Home Nasional PBB: Hasil Quick Count Itu Kejahatan Demokrasi

PBB: Hasil Quick Count Itu Kejahatan Demokrasi

0

IMG-20140409-00538POROSNEWS.COM  – Hasil hitung cepat (quick count) memprediksi Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi salah satu partai yang tidak lolos ke DPR RI. Perolehan suara PBB diprediksi tidak mencapai batas ambang parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Ketua Pemenangan Pemilu PBB Sukmo Harsono, tidak menerima prediksi-prediksi tersebut. Sukmo menegaskan, sampai hari ini belum ada satu partai pun yang lolos PT dan dinyatakan menang pada Pemilu 9 April 2014.

“PBB mengalami sebuah peristiwa tidak mengenakkan karena quick count itu. Beberapa daerah belum Pemilu, seperti pengondisian bahwa suara PBB sudah tidak lolos jadi tidak perlu dipilih. Ini persoalan,” kata Sukmo dalam rekapitulasi Pemilu Luar Negeri di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 23 April 2014.

Sukmo meminta KPU agar tidak tersandera oleh hasil quick count. Menurutnya, mencocok-cocokkan atau menyamakan hasil penghitungan manual dengan quick count adalah kejahatan demokrasi. “Kami yakini integritas KPU tetap terjaga,” ujarnya.

Sukmo mencatat masih banyak persoalan yang terjadi dalam pemilu kali ini seperti surat suara tertukar, tercoblos, sampai pada anggota  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan KPU daerah yang terindikasi curang atau terlibat politik uang. Dia pun meragukan pemilu sudah berjalan secara langsung, umum, bebas rahasia serta jujur dan adil.

“Kami mohon pimpinan KPU bersikap atas segala sesuatu yang terjadi itu. Pemilu saat ini adalah pemilu paling buruk dan brutal dalam hal money politic. Kami minta KPU tegas menyatakan apakah pemilu ini luber dan jurdil?” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mementahkan pernyataan perwakilan PBB tersebut. Menurutnya, sejak awal KPU memang tidak menjadikan hitung cepat sebagai pedoman.

“Hari pertama Pemilu kami pernah mengelurkan pernyataan, survei atau quick count bukan hasil akhir Pemilu ini. Kami sudah sampaikan secara resmi,” katanya.

Apabila setelah penghitungan manual nanti PBB masih belum puas, Husni mempersilakan mereka untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Tentang keberatan, tugas kami adalah menyelenggarakan Pemilu. Soal mengajukan gugatan ke MK itu hak masing-masing partai politik,” ujarnya. (PN/VN)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.