Home Jakarta Utopia Kartu Pra Kerja

Utopia Kartu Pra Kerja

0
Kartu Pra Kerja Jokowi/ist

Oleh : Pipit Apriani
Peneliti ForDE (Forum on Democracy and Election)

Salah satu janji kampanye calon presiden petahana Joko Widodo adalah Kartu Pra Kerja. Kartu ini adalah tunjangan yang akan diberikan kepada mereka yang belum mendapat pekerjaan alias masih menganggur. Tunjangan akan didapatkan selama kurun waktu tertentu antara enam bulan hingga satu tahun. Target pemegang kartu adalah lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan akademi. Program kartu ini meliputi pelatihan kerja sebelum memasuki dunia kerja, dan jika sudah mengikuti training dan belum mendapat kerja juga, mereka akan mendapatkan insentif honor. Itu sebabnya, masyarakat menilai janji kampanye ini sebagai pemberian tunjangan kepada pengangguran. Saya menyebutnya sebagai tunjangan pengangguran pekerja pemula.

Secara ide, janji kampanye seperti ini sebenarnya sah-sah saja dilakukan. Tetapi janji kampanye juga harus realistis dengan anggaran negara jika calon menang dalam pemilu 2019 mendatang. Tunjangan pengangguran lazim diterapkan di negara maju atau welfare state. Sedangkan Indonesia tidak punya tunjangan pengangguran sebelumnya, yang berarti harus ada pos pengeluaran baru.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melaksanakan Kartu Pra Kerja ini.

  1. Sasaran tunjangan pengangguran
    Di Indonesia, sasaran penerima kartu pra kerja atau tunjangan pencari kerja ini adalah lulusan SMA dan SMK yang sudah mendapatkan training atas biaya negara tapi belum mendapatkan pekerjaan.
    Jerman adalah salah satu negara maju yang memberikan tunjangan pengangguran yang disebut dengan Arbeitslosengeld. Pemberiannya tergantung pada syarat-syarat tertentu yaitu mereka yang kehilangan pekerjaan, sudah mendaftar di Dinas Pekerjaan sebagai pengangguran dan memenuhi masa eligibility period, biasanya satu tahun kalender atau 150 hari bekerja. Para pengangguran ini akan menerima Arbeitslosengeld hingga satu tahun. Tetapi untuk pengangguran yang berusia lebih tua bisa menerima Arbeitslosengeld selama dua tahun. Jadi di Jerman, yang diberikan uang tunjangan pengangguran adalah mereka yang sudah bekerja minimal satu tahun, bukan yang belum pernah bekerja. Uang tunjangan pengangguran adalah uang premi asuransi pengangguran yang dibayar oleh pekerja tersebut dan perusahaannya ketika dia masih bekerja. Tunjangan serupa juga terdapat di negara-negara Eropa lainnya. Di Jerman juga ada tunjangan pencari kerja, tetapi tunjangan ini lebih mirip sebagai bantuan sosial karena gaji orang tersebut tidak cukup untuk kehidupan sehari-harinya.
  2. Payung hukum
    Indonesia belum punya ketentuan hukum tentang jaminan sosial dan bantuan bagi pengangguran. Undang-undang yang tersedia hanya menyediakan aturan tentang uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi mereka yang sudah bekerja pada kurun waktu tertentu. Peraturan tentang jaminan social yang sudah ada di Indonesia adalah UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang – Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
    Dasar hukum pemberian tunjangan pengangguran di Jerman adalah das Dritte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB III) atau Buku Ketiga Buku UU Sosial. Sedangkan dasar hukum pemberian tunjangan pencari kerja adalah das Zweite Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II) atau Buku Kedua Buku UU Sosial.
  3. Anggaran untuk Kartu Pra Kerja
    Tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit mengingat masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang, tujuh juta orang diantaranya adalah mereka yang tidak bekerja. Mengacu pernyataan petahana bahwa yang mendapat tunjangan adalah pengangguran pemula, berarti ada 3,3 juta pengangguran pemula yaitu mereka yang lulus SMA, SMK dan MA di tahun 2018 yang harus dibiayai oleh Kartu Pra Kerja ini. Pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN di tahun anggaran berikutnya. Defisit APBN pada Januari 2019 tercatat mencapai Rp45 triliun atau 0,28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Di Amerika, social security atau jaminan sosial sudah dirancang untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Jaminan sosial mempunyai sumber pemasukan yang utamanya dari pembayaran pajak penghasilan. Pekerja dan pengusaha masing-masing membayar 6,2 persen untuk mereka yang berpenghasilan hingga $128,400. Pajak penghasilan tersebut dimasukkan ke trust fund. Jika ada surplus, uang extra tersebut akan diinvestasikan ke dalam Treasury security khusus yang dapat memberikan bunga kepada trust fund. Uang dapat dipinjamkan ke pemerintah federal tetapi harus dibayar kembali. Menurut UU, Social Security atau Jaminan Sosial tidak dapat menggunakan uang dari budget umum untuk membayar manfaat. Di Jerman, tunjangan pengangguran adalah asuransi dan dibiayai oleh pekerja dan pengusaha, besarnya 2,5 %. Sedangkan tunjangan pencari kerja dibiayai sepenuhnya oleh negara, sebagai tanggung jawab negara menyejahterakan rakyatnya.

Janji kampanye dan elektabilitas
Kebijakan terkait jaminan sosial selalu bersifat politis. Kartu Pra Kerja jelas membidik pemilih pemula yang jumlahnya mencapai 14 juta orang atau 7% dari jumlah pemilih. Sebagai janji kampanye, akankah kartu ini akan membuat swing voters khususnya kelompok milenial yang baru lulus sekolah dan kuliah serta pengangguran akan memilih atau berpindah ke Jokowi?
Banyak milenial yang baru lulus sekolah dan kuliah mungkin senang dengan kehadiran kartu Pra Kerja ini, tetapi itu saja tidak bisa secara otomatis dikonversikan menjadi dukungan. Terbukti bahwa elektabilitas Jokowi masih di angka 54 padahal tingkat kepuasan publik mencapai 70 persen.*** (porosnews.com)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.