Home Nasional Hukum KPK Geledah Dua Lokasi Soal Kasus TPPU Darmaga Sabang

KPK Geledah Dua Lokasi Soal Kasus TPPU Darmaga Sabang

0

kpkPOROSNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darusalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation Heru Sulaksono.

Juru Bicara KPK Johann Budi SP mengatakan KPK menggeledah tiga lokasi terkait penyidikan kasus tersebut.

“Siang hari ini, Penyidik melakukan penggeledahan terkait dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka HS, terkait dengan kasus Pembangunan Dermaga Sabang,” kata Johan di kantor KPK, Kamis (10/4).

Johan mengatakan geledah dilakukan di rumah Jl.Malaka Biru IV No.14 Rt.10/10 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Apartemen Salemba.

Selain itu, KPK juga menggeledah rumah di Taman Kedoya Permai di Jl. Limas I B5 No. 16, Rt. 7/7 Kelurahan Kebon Jeruk, kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Johan tidak menjelaskan siapa pemilik rumah dan apartemen tersebut.

Maret lalu, Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga Sabang, Aceh tahun anggaran 2006-2010, Heru Sulaksono dijerat KPK dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Heru dijerat melanggar Pasal 3 dan atau pasal 5 Undang-Undang No.8/2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 3 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.15/2002 tentang pencucian uang.

Selain menjadikan Heru sebagai tersangka pencucian uang, KPK juga menetapkan satu tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Syaiful Ahmad, Kepala Badan Pengelolaan kawasan Sabang 2006-2010.

Syaiful diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nangro Aceh Darusalam.

Ramadhani Ismy merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sabang pada BPKS dan Heru Sulaksono.

Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Atas proyek korupsi ini, negara mengalami kerugian sekitar Rp 249 miliar. (PN(BS)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.