Home Nasional SBY Menari-nari di Atas Penderitaan Rakyat?

SBY Menari-nari di Atas Penderitaan Rakyat?

0

sbymanjaPOROSNEWS.COM – Pakar komunikasi politik, Heri Budianto, mengkritisi Keppres Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden RI. Dia menilai aturan itu tak pantas dikeluarkan saat rakyat masih hidup melarat.

“Pembelian rumah untuk mantan presiden harus ada dasar hukum yang kuat, dananya juga harus jelas. Karena hal-hal itu bisa disalahartikan oleh masyarakat jika tidak jelas,” kata Heri, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2014).

Menurutnya, anggaran tidak terbatas yang diberikan negara untuk membeli rumah bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden harus diperjelas. Masyarakat wajib mengetahui besaran anggaran yang akan dikeluarkan.

“Masyarakat harus diberikan pemahaman, banyak dari mereka yang masih kekurangan. Jika nilai dari pemberian rumah tersebut tidak terbatas, tidak bisa seperti itu,” terangnya.

Oleh karena itu, kata dia, perlu mekanisme yang jelas sehingga pelaksanaannya tidak akan membuat kekisruhan. Dia mengakui pemberian rumah untuk mantan presiden dan wakil presiden hal yang wajar, namun nominalnya yang harus disesuaikan.

“Karena uang yang nantinya dipakai itu kan juga uang rakyat,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengubah peraturan dalam Keppres Nomor 52 Tahun 2014.

Salah satu yang diubah adalah Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, “Mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden hanya berhak mendapatkan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali, termasuk bagi mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden yang menjalani masa jabatan lebih dari 1 (satu) periode dan mantan wakil presiden yang menjadi presiden.”

Kriteria rumah yang diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden yakni berada di wilayah RI, berada pada lokasi yang mudah dijangkau, dapat mendukung keperluan dan aktivitas mantan presiden atau mantan wakil presiden beserta keluarga, serta tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan mantan presiden dan wakil presiden.

Kriteria tersebut tertuang di Pasal 2. Kemudian, dalam Pasal 3 Ayat (2), “Rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden itu harus tersedia sebelum presiden dan wakil presiden berhenti dari jabatannya.”

Peraturan yang baru ditandatangani itu diundangkan pada 4 Juni 2014. Dengan demikian Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007 menjadi gugur. (PN/OKZ)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.