Home Nasional Hukum Sekali Lagi Tentang Pers Kita: Sebuah Dedikasi bagi Karni Ilyas

Sekali Lagi Tentang Pers Kita: Sebuah Dedikasi bagi Karni Ilyas

0

OLEH AENDRA MEDITA*)

Sekali Lagi Tentang Pers Kita. Ya ini tulisan saya lanjutan tentang “Jujurlah Media Atawa Pers sudah Mati Suri?” silakan baca linknya: https://porosnews.com/2018/12/03/jujurlah-media-atawa-pers-sudah-mati-suri/ 

Kenapa saya menuliskan lanjutan ini, karena saya terketuk hati saat membaca twitt pendek Presiden ILC Karni Ilyas. Ia menulis simpel tapi menohok sebenarnya. Isi kicauan di micro blog bernama Twitter itu sangat dalam, begini isinya yang ditulis 3 Desember 2018, sehati setelah peristiwa aksi damai 212: “Dear Pemirsa TV One; Terima kasih atas semua atensi dan apresiasi. Sesungguhnya kami hanya menjalankan tugas jurnalistik: memberitakan peristiwa yg terjadi di ruang publik. Tidak lebih”.

Saya setuju kalimat bahwa, Sesungguhnya kami hanya menjalankan tugas jurnalistik: memberitakan peristiwa yg terjadi di ruang publik. Tidak lebih”.

Sekali lagi saya katakan simpel tajam dan bukan hanya menohok, tapi menukik pada subtansi. Narasi yang cerdas dalam ruang komunikasi media yang di sampaikan Karni memberikan makna lain dan tajam.

Bagi saya seorang Karni, bukan saja senior ia punya jam terbang tinggi, selain kuat narasi dan diksi yang dikuasinya. Karni adalah sosok yang mampu berbaik dengan retorika yang luhur.

Saya tak kenal Karni, tapi semua orang kiranya di negeri ini semua kenal Karni.

Pertanyaan lanjukan lalu kenapa Karni menulis itu?

Ia membaca ruang publik dalam peristiwa besar dalam merespon aksi damai 212 dan dengan digjaya masa yang tumpah ruah, pastinya bagi Karni TV-nya bukan untuk diabaikan, tapi di respon dan dibaca sebagai peristiwa, itulah hakekat jurnalisme sejati.

Sebagai pemimpin di TV swasta Karni menjalankan nilai luhur dan tatanan martabat Jurnalisme tingkat tinggi. Bahkan nilai ini sudah jadi nilai hakiki, tanpa prestensi. Karni dan TV-nya membangun jalur komunikasi pers yang benar. Tanpa prestensi apapun sehingga mengatakan ini adalah murni kerja jurnalistik.

Karni telah melaksanakan pers yang bertanggung ada dalam perubahan zaman dengan arus yang terjadi. Dalam masa reformasi elemen kebebasan pers menajdi bagian oenting menuntut pemahaman yang mendasar tentang hakikat pasal 28 UUD 1945, pasal 19 Deklarasi Universal HAM (freedrom of information) dan ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM terkait dengan kebebasan pers. Setidaknya dalam Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon 9 Feb kita diingatkan terhadap produk hukum pers yang masih berlaku hingga kini. Patut disadari semua pihak, produk hukum tersebut tidak membolehkan pihak manapun untuk membatasi kekebasan media massa. Tentunya ini juga bertanggung jawab terhadap kode etik jurnalistik dan tanggung jawab sosial dalam wujud pelaksanaan hak jawab/hak koreksi dan permintaan maaf sesuai UU Pers no 40. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin Kita tentu menyadari seiring dengan perubahan zaman, UU pers dan UU penyiaran haruslah mencerminkan sinkronisasi, setidaknya dalam lima kebutuhan yaitu tuntunan kebebasan informasi, tuntunan kepastian hukum, tuntunan kemajuan teknologi komunikasi (telekomunikasi), tuntunan alam, dan tuntunan kewenangan atau kekuasaan negara.

Kebebasan media massa itu memang perlu diatur oleh negara agar tidak merugikan kebebasan dan hak-hak pihak lain. Peran penting Pers akan kehidupan bermasyarakat menjadi bagian penting. Publik tidak disajikan berita bohong.

Hersubeno Arief dalam artikelnya berjudul “Bunuh Diri Massal Pers Indonesia Jilid II” mengejutkan! Ia membedah tajam media bersama kekuatan besar di belakangnya, yang mneyebutkanya Media tengah melakukan agenda setting. Tanda-tanda pers Indonesia sedang melakukan bunuh diri massal, semakin nyata. Pemberitaan media massa tentang Reuni 212 yang berlangsung di Monas Ahad (2/12), membuka tabir yang selama ini coba ditutup-tutupi. Kooptasi penguasa, kepentingan ideologi, politik dan bisnis membuat pers menerapkan dua rumus baku, framing dan black out.

Peristiwa besar yang menjadi sorotan media-media internasional itu sama sekali tidak “menarik” dan tidak layak berita, bagi sebagian besar media nasional yang terbit di Jakarta.

Sejumlah pembaca Harian Kompas pada Senin (3/12) pagi dibuat terkejut ketika mendapati koran nasional itu sama sekali tidak memuat berita jutaan orang yang berkumpul di Monas. Halaman muka Kompas bersih dari foto, apalagi berita peristiwa spesial tersebut, tulis Arief

Setelah dibuka satu persatu, peristiwa super penting itu ternyata terselip di halaman 15. Dengan judul “Reuni Berlangsung Damai” Kompas hanya memberi porsi berita tersebut dalam lima kolom kali seperempat halaman, atau sekitar 2.500 karakter. Tidak ada foto lautan manusia yang menyemut dan memadati kawasan Monas dan sekitarnya.

Bagi Harian Kompas peristiwa itu tidak penting dan tidak ada nilai beritanya (news value). Halaman 15 adalah halaman sambungan, dan topiknya tidak spesifik. Masuk kategori berita dibuang sayang. Yang penting ada. Karena itu namanya halaman “umum.” Masih untung pada bagian akhir Kompas mencantumkan keterangan tambahan “Berita lain dan foto, baca di KOMPAS.ID.

Kompas memilih berita utamanya dengan judul “Polusi Plastik Mengancam.” Ada dua berita soal plastik, dilengkapi dengan foto seorang anak di tengah lautan sampah plastik dalam ukuran besar. Seorang pembaca Kompas yang kesal, sampai membuat status “Koran Sampah!”

Bahkan Arief menilai dengan mengamati berbagai halaman muka media, kita bisa mendapat gambaran apa terjadi di balik semua itu? Media bersama kekuatan besar di belakangnya, tengah melakukan agenda setting.

Mereka membuat sebuah skenario menenggelamkan peristiwa Reuni 212, atau setidaknya menjadikan berita tersebut tidak relevan.

Operasi semacam ini hanya bisa dilakukan oleh kekuatan besar, dan melibatkan biaya yang cukup besar pula. Target pertama black out sepenuhnya. Jangan sampai berita tersebut muncul di media. Untuk kasus pertama ini kelihatannya tidak ada media yang berani mati dan mengabaikan akal sehat.

Reuni 212 terlalu besar untuk dihilangkan begitu saja. Kasusnya jelas berbeda dengan unjukrasa Badan Eksekutif Media Se-Indonesia (BEMSI), dan ribuan guru honorer yang berunjuk rasa ke istana beberapa waktu lalu. Pada dua kasus itu mereka berhasil melakukan black out.

Target kedua, kalau tidak bisa melakukan black out, maka berita itu harus dibuat tidak penting dan tidak relevan. Apa yang dilakukan Kompas, dan Media Indonesia masuk dalam kategori ini.

Target ketiga, diberitakan, namun dengan tone yang datar dan biasa-biasa saja. Contohnya pada Republika. Meski dimiliki oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, harap diingat latar belakang koran ini adalah milik umat. Tidak mungkin mereka menempatkan berita ini di halaman dalam, apalagi menenggelamkannya.

Bisa dibayangkan apa yang terjadi, bila Republika berani mengambil posisi seperti Kompas? Ketika Erick memutuskan bersedia menjadi ketua tim sukses saja banyak pembaca yang sudah mengancam akan berhenti berlangganan. Apalagi bila sampai berani melakukan black out dan framing terhadap berita Reuni 212. Wassalam.

Target keempat tetap memberitakan, tapi dengan melakukan framing, pembingkaian berita. Reuni memakan korban. Contohnya adalah Warta Kota yang membuat judul “Ketua RW Wafat Usia Reuni.” Berita ini jelas terlihat sangat dipaksakan. Satu orang meninggal di tengah jutaan orang berkumpul, menjadi berita yang menarik dan penting? Sampean waras?

Hal yang sama jika kita amati juga terjadi di media online dan televisi. Hanya TV One yang tampaknya mencoba tetap menjaga akal sehat di tengah semua kegilaan. Mereka masih memberi porsi pemberitaan yang cukup layak dan melakukan siaran langsung dari Monas.

Ups itu tulisan Hersubeno Arief yang saya kutip diatas jelas kemudian viral dan mengigit semua elemen pers ditanah air.

Kita kembali ke Karni Ilyas Arief juga “memuji” TV yang dipimpin Karni. Oleh sebab itu korelasi tulisan saya ini jelas buat Karni. Salut saya buat Karni bukan karena ini saja jauh sebelumnya juga. Bahkan sebenarnya banyak tayangan Karni dalam ILC yang dipaksa diganti alias digagalkan, atau kelak ownernya..akan kena damprat…jika itu tayang. Hmmm, negeri penuh kisah waswas.

Saya setuju jika tulisan Arief menengur juga Masyarakat, aktivis, wartawan, lembaga-lembaga kewartawanan seperti PWI, AJI, IJTI, maupun lembaga-lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tidak boleh tinggal diam. Terlalu mahal harga yang harus dibayar bangsa ini, karena medianya larut dalam konspirasi dan dikooptasi, demikian tulisan akhir Arief.

Saya jadi ingat betul saat menghadiri sebuah acara di Bandung sebuah lembaga Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI -Jabar), ada penghargaan bagi tokoh Jawa Barat tapi yang dapat tokoh Jabarnya bisa dibilang kurang pas. Apakah lembaga semacam jurnalis ini sudah kolaborasi dengan kekuasaan, sementara hakiket Pers itukan jelas harusnya independen.

Tokoh Jabar yang baru menjabat Gubenur dapat penghargaan, Mantan Gubenurnya juga sejumlah polisi yang pernah bertugas dan sedang bertugas juga dapat penghagaan. Dan lebih anehnya juga dan sang tokoh Jabar yang sedang jadi Gubernur mengajak jadi Influencer ke wartawan, ini bagi saya absurd. Media atau pers itu harus berdiri sendiri jangan ada di kesan kolaborasi dengan kekuasaan. Maka sekali lagi saya katakan media harusnya mengedepankan sebuah kejujuran dalam peristiwa adalah kedewasaan berpola pikir yang arif dan bijak.

Media, bukan menutup mata dalam satu peristiwa. Media harusnya menjadi “watchdog” penguasa atau pengkritisi dan pengawas pemerintah. Jangan jadi media malah kolaborasi. Jangan  korbankan nilai kritismu dan bahkan tumpul akan pisau bedah kritismu terhadap pemerintahan. Berimbanganlah dalam konteks yang terjadi senyatanya. Ingat Media, sebagai “watchdog” atau kontrol sosial dalam istilah UU Pers– media berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Akhirnya sekali lagi tentang pers kita ini kenyataannya begitu adanya dan bagi saya ini tak berlaku bagi seorang Karni yang berani dan dia teguh dalam menjalankan jiwa jurnalismenya. Oleh sebab itu tulisan ini saya dipersembahkan untuk senior saya, guru jauh dan sebuah dedikasi bagi sang Datuk Karni Ilyas. Tabik!

*)pemerhati media, direktur MEDITA Inc.

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.