpa identitas,” kata Said melalui keterangan pers yang diterima PorosNews. Com, Jakarta, Senin (7/4).

Penggiat demokrasi yang tergabung dalam Forum Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (Forpas HTN UI) menambahkan bagi pemilih dengan kategori pertama,  adalah mereka yang memiliki identitas kependudukan dan dipersyaratkan untuk menunjukan KTP kepada petugas Kelompok  saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS.

Sedangkan untuk kategori pemilih Kedua, pemilih khusus tanpa identitas. Mereka ini adalah warga yang tidak memiliki KTP. Namun demikian Undang – Undang  tetap menjamin kepada mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh KPU, pemilih pada kategori ini hanya dipersyaratkan untuk mendapatkan surat keterangan dari kepala desa atau lurah.

“Nah yang jadi problem  surat keterangan itu rawan penyimpangan. Kepala desa dan lurah bisa memanfaatkan kewenangan mengeluarkan surat keterangan tersebut untuk memobilisasi masyarakat. Surat keterangan itu kan bisa dibuat dalam hitungan menit. Berbeda dengan KTP yang pembuatannya memerlukan waktu yang relatif lama,” sambung Said.

Selain itu, dalam realitas politik lapangan banyak sekali ditemukan bahwa kepala desa atau luruh tunduk pada kekuatan politik tertentu, khususnya kekuatan politik penguasa. Sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan, penggunaan kepala desa untuk memobilisasi massa dalam pemilu masih sering terjadi.

“Nah, celah inilah yang bisa dimanfaatkan oleh kepala desa dan lurah. Masyarakat bisa digerakan, dikumpulkan, dipindahkan, serta digiring untuk memberikan suara, baik di TPS-TPS yang ada didesa dan kelurahan bersangkutan atau ke TPS-TPS diwilayah yang lain, berbekal surat keterangan yang dibuat oleh kepala atau lurah itu. Ini sangat mungkin terjadi,” tutup Said. (P-20/JL)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.