Home Nasional Hukum Agus Marto Nilai Dokumen Hambalang Tidak Relevan

Agus Marto Nilai Dokumen Hambalang Tidak Relevan

0

agus marto1POROSNEWS.COM  – Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan bahwa banyak dokumen yang kurang lengkap dalam proses proyek Pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang untuk dijadikan kontrak tahun jamak atau multiyears. Kontrak ditandatangani pejabat yang kurang relevan dan tidak ditandatangani Kementerian Pekerjaan Umum.

Hal itu ia ungkapkan saat bersaksi untuk terdakwa Mantan Menpora Andi Alifian Mallaranggeng, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin 28 April 2014.

“Permohonan multiyears yang diajukan oleh kementerian olahraga, diproses kementerian keuangan. Di dalam proses ada kelemahan, antara lain penandatanganan kontrak tahun jamak dilakukan sekretaris jenderal umum atau kemenpora,” ujar Agus.

Agus yang kini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia mengatakan, dalam kontrak tahun jamak juga tidak ada tanda tangan pihak rekomendasi departemen, yaitu Kementrian Pekerjaan Umum (PU). “Kementerian PU tidak ditemukan tandatangannya,” katanya.
Kemudian, Agus juga mengaku, tidak ada kerangka acuan kerja dan rencana pengajuan biaya yang mencerminkan hal tersebut adalah sebuah kontrak tahun jamak. “Juga ada catatan dari inspektur jendral, bahwa di dalam nota yang disiapkan ada kelemahan karena kurang jelas, kurang lengkap, kurang akurat, kami melihat dalam sistem ada hal itu,” jelasnya.
Namun, hal tersebut baru diketahui saat Kemenkeu sudah melakukan disposisi terkait proyek tersebut. “Yang dapat kami sampaikan itu memang setelah terjadi dan setelah audit baru kami ketahui, adapun nota yang diajukan memang tidak mengungkapkan secara jelas lengkap dan akurat,” kata Agus.
Tetap Menyetujui 
Akhirnya, lanjut Agus, kementerian keuangan tetap menyetujui surat disposisi untuk melakukan proyek tahun jamak buat proyek Hambalang. “Ketika kami menerima nota itu, kami memilih disposisi internal kementerian keuangan, kami disposisi selesaikan.”
Dalam dakwaan, mantan Karo Perencanaan Kemenpora, Deddy Kusdinar, seperti dipaparkan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kemen PU, Guratno Hartono, menerbitkan surat tanggal 22 Oktober 2010 perihal Pendapat Teknis P3SON dengan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran.
Pendapat teknis ini menurut jaksa KPK tidak sesuai dengan Permen Kemenpu tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara yang menyatakan pembangunan yang akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak, program dan pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri PU, hanya saja dalam realisasinya Menteri PU tidak mengetahui hal itu. (PN/VN)

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.