Home EKONOMI Pilgub Jabar, Meikarta dan Gedung Sate

Pilgub Jabar, Meikarta dan Gedung Sate

0

OLEH AENDRA MEDITA*)

Izin sudah dikantongi Meikarta

Gedung Sate akhirnya memuluskan proyek Meikarta. Hmmm Keputusan Gedung Sate tertuang dalam surat keputusan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat dimana memberikan rekomendasi lahan yang dapat digunakan proyek properti Meikarta di Cikarang, Bekasi seluas 84,6 hektare. Rekomendasi yang diberikan Pemprov Jabar menyusut padahal  Lippo Group punya mempi  membangun megaproyek Meikarta 500 hektare.

Ketua BKPRD yang dijabat Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar (bakal Gubernur Jabar 2018-2023) mengatakan, rekomendasi yang diberikan sesuai yang diajukan pemerintah Kabupaten Bekasi dan jumlahnya hanya 84 hektare lebih yang kami berikan rekomendasinya, sesuai yang diajukan Kabupaten Bekasi. Jadi tidak ada itu hingga 500 hektare seperti yang banyak dibicarakan. Tanahnya di mana 500 hektare?, tanya Deddy Mizwar yang dilansir laman resmi Pemprov Jabar, Kamis (7/12).

Deddy mengatakan keputusannya itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Karena yang kami lakukan sesuai aturan, dan lagi kawasan itu termasuk Kawasan Strategis Provinsi Jabar, jadi kami memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi,” kata Deddy.

Salah satu alasan BKPRD memberikan rekomendasi di antaranya pengembang menyatakan dapat memenuhi kebutuhan air bersih, yakni di ambil dari Waduk Jatiluhur yang diperkirakan memasok 1.000 liter per detik untuk sekitar 26 ribu penghuni.

Sebelumnya, Pemkab Bekasi telah memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 ha untuk Lippo Cikarang. Izin yang dikeluarkan pada Mei 2017 itu diperuntukkan untuk pembangunan komersial area apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran yang terletak di Desa Cibatu, Cikarang Selatan. Dalam dokumen IPPT yang salinannya diperoleh Katadata disebutkan, Lippo Cikarang telah menguasai lahan yang dibuktikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan. “Berdasarkan pertimbangan penguasaan lahan, Lippo Cikarang memenuhi syarat untuk diberikan IPPT,” bunyi putusan yang ditandatangani Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Isu yang simpang siur beredar di masyarakat terkait mega proyek Meikarta ini memang membuat banyak polemik panjang. Gedung Sate berikan lampu hijau dan kini  PT Lippo Cikarang Tbk diatas angin meski ijin seluas 84,6 ha, namun kayaknya Meikarta tak bisa dibendung kini. 

Yang menjadi pertanyaan kini semoga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum dikantongi PT Lippo Cikarang Tbk sebagai pengembangnya harus ada, sebab selama ini nampaknya meski belum ada IMB yang merupakan salah syarat utama pembangunan, tapi proyek jalan terus dan penjualan pun terus dipromosikan secara masif. 

Saya baru tahun kalau BKPRD itu dikepalai Wagub Jabar, makanya salama ini kok Ahmad Heryawan (Aher) tak ada suaranya soal Meikarta. Misalnya saat ada ramai Meikarta baik polemik kecil maupun besar bahkan soal izin Aher diam saja. Dan “Naga Bonar” alias Demiz lah yang selalu bersuara lantang.

Saat ramainya Pilgub kini mungkin Aher sedang siapkan akan pamit dan Meikarta total urusan Demiz. Mestinya memang Gedung Sate harusnya bersuara bersama ya, bukan hanay Demiz, tapi juga harus Aher ikut nyarig suaranya kan Aher sudah mau 10 tahun di Gedung Sate. Tapi ya sudah kini sudah dekat ke  Pilkada Gubernur, mungkin Aher juga sudah tak mau ambil peduli, tapi dengar-dengar malah dia sedang punya mimpin maju wapres 2019. Sah saja dan itu hak politik jalan.

Akhirnya semoga Pilgub Jabar tidak korbankan hanya untuk Meikarta dan Gedung Sate bagusnya bersikap secara professional dan yakinkan bahwa Jabar itu gemah ripah loh jinawi kalimat yang jadi ungkapan untuk menggambarkan keadaan bumi pertiwi Indonesia.  

*) penulis adalah USA – Urang Sunda Asli

Antapani Bandung, 9 Desember 2017

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.