Home Nasional Catat, Bawaslu Takut Hukum SBY…!

Catat, Bawaslu Takut Hukum SBY…!

0

sbydemokratPOROSNEWS.COM – Setelah melakukan penyelidikan bersama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksanaan, akhirnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat, tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilu baik administratif maupun pidana dalam hal menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye terbuka Pemilu 2014 di Lampung dan Palembang.  

“Berdasarkan keterangan-keterangan dan kajian-kajian yang kami lakukan, kami berkesimpulan bahwa dugaan penggunaan fasilitas negara oleh SBY, tidak cukup bukti untuk dinyatakan sebagai pelanggaran,”  kata Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, dalam jumpa pers di Media Center Bawaslu, Senin malam (7/4).

Nelson menjelaskan, sikap Bawaslu yang memutuskan Presiden SBY tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan pelanggaran kampanye pemilu didapatkan Bawaslu setelah melakukan kajian hukum dan verifikasi ke Kementrian Sekretariat Negara dan DPP Partai Demokrat selama dua hari berturut-turut, yaitu pada Hari Jumat (4/4) dan Sabtu (5/4) pekan lalu.

Dalam penyelidikan tersebut Kemensetneg telah memberikan penjelasan terkait fasilitas yang melekat pada SBY selaku Presiden sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara.

Dalam keterangannya kepada Bawaslu, pihak Kemensetneg yang diwakili Sekretaris Kemensetneg Lambock V Nahattands dan Kepala Sekretariat Presiden Nanang Djuana Priadi menyatakan, bahwa Presiden SBY sebelum kampanye, telah mengingatkan Kemensetneg untuk memisahkan pembukuan pengeluaran keuangan negara dalam hal penggunaan fasilitas negara yang digunakan dan melekat kepada SBY selaku Presiden dan dalam kapasitas SBY selaku ketua umum parpol. 

“Menurut Setneg, sebelum kampanye Presiden SBY sudah mengingatkan supaya dipisahkan pembukuannya. Mana yang ditanggung negara terkait pengamanan, hak-hak protokoler, kesehatan dan mana biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Presiden dalam kampanye sehingga tidak terjadi penyalahgunaan keuangan negara,” tutup Nelson.

Dalam jumpa Pers tersebut Nelson didampingi Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Daniel Zuchron dan Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu  (TP3) Bernad D. Sutrisno. (PN-20/JL)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.