Home Nasional Diajak Koalisi Partai Demokrat, Ini Syarat yang diajukan PKS

Diajak Koalisi Partai Demokrat, Ini Syarat yang diajukan PKS

0
foto; Istimewa
foto; Istimewa
foto; Istimewa

POROSNEWS.COM – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah meminta peraturan yang tegas soal koalisi, bila Demokrat berencana merangkul partainya kembali dalam poros yang diwacanakan.

“Intinya, perlu kesepakatan lah. Kan (parpol peserta Pemilu) pada gak lolos (presidential) threshold,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (26/4) malam.

Namun mengenai kepastian bergabungnya kembali partai dakwah itu dalam koalisi yang dipimpin Demokrat, Anggota Komisi III DPR ini menerangkan, “Baru dialog ringan.”

Lebih jauh menyangkut koalisi, kata Fahri, belum ada keputusan internal, baik kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) maupun Demokrat.

“Kami masih jadi gadis, perawan ting-ting,” seloroh mantan deklarator dan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pertama tersebut.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Andi Nurpati mengatakan, partainya berencana membentuk poros sendiri dalam menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres), 9 Juli nanti, kendati jauh di bawah ambang batas presidensial, memiliki 20 persen kursi DPR atau mendapat 25 persen suara Pemilu.

Dalih wacana tersebut coba digagas, dalih mantan Anggota KPU ini, karena Demokrat mengusung capres yang diambil dari pemenang konvensi dan kandidat yang mencuat belum ada yang memiliki kompetensi mumpuni.

Di lain hal, selama berdiri, PKS sejak jaman Partai Keadilan di Pemilu pertama era reformasi hingga pesta demokrasi 2009 silam, kedapatan selalu bertengger di dalam kekuasaan. Itu ditunjukkan dengan duduknya beberapa kader mereka sebagai menteri.

Namun, di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PKS kerap bersebrangan dengan sikap pemerintah alias Sekretariat Gabungan (Setgab). Misalnya, dalam kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), dan perpanjangan masa tugas Tim Pengawas (Timwas) Century di DPR. (FHS/Marcopolo).

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.