Home EKONOMI Meikarta: Pengakuan Deddy Mizwar, Seperti buat Negara di Dalam Negara, Janji RiKa...

Meikarta: Pengakuan Deddy Mizwar, Seperti buat Negara di Dalam Negara, Janji RiKa dan Apakabar James Riady?

0

POROSNEWS.COM – Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar sebut proyek pembangunan kawasan terpadu Meikarta seperti membuat negara di dalam negara. Nah loh…

Pengakuan ini dikatakan Demiz, sapaan akrab Deddy Mizwar, saat memberikan kesaksian pada sidang lanjutan suap pembangunan kawasan terpadu Meikarta, dengan terdakwa Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hassanah Yassin di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/3/2019).

“Harus ada rekomendasi. Ini Lippo kayaknya negara di dalam negara. 500 hektar mau dibangun, (dengan penduduk) dua juta orang. Skala metropolitan, tanpa ada rekomendasi. Apa kata dunia,” kata Demiz saat menjawab pertanyaan Anggota Majelis Hakim, Lindawati.

Demiz yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKPRD) Provinsi Jawa Barat, menduga ada yang janggal dalam pembangunan proyek Meikarta oleh Lippo Group. Pasalnya, lahan yang dipromosikan seluas 500 hektar, tidak sesuai dengan rekomendasi Gubernur.

“Ternyata 500 hektar tadi, peruntukkannya bukan untuk rumah, kenapa diproyeksikan untuk rumah. Sementara sesuai SK Gubernur tahun 1993, rekomendasi lahan untuk Meikarta hanya 84,6 hektar saja yang diperuntukkan untuk rumah,” ujar aktor Naga Bonar ini.

Masih kata Demiz masalah itu terletak pada lahan yang akan diproyeksikan sebagai metropolitan dengan penduduk yang melebihi kapasitas.

“Maksudnya, kenapa kok membangun metropolitan? Kan ada perdanya tentang metropolitan. Tapi kok gak ada rekomendasi gitu loh. Artinya kalo itu bukan metropolitan tidak ada masalah. Lahan 84,6 hektar itu bagian dari 500 hektar. Itu masalahnya,” bebernya.

Demiz mengatakan, metropolitan dengan penduduk 2 juta jiwa seperti yang dipromosikan Lippo Group, adalah sebuah masalah. Menurutnya, metropolitan hanya boleh dihuni 1 juta jiwa.

“Konsep Metropolitan itu yang perlu rekomendasi Gubernur. Juga huniannya berapa banyak. Metropolitan itu 1 juta jiwa. Kalau ini 2 juta. Promosinya begitu,” sebutnya.

Atas dasar itu, kata Demiz, pihaknya mengeluarkan pernyataan agar pembangunan Meikarta dihentikan sementara. “Makanya atas dasar itu, stop yang 500 hektare dan yang kedua yang 84,6 hektare harus segera dikeluarkan (rekomendasi) karena itu haknya Lippo. Maka muncullah RDC (rekomendasi dengan catatan) tadi di atas kertas,” ujarnya.

Sementara itu dalam jejak digital Gubernur Jabar Ridwan Kamil pernah menulis di akun Instagramnya 20 Oktober 2018:

MEIKARTA. Perijinan (Tata ruang, Amdal, IMB dll) Meikarta adalah wewenang Pemkab Bekasi. Wewenang Pemprov adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab Bekasi. Rekomendasi hanya untuk pertimbangan terkait peruntukan tanah. 

Dari 500 Ha yang direncanakan dan 143 Ha yang diajukan Pemkab, Pemprov Jabar di zaman gubernur terdahulu, sudah mengeluarkan rekomendasi untuk seluas 85 Ha. Dari kajian, sementara ini tidak ada masalah administrasi dalam pengajuan 85 Ha.

Jika ada masalah suap menyuap pada ijin-ijin lanjutannya (IMB/AMDAL), maka itu adalah aspek pidana, sehingga Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil.

Sementara itu sebagai Gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini di masa mendatang. Hatur Nuhun.

Dalam catatan Redaksi Meikarta merupakan skandal di Indonesia yang harus jadi perhatian, jangan hanya janji. Sebelum menjadi Gubernur

Gubernur yang arsitek itu pernah ancam Meikarta katanya bakal tegas menutup Meikarta jika tak mematuhi hukum.

“Jika sesuai hukum tidak ada alasan tidak diterima, tapi kalau melanggar hukum dan prosedur pasti kami lawan,” ujar RiKa.

“Saya beberapa kali larang bangun apartemen di Bandung karena melanggar. Nah, sikap saya gitu ke Meikarta,” kata pria yang karib disapa Kang Emil ini. 

“Aku ingin pindah ke Meikarta”. Tagline iklan ini sempat wara-wiri terlihat di layar televisi yang menawarkan salah satu proyek properti di pinggir Jakarta, sejak tahun lalu. Proyek ini pun menuai perhatian masyarakat.

Meikarta kembali menjadi sorotan masyarakat usai terkuaknya kasus suap terkait perizinan mendirikan bangunan (IMB) mega proyek tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan sejumlah tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Mereka antara lain, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan sembilan orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Syarif mengatakan, Bupati Bekasi Neneng dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas.

Mencuatnya kasus Meikarta ini juga mengingatkan dengan janji Ridwan Kamil saat Debat Pilgub Jabar. Bagaimana? Dan juga apakabar James Riady yang sudah digeladah rumahnya? Semoga saja keduanya bukan hanya sandiwara. Ayo KPK bongkar terus, kan Naga Bonar sudah bilang diatas seperti Negara dalam Negara. Gawat! | RHENOZ/PRS

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.