Home EKONOMI Tuntutan Jaksa KPK Hanya 4 Thn Untuk Johanenes Koco Penyuap PLTU Riau...

Tuntutan Jaksa KPK Hanya 4 Thn Untuk Johanenes Koco Penyuap PLTU Riau 1, KPK Masuk Angin?

0
Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said (Kuningan) Jakarta Selatan / Foto Rhenoz

Tuntutan 4 tahun dan ditambah denda Rp 250 juta terhadap Johanes Budisutrisno Soekoco yang dibacakan Jaksa Penuntut KPK Ronald Worotikan sebagai penyuap uang seniai Rp 4,7 miliar terhadap anggota komisi VII DPR Eni Saragih dan Idrus Markam mantan Sekjen Partai Golkar agar proyek PLTU Riau 1 sukses diperoleh oleh Black Gold Natural Resources Ltd dianggap terlalu ringan dan mengusik rasa keadilan publik , bahkan terkesan tuntutannya masuk angin palsu di musim hujan , atau biasa juga dianggap antiklimaks dalam proses pemberantasan korupsi.

Johanes Koco terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan alternatif pertama , yakni Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang Undang nmr 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU nmr 20 tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP , telah dibacakan oleh Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakara pada 26 Nobember 2018.

Wajar kalau publik sangat kecewa atas tuntutan termasuk ringan , pasalnya proyek suap ini selain melibatkan tokoh politik penting di negeri ini , proyek ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak , yaitu proyek pembangkit listrik ini termasuk sebagai kebutuhan dasar rakyat seluruh Indonesia dalam meningkatkan taraf hidupnya agar bisa sejahtera.

Sudah dapat dipastikan setiap suap menyuap atau janji komisi proyek akan dibebankan kepada struktur biaya proyek tersebut , pilihan beban itu apakah ditanggung oleh negara dalam bentuk subsidi kepada PLN atau menjadi beban rakyat atas tingginya tarif dasar listrik adalah sesuatu keniscayaan.

Lucu dan anehnya lagi , proses pengungkapan kasus ini lebih 4 bulan mulai tahap OTT KPK pada 13 Juli 2018 terhadap Eni Saragih dirumah dinas Menteri Sosial sampai persidangan kemaren 26 November 2018 , ternyata KPK tak mampu mengungkap adanya peran keterlibatan direksi PLN dalam kasus ini , entah kalau besok hari bisa terungkap tentu itulah harapan besar publik sebagai pembuka kotak pandora proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

Artinya sementara ini proses penyuapan Johanes Koco terhadap Eni Saragih , Idrus Markam tidak ada kaitannya dengan banyaknya pertemuan dan pembicaraan anatara tokoh politik itu dengan direksi PLN diberbagai tempat untuk memeroleh proyek PLTU Riau 1 , bahkan sebagian dana suap itu katanya Eni Saragih sempat digunakan sebagai pelumas acara Munaslub Golkar pada Desember 2017 .

Oleh karena itu seandainya pada pemeriksaan terdakwa Eni Saragih dan Idrus Markam tidak bisa mengungkap adanya keterlibatan direksi PLN , maka kasus suap PLTU Riau 1 ini bisa dikatakan sebagai modus baru , yaitu hanya dengan menggunakan kekuatan telepati saja , sehingga keinginan Johanes Koco sebagai pemilik Black Gold terhadap proyek PLTU Riau 1 berhasil dikendalikan dengan tenaga telepati saja .

Jakarta 27 November 2018
Direktur Eksekutif CERI

Yusri Usman.

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.