Home Nasional Bagi-Bagi Duit di Hari Tenang, Dimyati Natakusuma dilaporkan ke Bawaslu dan...

Bagi-Bagi Duit di Hari Tenang, Dimyati Natakusuma dilaporkan ke Bawaslu dan KPK

0

dimyati_natakusuma

POROSNEWS.COM – Mantan Bupati Kabupaten Pandeglangt, Banten yang juga caleg petahana DPR RI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat untuk Indonesia Transparans (KOMITs) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dan Mahkamah PPP.

Menurut Kuasa Hukum KOMITs Abdul Haris Ma’mun, berdasarkan laporan masyarakat pemilih di Dapil Jakarta III yang meliputi kawasan Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu, caleg nomor urut pertama dari partai politik berlambang Ka’bah tersebut pada saat hari tenang menghadiri acara Maulid nabi di Masjid Jami Nurul Huda, Kampung Pulo, Jakarta Barat.

“Di lokasi acara di dalam masjid, terpasang atribut Caleg Dimyati Natakusumah. Dan yang bersangkutan memberikan kata sambutan sekaligus menyampaikan visi misi serta ajakan untuk memilih dirinya sebagai Caleg DPR RI nomor urut 1 Dapil Jakarta III pada Pemilu Legislatif 9 April 2014,” kata Abdul di Jakarta, Selasa (21/4).

Setelah acara selesai, lanjut Abdul Haris, Dimyati meninggalkan lokasi acara. Namun, tim sukses Dimyati Natakusumah masih bertahan di lokasi acara. Mereka diduga kuat memberikan amplop putih kecil berisi uang pecahan Rp 50.000 dan kartu nama Caleg Dimyati Natakusumah kepada jamaah yang hadir.

“Bisa jadi, apa yang dilakukan Dimyati dan timnya tidak hanya di Semanan, Kalideres, Jakbar. Indikasi serupa bisa juga terjadi di wilayah lain di Dapil Jakarta III. Bahkan, diduga jumlah uang yang terindikasi money politics tersebut jumlahnya mencapai miliaran rupiah,” tutupnya.

Saat menjabat sebagai Bupati Pandeglang, Banten, rekam jejak Dimyati bisa dikatakan buruk. Bagaimana tidak, persoalan dugaan korupsi pinjaman ke Bank Jabar Banten senilai Rp 200 miliar pada tahun 2006 lalu belum sepenuhnya tuntas. Masih banyak teka-teki dan misteri yang belum terungkap.

Ada beberapa hal yang harus diurai tuntas dari kasus tersebut. Pertama, pinjaman dana sebesar Rp 200 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kala itu sama sekali tanpa adanya persetujuan DPRD setempat. Untuk memuluskan peminjaman tersebut, sang Bupati diduga kuat melakukan penyuapan sebesar Rp 1, 5 miliar ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pandeglang periode 2004-2009.

Kemudian penggunaan pinjaman Rp 200 miliar tersebut tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya,  baik di Dinas Pekerjaan Umum Pandeglang maupun di Dinas Pendidikan Pandelang, sebagaimana yang dijanjikan Bupati Dimyati saat itu. BST/ Marcopolo.

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.