Home RAGAM Gaya Hidup Prabowo Tak Henti Dibombardir Isu HAM

Prabowo Tak Henti Dibombardir Isu HAM

0

POROSNEWS.COM – Hiruk pikuk politik menjelang pemilu 2014 kian genting. Saling sikut dan saling lempar pencitraan buruk terus oleh para tim sukses bayaran dari masing-masing kubu. Kalau tidak dibayar, jelas suara-suara itu akan sunyi.

Nama Prabowo Subianto teramat lengket di telinga masyarakat sebagai sosok pelanggar HAM pada era akhir kejatuhan orde baru. Kini, isu sensitif itu terus mengemuka dan mengalir deras tiada henti.

Sekedar gambaran, Surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI yang beredar di publik berisi rekomendasi penghentian Letjen Prabowo Subianto dari Dinas Militer menyiratkan bahwa yang bersangkutan dianggap pernah melakukan hal yang mengkhianati Konstitusi dan mencoreng nama baik institusi ABRI, Kopassus, serta Bangsa dan Negara.

“Bahwa isi surat tersebut secara gamblang menjelaskan latar belakang serta kronologi Prabowo harus diberhentikan dari Dinas Keprajuritan. Bahkan dengan tegas poin-poin yang dinyatakan, tindakan-tindakan indisipliner prajurit Prabowo telah mencemarkan nama baik Kopassus, TNI AD, ABRI, Negara dan Bangsa Indonesia,” kata inisiator Asosiasi Pengacara Pengawal Konstitusi (APPK) Ridwan Darmawan, di Jakarta, Sabtu (14/6).

Dia melanjutkan, melalui surat DKP yang beredar tersebut, terkonfirmasi beberapa nama korban penculikan yang selama ini telah diketahui umum seperti Pius, Desmond, Andi Arif, Faisol Reza. Aslinya, banyak juga nama-nama korban penculikan yang tidak terkonfirmasi lewat surat DKP tersebut, kata dia.

Surat keputusan DKP juga menunjukkan bahwa tanpa komando yang jelas, Prabowo mengambil tindakan sendiri untuk melakukan penangkapan terhadap para aktivis yang dianggapnya membahayakan negara dan bangsa. Mereka yang diculik juga diperlakukan tanpa proses hukum yang jelas.

“Padahal sejak awal UUD 45 menyatakan negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan,” ujarnya.

Selain itu, sudah diketahui juga bahwa Komnas HAM pernah memanggil Prabowo sebagai saksi dalam kasus tragedi Mei 1998. Namun, Prabowo tidak mengindahkan proses hukum yang sedang dijalankan oleh lembaga itu. Padahal, UUD 45 jelas menyatakan setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum.

“Bagi saya, hal itu sudah cukup untuk sampai pada kesimpulan bahwa Prabowo bisa diduga telah melanggar hukum, bahkan Konstitusi yakni UUD 1945. Ingat, Pasal 6 UU Pilpres Ayat (3) menyatakan terkait syarat capres, tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap Negara. Penjelasan pasal tersebut menyatakan salah satunya adalah tidak pernah melanggar UUD 1945,” jelas Ridwan. (PN/BST)

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.