Home Nasional Hukum Gubernur BI dan Menteri PU Jadi Saksi Kasus Hambalang

Gubernur BI dan Menteri PU Jadi Saksi Kasus Hambalang

0

Agus-MartowardoyoPOROSNEWS.COM  – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dijadwalkan bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, dengan terdakwa Andi Alfian Mallarangeng, yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/4).

“Betul (Agus Martowardojo dan Djoko Kirmanto) bersaksi,” kata Penasihat Hukum Andi Mallarangeng, Luhut Pangaribuan, Senin (28/4).

Selain Agus Martowardojo, juga dijadwalkan bersaksi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati. Kemudian, beberapa pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) Poniran, Toni Poniman, Iim Rohimah, Rio Wilarso, Guratno Hartono.

Menurut informasi, Agus Martowardojo, Djoko Kirmanto dan Anny Ratnawati sudah tiba di gedung pengadilan Tipikor, Jakarta, sejak pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan pengamatan, sidang yang seharusnya digelar pukul 09.000 WIB, hingga pukul 10.00 WIB belum juga dimulai.

Terkait ketiga saksi tersebut, kemungkinan akan didalami perihal pengajuan kontrak anggaran tahun jamak proyek Hambalang ke Kementerian Keuangan (Kemkeu). Mengingat, dalam audit investigatif tahap pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas dikatakan ada pelanggaran dalam persetujuan kontrak tahun jamak tersebut.

Dalam audit BPK dikatakan Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2010. Di mana, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Dirjen Anggaran setelah melalui proses berjenjang menyetujui untuk memberikan dispensasi perpanjangan batas waktu revisi RKA-KL 2010 dan didasarkan pada informasi yang tidak benar.

Dilanjutkan dengan permohonan kontrak tahun jamak yang ditandatangani oleh SesKemenpora tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010. Sedangkan, Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008.

Masih terkait izin kontrak tahun jamak, Menkeu dianggap menyetujui izin kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak, meskipun diduga melanggar PMK 56./PMK.02/2010.

Bahkan, Agus Martowardojo sendiri mengakui dari hasil audit internal di Kemkeu ditemukan delapan penyimpangan dari pengajuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang oleh Kempora.

Beberapa penyimpangan tersebut, ungkap Agus, di antaranya surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak ditandatangan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Tetapi, yang tanda tangan Sesmenpora, Wafid Muharam.

Kemudian, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak didukung oleh Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang tidak dilampiri kerangka acuan kerja yang diminta, yaitu RKAKL yang tahun jamak sedangkan waktu itu tahun tunggal.

Selanjutnya, rekomendasi teknis pembangunan gedung tidak ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Tetapi, sayangnya penyimpangan tersebut ditemukan jauh setelah permohonan kontrak tahun jamak proyek Hambalang yang diajukan Kempora disetujui. (PN/BST)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.