Home EKONOMI Kemenkes RI Anggarkan Amplop Wartawan atas Restu Dewan Pers, Benarkah?

Kemenkes RI Anggarkan Amplop Wartawan atas Restu Dewan Pers, Benarkah?

0

suapPOROSNEWS.COM  – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) secara khusus mengakomodir para wartawan sebagai media partner untuk meliput setiap even dan program-program dunia kesehatan baik yang diselenggarakan secara berkala maupun yang insidentil.

Bahkan, Kemenkes RI pun menyediakan bingkisan berupa uang transport bagi wartawan yang sudah resmi terdaftar dalam list Humas Kemenkes. Dari penjelasan salah satu anggota humas, bahwa di luar tranport, Kemenkes RI tidak menyediakan bingkisan lain.

Selain itu, Kemenkes RI juga tidak bersedia memberikan uang tranport kepada wartawan yang belum terdaftar di Humas Kemenkes dan Dewan Pers kendati medianya sudah memiliki badan hukum.

“Iya tidak bisa, karena kita juga harus punya database untuk list media kita. Setelah mengajukan surat ke kita baru nanti kita cek ke Dewan Pers, ada tidak  media ini. Soalnya banyak juga media-media yang begitu-begitu (gak punya kantor),”kata salah seorang anggota Humas Kemenkes RI  kepada PorosNews.com di sela-sela acara “Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia”, Selasa, (2/6).

Anggaran tranport tersebut tentunya diambil dari kas negara. Apa ada  undang-undangnya duit negara untuk wartawan?

Namun jika tidak, berarti masuk kategori gratifikasi dan ini namanya suap terhadap media.

Mengacu pada pasal 12B ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 junto UU No 20 Tagun 2001 bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, entah itu uang, barang, sarana prasarana, diskon dan lain-lain. Artinya gratifikasi dalam pasal tersebut tidak digeneralisir sebagai pelanggaran hukum.

Sementara dalam arti spesifik rumusan gratifikasi tersebut bermakna suap kepada penyelenggara negara.

Bagaimana jika uang dan semacamanya itu diberikan kepada wartawan yang bukan peyelenggara negara?

Dalam kode etik jurnalis, jelas seorang pewarta berita dilarang meminta dan menerima imbalan meski mendapat tawaran dari narasumber.

Karena dengan imbalan itu menyebabkan lunturnya idealisme wartawan saat  melakukan liputan atau reportase. Dampaknya, pemberitaan menjadi tidak murni berita namun beban bahkan tidak cover both side dan juga  sikap kritis semakin hilang. Bukannya media ini harus berimbang menyampaikan pesan?

Oleh karena itu, apa yang dilakukan Kemenkes RI untuk tidak memberi imbalan kepada wartawan yang belum terdaftar di dewan pers sangat salah. Dan perlu dicatat kami di POROSNEWS.COM menolak Amplop ya….. Bu Humas Kemenkes RI….Catat itu…(PN/PRAS)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.