Home Nasional Hukum Nyaleg, Mantan Bupati Pandeglang Lakukan “Money Politic” (Bagian I)

Nyaleg, Mantan Bupati Pandeglang Lakukan “Money Politic” (Bagian I)

0

dimyatiPOROSNEWS. COM – Praktik money politik yang digembar-gemborkan banyak pihak dalam pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) bukan hanya sekadar dongeng belaka atau isapan jempol dalam pesta demokrasi pada 9 April 2014 lalu.

Praktik politik uang tersebut nyata dan benar-benar terjadi, serta dilakukan oleh caleg dengan modal kapital besar maupun para caleg petahana.

Sumber terpercaya PorosNews.Com menyebutkan, jika praktik ‘money politic’ tersebut dilakukan di pusat pemerintahan atau di ibukota DKI Jakarta. Salah satu kasus dan temuan menarik dari praktik politik uang terjadi di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III, yang meliputi kawasan Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.

“Iya, pelakunya adalah caleg incumbent dan mantan Bupati Pandeglang, Banten,” kata sumber kami yang enggan disebut namanya, Jum’at siang (11/4).

Sumber kami menambahkan modus yang dilakukan caleg petahana asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut adalah dengan mendatangi setiap rumah di kepulauan Seribu, pulau Kelapa dan pulau Lancang.

Proyek bagi-bagi duit tersebut dikerjakan oleh sejumlah tim sukses (timses) caleg petahana tersebut. Jumlah uang yang disebar sangat variatif tergantung dengan kondisi lapangan dan kapasitas pemilih. Untuk pemilih dengan kategori rakyat biasa maka jumlah uang yang diterima sebesar Rp 50 ribu. Sedangkan untuk pemilih dengan kategori tokoh masyarakat atau kepala desa atau tokoh berpengaruh jumlah uang yang diterima sebesar Rp 250 ribu.

“Memang mengerikan, dia (caleg petahana_red) gak pernah datang. Tapi dapat 3. Ribu suara lebih dan itu hanya di Pulau seribu saja,” tambah sumber kami tersebut.

Dari penelusuran yang dilakukan PorosNews.com, yang dimaksud dengan caleg petahana asal PPP di dapil DKI III adalah Ahmad Dimyati Natakusumah, yang juga mantan Bupati Pandeglang, Provinsi Banten.

Dimyati sendiri kini masih sebagai anggota komisi III DPR RI. Dan pada pileg tahun ini, dirinya kembali maju dan mencalonkan diri sebagai seorang legislator. Dimyati juga tercatat pernah mendaftar sebagai kandidat anggota hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Namun niatnya menjadi anggota MK harus pupus, karena persoalan kredibilitas dan rekam jejak dirinya yang kurang bagus.

Pasalnya, “track record” Dimyati selama menjadi Bupati Pandeglang masih menyisakan persoalan khususnya terkait masalah dugaan korupsi pinjaman ke Bank Jabar Banten senilai Rp 200 miliar pada tahun 2006 lalu. | Bersambung (Tim PorosNews.com)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.