Home Nasional Prosedur BPJS Ternyata Menyiksa

Prosedur BPJS Ternyata Menyiksa

0

BPJSPOROSNEWS.COM – Alasan prosedur atau tidak dihargai?Demikian curahan hati seorang pria yang tersandung birokrasi BPJS yang teramat menjelimet. Betapa tidak, pria ini tengah bersiap menyambut kelahiran anak pertamanya, namun harapan itu berbenturan dengan proses yang cukup menyiksanya kala birokrasi BPJS dipersulit aparat.

Berikut curahan hati seseorang kepada kami seraya berpesan agar namanya tidak kami cantumkan:

Itulah yang menjadi pertanyaan di benak saya saat ini. Pasalnya, sebagai peserta iuran Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) tingkat karyawan, saya mengalami tiga kali penolakan dari pihak Rumah Sakit yang merupakan rekanan program asuransi pemerintah tersebut.

Padahal, berdasarkan diagnosa dokter-dokter RS yang bersangkutan tersebut istri saya yang sedang mengandung anak pertama itu sudah harus menjalani operasi ceasar secepatnya.

Sebagai, orang yang awam akan medis tentu saya dirundung rasa khawatir yang sangat akut. Pertama, anak pertama yang kedua itu merupakan diagnosa orang yang ahli dibidangnya.

Mengetahui hal tersebut, saya pun langsung bergerak mengurus persyaratan BPJS dari surat rujukan klinik faskes pertama yang terletak di jalan Narongong raya.

 Memang selama ini, saya dan istri biasa memeriksa kandungan di bidan terdekat sebab berdasarkan rekomendasi dari Dokter Rumah sakit Umum Daerah Bekasi jika persoalan kandung normal sebaiknya diperiksa di bidan saja. Berhubung jarak rumah saya dan RSUD pemerintah tersebut terpaut berpuluh-puluh kilometer.

Kembali kepersoalan BPJS, setelah memperoleh surat rujukan dari klinik faskes pertama tersebut, saya pun langsung menuju Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Jatisampurna. Sebab, berdasarkan list yang tertera di daftar Rumah Sakit-rumah sakit rekanan BPJS, RSIA swasta pinggir kota tersebut merupakan rumah sakit yang terdekat dari rumah saya dan merupakan rekanan BPJS.

Sesampainya disana, saya pun disambut kabar gembira sekali. Dimana, hanya sebagian biaya operasi yang ditanggung oleh BPJS.

Pasalnya, dari harga operasi Rp 8,5 juta yang ditanggung hanya Rp 4 juta oleh BPJS. Jadi sisanya saya harus merogoh kocek lagi.

Itu juga belum termasuk obat dan biaya dokter. Yang dikalkulasikan sebesaran mencapai Rp 11 juta.

Kemudian, pihak RSIA Jatisampurna itu menyarankan agar saya ke RSUD Bekasi.

Mendapatkan saran tersebut, besok harinya  istri saya dengan ditemani kakak perempuan saya mencoba memeriksa kandung disana. Berdasarkan, analisa dokter kandungan di rumah sakit yang sudah berstandar nasional itu istri saya harus segera operasi ceasar.

mendapat diagnosa tersebut, saya yang sedang bekerja mengawal pemberitaan lembaga penyelamat uang negara atau dikenal KPK harus bergerak menuju ke RSUD Bekasi. Untuk menandatangani persetujuan operasi.

Sepajang perjalanan, hati saya pun agak sedikit gembira selain tidak lama lagi akan menyambut anak pertama. Istri saya juga mendapat pelayanan medis yang memang haknya sebagai warga negara.

Namun, kegembiraan saya hanyalah sekejap, pasalnya, setelah melakukan perjalanan kuningan Jakarta-Bekasi saya mendapat kabar klasik rumah sakit pemerintah. “Tidak kebagian kamar.”

Saya pun diwajibkan menunggu. Namun, karena takut ada apa-apa dan sesuai diagnosa dokter tadi yang mengharuskan istri saya jalani operasi ceasar segera. Saya pun, meminta untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Yakni, Rumah Sakit Rawa Lumbu.

Namun, meminta selembar kertas rujukan di RSUD Bekasi layaknya sebuah olahraga marathon yang mengharuskan kita untuk memutar-mutar terlebih dahulu dari satu ruangan ke ruangan lain.

Belum lagi, menghadapi petugas rumah sakit yang digaji dari pajak kita. Dengan gampangnya  mereka melempar dan menyarankan kita ke ruangan lain.

Kalo sudah begini,  teori wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok) patut dicoba. “Bahwa menghadapi para pegawai birokrat Indonesia kita harus seperti ngajak berantem, baru mereka kerja dengan benar.” Saya pun akhirnya marah-marah dulu baru dapat surat rujukan dari RSUD Bekasi.

Apakah penderitaan sudah berakhir? Belum kawan. Di Rumah Sakit Rawa Lumbu saya disarankan untuk datang lagi besok bersama istri menjalani pemeriksaan di polikebidanan mereka.

Mereka pun dengan entengnya menyarankan, jika hari ini istri saya dalam keadaan mules-mules dulu baru bisa disiapkan sebuah ruangan.

Saya pun berpikir apakah ini yang namanya pelayanan kesehatan terpadu? Apakah ini sikap petugas medis di negeri ini?

Padahal, saya bukanlah orang yang mau gratis saja. Perusahaan saya membayar setiap bulan untuk premi asuransi pemerintah tersebut. Saya pun juga orang yang membayar pajak. Ataukah ini pelayanan kesehatan di Jawa Barat?

Sampai saat ini benak saya pun bertanya-tanya apakah ini karena saya peserta BPJS? (PN/Sil)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.