Home Nasional Pemilu Curang, Lagu Lama ‘Keroncong Tugu’

Pemilu Curang, Lagu Lama ‘Keroncong Tugu’

0

pemiluPOROSNEWS.COM  – Deputi eksternal Perkumpukan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaedi menilai praktik ‘money politic’ yang kian menjamur disebabkan proses penegakkan hukum tindak pidana yang lemah.

Kepada PorosNews.com, seusai diskusi publik di Kedai Deli, Jakarta Pusat, Senin (21/4) Veri mengusulkan perlunya  perubahan regulasi atas penegakkan hukum pemilu.

“Kalau merubah sistem kita agak sulit. Saya usulkan penyusunan Undang-Undang pemilu harus dilakukan oleh orang-orang netral,” kata Veri.

Lebih lanjut penulis buku ‘MK Bukan Mahkamah Kalkulator’ tersebut menambahkan, salah satu klausul yang harus diubah dari UU pemilu terkait dengan batas waktu (limitasi) penegakkan hukum pemilu itu sendiri.

Veri menjelaskan selama ini proses penegakkan hukum terkendala karena rentang waktu pembuktian dan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemilu yang amat sempit.

Sebagai salah satu instrumen penegakkan hukum pemilu, Bawaslu sendiri hanya diberikan waktu selama 5 hari untuk menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat. Setelah itu, Bawaslu melimpahkan kasus tersebut kepada aparat kepolisian. Dan aparat polisi hanya mempunyai waktu 14 hari untuk melengkapi berkas tersebut.

Setelah berkas dinyatakan lengkap atau (P21), maka pihak kepolisian akan menyerahkan berkas tersebut kepada pihak Kejaksaan. Dan untuk melakukan penuntutan korps adhyaksa tersebut hanya mempunyai waktu 11 hari.

“Tenggat waktu ini kan pendek sekali. Sedangkan jumlah kasus yang ditangi ada ribuan. Kedepan desain penegakkan hukum harus direvisi. Limitasi waktu untuk pembuktian harus panjang. Bahkan saya usulkan, masa pembuktian bisa mencapai 5 tahun. Atau setara dengan masa jabatan anggota DPR tersebut,” tutupnya. (PN/DAR/GUS)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.