Home Nasional Hukum Tuntutan Seumur Hidup Menghantam Akil Mokhtar

Tuntutan Seumur Hidup Menghantam Akil Mokhtar

0

akil2POROSNEWS.COM – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dituntut dengan pidana penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta denda sebesar Rp 10 miliar.

Akil disebut terbukti menerima sejumlah uang, lebih dari Rp 60 miliar, terkait pengurusan perkara sengketa pilkada 10 daerah di MK dan konsultasi perkara sengketa pilkada di lima Kabupaten di Papua.

Selain itu, dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu selama 22 Oktober 2010 sampai 2 Oktober 2013, sebesar Rp 161.080.685.150. Dengan modus menempatkan, membelanjakan atau membayarkan, menukarkan dengan mata uang asing.

Akil juga menyembunyikan asal usul harta kekayaannya dalam kurun 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Di antaranya, menempatkan di rekeningnya sebesar Rp 6,1 miliar di BNI, sebesar Rp 7,048 miliar di Bank Mandiri, dan Rp 7,299 miliar di BCA.

Dalam pertimbangannya, jaksa Pulung Rinandoro mengatakan, hal yang memberatkan terdakwa selaku ketua lembaga tinggi negara dan benteng terakhir masyarakat mencari keadilan ini adalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

“Atas perbuatan terdakwa, menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap MK, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikannya,” kata Pulung saat membacakan tuntutan pidana dalam sidang di Pengadilan tipikor, Jakarta, Senin (16/6).

Ditambah lagi, lanjut Pulung, selama dalam persidangan terdakwa tidak kooperatif, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.

Sementara itu Pulung mengatakan, jaksa tidak menemukan hal-hal meringankan terhadap diri terdakwa.

Terkait tuntutan seumur hidup Akil, sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad sudah mengatakan bahwa kemungkinan Akil akan dituntut pidana maksimal antara 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Isyarat yang sama diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Menurut Bambang, tindakan yang dilakukan Akil menyebabkan rusaknya citra MK sebagai lembaga penegak hukum. Padahal selama ini MK termasuk salah satu lembaga yang dipercaya bebas korupsi.

Akil mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk MK yang dihasilkan, terkait Pilkada. Pemilihan kepala daerah yang ditetapkan MK dianggap telah terbeli, karena kasus suap padanya. (PN/BST)

 

 

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.