Home Nasional Hukum Ini Bukti Kebodohan Akil Mokhtar

Ini Bukti Kebodohan Akil Mokhtar

0

akil2POROSNEWS.COM  – Terdakwra kasus dugaan suap dan pencucian uang terkait pengurusan perkara sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mokhta mengaku tidak menyesal atas perbuatannya.

Menurut Mantan Ketua MK ini, perkara belum diputus sehingga belum terbukti salah atau tidak.

“Menyesali kalau faktanya seperti itu, saya menyesali, bukan hanya kepada ibu (jaksa) tetapi kepada bangsa. Tetapi, persoalannya putusan (vonis) saja belum,” kata Akil ketika ditanya oleh jaksa Ely Kusumastuty apakah menyesal atau tidak, dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/6).

Dalam penjelasannya, Akil menegaskan bahwa dalam perkara pidana, terdakwa bisa menggunakan hak ingkar.

“Ini perkara pidana, hak ingkar diakui juga,” ujar Akil.

Namun, kepada jaksa, Akil meminta supaya sikapnya yang memilih tidak menyesal, tak dijadikan hal yang memberatkan dalam tuntutan.

Seperti diketahui, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terancam pidana 20 tahun penjara. Sebab, dia disebut menerima sejumlah uang lebih dari Rp 60 miliar terkait pengurusan perkara sengketa pilkada 11 daerah di MK dan konsultasi perkara sengketa pilkada di lima kabupaten di Papua.

Akil disebut menerima uang Rp 3 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Kedua, menerima Rp 1 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

Ketiga, menerima uang Rp 10 miliar dan USD 500.000 terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang. Keempat, menerima uang Rp 19,866 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang. Kelima, menerima uang Rp 500 juta terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Lampung Selatan.

Padahal, patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Selanjutnya, terhadap Akil juga didakwa menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pilkada di tiga kabupaten, yaitu Buton, Morotai, dan Tapanuli Tengah, serta Provinsi Jawa Timur.

Mengingat, Akil adalah ketua hakim panel dalam empat perkara sengketa pilkada di MK.

Terkait sengketa pilkada Kabupaten Buton, Akil disebut menerima uang sebesar Rp 1 miliar. Kemudian, menerima Rp 2,98 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Morotai.

Selanjutnya, menerima Rp 1,8 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dan menerima Rp 10 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, dalam dakwaan ketiga, Akil diduga memeras Alex Hagesem (wakil gubernur Papua 2006-2011) untuk memberikan uang sejumlah Rp 125 juta. Terkait, perkara sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel.

Sehingga, terhadap Akil dijerat dengan Pasal 12 huruf e jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, Akil juga dijerat menerima gratifikasi sebesar Rp 7,5 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan. Padahal, patut diduga pemberian tersebut untuk memenangkan pasangan Ratu Atut Chosiyah- Rano Karno dalam sengketa pilkada Banten 2011 yang digugat ke MK.

Atas penerimaan tersebut, kepada Akil dijerat dengan Pasal 11 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terhadap Akil juga dikatakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi terkait tugasnya selaku Ketua MK sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai 2 Oktober 2013, sebesar Rp 161.080.685.150. Dengan modus, menempatkan, membelanjakan, atau membayarkan, menukarkan dengan mata uang asing.

Selain itu, terhadap Akil juga dikatakan menyembunyikan asal usul harta kekayaannya dalam kurun 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Di antaranya, menempatkan di rekeningnya sebesar Rp 6,1 miliar di BNI, sebesar Rp 7,048 miliar di Bank Mandiri, dan Rp 7,299 miliar di BCA.

Kemudian membayarkan atau membelanjakan uang untuk kendaraan bermotor dan properti berupa Toyota Fortuner B 988 TY Rp 405,8 juta dan sebidang tanah dan bangunan di Jalan Pancoran Indah III No 8 sebesar Rp 1,29 miliar. (PN/BST)

 

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.