Home Kolom SDA yang Naif dan Dusta

SDA yang Naif dan Dusta

0

Oleh: Said Salahuddin *)

politisi_ PPP_ kumpulPOROSNEWS.COM – Blunder, pernyataan dukungan PPP terhadap pencapresan Prabowo tanpa kondisi apapun. Bukan sekadar tidak masuk akal, pernyataan itu bisa ditangkap sebagai pengingkaran Suryadharma Ali (SDA) terhadap tujuan pendirian partai.

SDA mungkin mengira, dengan menyatakan bahwa dukungan PPP kepada Prabowo tidak dilandasi oleh suatu kepentingan mendapatkan posisi tertentu, maka PPP akan terhindar dari dugaan sedang memainkan politik dagang sapi atau akan terhindar dari stigma sebagai parpol pragmatis.

Saya kira itu justru sebaliknya. Pernyataan SDA itu sangat naif dan mengandung kedustaan. Publik malah mencibir dan menertawakannya. Sebab, pernyataan itu sangat tidak masuk akal. Secara filosofis, partai politik itu didirikan untuk tujuan memperjuangkan cita-cita dan kepentingan politik para anggotanya.

Dalam kerangka itu, partai dituntut untuk sekuat tenaga menyalurkan dan meningkatkan aspirasi dan partisipasi poltik para anggotanya dalam penyelenggaraan kegiatan politik, pemerintahan, serta untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan negara.

Dengan kata lain, parpol harus mampu berperan sebagai sarana bagi para anggotanya untuk ikut serta dalam rekrutmen politik dan pengisian jabatan politik di pemerintahan. Disitulah sesungguhnya esensi membangun suatu koalisi pencapresan.

Apabila parpol mengikutsertakan kadernya dalam pemerintahan, maka cita-cita politik yang tertuang didalam visi, misi, dan program partai tersebut berpeluang untuk dicapai. Sebaliknya, kalau suatu partai melakukan koalisi pencapresan namun tidak memiliki tujuan untuk mendudukan anggotanya dalam pemerintahan, maka koalisi tersebut tidak akan memberikan manfaat apapun bagi parpol bersangkutan. Dan ini sulit dipercaya. Tidak mungkin ada koalisi tanpa kompensasi.

Jadi seharusnya PPP dan partai-partai politik lainnya tidak perlu malu-malu untuk mengakui bahwa dukungannya kepada capres tertentu adalah dalam rangka mengakomodir kadernya duduk didalam pemerintahan. Itu hal yang lumrah saja dalam politik. Mengatakan hal yang sebaliknya justru bisa dianggap sebagai kebohongan publik. Itu pembodohan terhadap masyarakat.

Kalau koalisi pencapresan tidak didasari oleh tujuan untuk mendudukan anggota parpol bersangkutan dalam posisi tertentu didalam pemerintahan, maka parpol tersebut bisa dianggap telah mengkhianati pemilih. Sebab, pemilih itu kan memberikan suaranya dalam Pileg karena menginginkan parpol bersangkutan bisa berbuat banyak dalam merumuskan dan mempengaruhi kebijakan negara.

PPP DAN KOALISI PARPOL ISLAM

Dukungan resmi PPP terhadap pencapresan Prabowo itu terlalu tergesa-gesa. Saya sungguh tidak habis pikir dengan sikap dari kelompok Surya Darma Ali (SDA) tersebut. Disaat partai-partai politik berbasis massa Islam dan para tokoh umat Islam tengah berupaya membangun komunikasi untuk menyatukan kekuatan politik Islam, SDA justru memilih desersi dan buru-buru menyatakan dukungan PPP untuk pencapresan Prabowo.

Sikap kelompok SDA itu bisa dikatakan bertolak belakang dengan “Khittah” PPP sendiri. Hakikat perjuangan, cita-cita politik, dan jati diri partai itu seolah lenyap. Tagline PPP sebagai “rumah besar umat Islam” pun seolah menjadi slogan tanpa arti. Karena seharusnya kan PPP-lah yang menjadi motor penggerak untuk membangun blok politik Islam. Loh kok ini justru sebaliknya?.

Sebetulnya bukannya tidak boleh PPP atau parpol Islam yang lain mendukung capres dari kelompok nasionalis, seperti Prabowo atau Jokowi, misalnya. Itu sah-sah saja. Tetapi kan mestinya PPP dan parpol Islam lainnya   terlebih dahulu mengoptimalkan gagasan untuk membentuk blok politik Islam sebagai bentuk penghormatan dan respons atas aspirasi kelompok pemilih Islam. Sebab, ditinjau dari sisi raupan suara dan ketersediaan tokoh yang bisa dimajukan sebagai capres-cawapres, parpol-parpol berbasis massa Islam ini punya modal besar untuk menandingi capres dari parpol-parpol nasionalis.

Kalau gagasan itu sudah diupayakan secara maksimal, namun ternyata tidak bisa direalisasikan karena diantara parpol Islam dan para tokoh Islam ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka pilihan untuk bekoalisi dengan parpol nasionalis menjadi reasonable. Itu baru bisa bisa disebut sebagai realitas politik. Jadi kuncinya harus ada semangat dulu dari pimpinan parpol-parpol Islam untuk membangun kebersamaan. Kalau yang dikedepankan adalah sikap pesimis dan saling curiga, apakah masih pantas mereka disebut sebagai pemimpin umat Islam? Pemimpin itu seharusnya mengedepankan optimisme dan rasa saling percaya demi umat yang dipimpinnya. 

*)– Peneliti Sigma, Penggiat demokrasi – Forum Pasca Sarjana Hukum TataNegara Unibversitas Indonesia (Forpas HTN UI), Mantan aktivis 98..

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.