Home Uncategorized Ijtima Ulama dan Pertemuan di Rumah Habibie, Mana Lebih Penting ?

Ijtima Ulama dan Pertemuan di Rumah Habibie, Mana Lebih Penting ?

0

Ijtima Ulama dan Pertemuan di Rumah Habibie, Mana Lebih Penting ?

Oleh: Tjahja Gunawan
(Penulis Wartawan Senior)

Di saat para ulama sedang mengadakan pertemuan di Sentul Bogor dalam forum Ijtima Ulama III, pada saat yang bersamaan juga berlangsung pertemuan sejumlah tokoh di rumah Presiden RI ke 3 Prof Dr BJ Habibie di Kawasan Patra Kuningan Jakarta, Rabu (1/5).

Mereka yang mendatangi Habibie, diantaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, istri almarhum Gus Dur, Shinta Nuriyah Wahid beserta putrinya, Alissa Wahid,
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Salahuddin Wahid (Gus Solah), rohaniwan Frans Magnis Suseno dan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Sebagaimana diberitakan portal berita okezone, dalam sambutannya Mahfud MD menyatakan bahwa kedatangan para tokoh untuk mendiskusikan situasi terkini. “Mudah-mudahan nanti masyarakat Indonesia bisa mendapat pesan,” kata Mahfud.
Pertemuan semacam ini mengingatkan Saya pada pertemuan sejenis yang juga digagas para tokoh bangsa di ujung era pemerintahan Soeharto sekitar tahun 1997-1998. Ketika itu pertemuan melibatkan empat tokoh bangsa yakni Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Deklarasi Ciganjur 1998 adalah salah satu tahap paling menentukan dalam proses awal reformasi.

Lewat tanda tangan empat tokoh di atas, perubahan politik dengan mekanisme konstitusi serta penyelesaian fragmentasi serta persaingan kepemimpinan pendukung gerakan reformasi berhasil dilaksanakan. Singkat cerita, setelah Soeharto menyatakan mundur pada bulan Mei 1998, kemudian MPR-RI mengangkat Wakil Presiden waktu itu BJ. Habibie sebagai Presiden RI ke 3. Meskipun tidak lama menjadi Presiden, namun menjelang pergantian Habibie tahun 1999 tetap menimbulkan ketegangan politik.

Ketika itu ketegangan politik terjadi di Gedung DPR/MPR Senayan, antara kubu Megawati sebagai pimpinan PDI-P dengan Habibie yang didikung Partai Golkar. Waktu itu Ketua Umum Partai Golkar adalah Akbar Tanjung, yang juga sebagai Mensesneg selama Habibie menjadi Presiden. Habibie waktu itu bukan hanya didukung Partai Golkar tetapi juga didukung masyarakat dan tokoh Sulawesi Selatan seperti diantaranya AA. Baramuli.

Skandal bisnis yang melibatkan elite politik pada saat ketegangan politik waktu itu adalah mencuatnya Skandal Bank Bali. Sementara Timor Timur lepas dari wilayah NKRI. Situasi politik waktu itu sulit bagi Habibie untuk bisa melanjutkan kepemimpinannya. Namun, demikian inner circle Habibie bersikeras agar dia bisa maju dan bertarung denga Megawati.

Ditengah terjadinya kebuntuan politik akibat perseteruan antara kubu Habibie dengan Megawati, lahirlah Poros Tengah yang digagas Amien Rais. Akhirnya Poros Tengah inilah yang berhasil menghimpun suara terbanyak di DPR/MPR dan menempatkan tokoh alternatif yakni Gus Dur. Setelah melalui drama politik yang mencekam di dalam dan di luar Gedung DPR waktu itu, akhirnya parlemen bisa menetapkan Gus Dur sebagai Presiden ke 4 sedangkan Wakil Presidennya Megawati Soekarnoputeri.

Mengingat proses suksesi kepemimpinan terjadi dalam situasi darurat politik, rezim
Gus Dur pun tidak jauh berbeda dengan Habibie. Setelah menjadi Presiden selama 18 bulan, Gus Dur akhirnya dilengserkan kembali oleh DPR. Seperti halnya di era Habubie, skandal yang menyertai proses politik penurunan Gus Dur waktu itu adalah kasus Bulog Gate. Bahkan kasus ini dibawa hingga ke meja hijau, namun sampai akhir persidangan selesai di pengadilan Gus Dur tidak terbukti bersalah dalam kasus Skandal Bulog tersebut. Namun proses persidangan itu sendiri terjadi setelah Gus Dur lengser dari kursi Presiden.

Meski demikian, parlemen tetap mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputeri sebagai Presiden ke 5 dari tahun 2001 hingga 2004. Dalam perjalanan selanjutnya, sistem pemilu mengalami perubahan pada tahun 2004. Sejak itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat hingga sekarang. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ke 6 hasil pemilihan langsung hingga tahun 2014.

Kini proses pemilihan presiden langsung diwarnai dengan praktik kecurangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, massif dan brutal. Kecurangan dalam Pilpres diduga juga terjadi pada Pilpres tahun 2014, namun waktu itu segera bisa ditutupi dengan kompromi dan rekonsiliasi diantara para elite dan tokoh-tokoh politik. Sementara dukungan rakyat terhadap pasangan Prabowo-Hatta Rajasa waktu itu tidak seperti dukungan terhadap pasangan Prabowo-Sandi saat ini.

Terkait dengan pertemuan para tokoh dengan Presiden RI ke 3 BJ Habibie, apakah ini juga dilakukan untuk menutupi berbagai kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres dan Pemilu serentak 2019 ? Apakah pertemuan ini ingin mengulang proses suksesi kepemimpinan nasional seperti di akhir era pemerintahan Soeharto ?

Sekarang masyarakat sudah sadar dan cerdas. Mereka tidak lagi mudah dibohongi oleh para elite partai dan orang-orang yang menamakan dirinya sebagai tokoh bangsa. Rakyat Indonesia sudah menentukan pilihan politiknya baik dalam konteks Pilpres maupun calon mereka di parlemen. Masalah yang terjadi sekarang adalah kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres dan Pemilu serentak 2019.

Terkait dengan kecurangan itu, para ulama kemudian mengadakan Ijtima Ulama III, membicarakan pelaksanaan Pemilu 2019. Ijtima Ulama III menghasilkan lima keputusan dan rekomendasi. Pertama, menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat tersitruktur, sistematis dan massif dalam proses pemilu 2019. Kedua, mendorong dan meminta kepada BPN PAS untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pilpres 2019.

Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon capres cawapres 01. Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan/diskualifikasi paslon capres cawapres 01 yang melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres 2019.

Kelima, memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar makruf nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum demi menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.

Sehari setelah Ijtima Ulama III, pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon 02 Prabowo-Sandi, melaporkan kecurangan proses Pemilu 2019 ke Bawaslu. Dalam laporan itu, BPN meminta KPU untuk menghentikan penayangan Sistem Perhitungan (Situng) di Portal KPU.

“Kami meminta kepada Bawaslu RI untuk memerintahkan KPU RI agar saat ini juga menghentikan penghitungan melalui aplikasi Situng karena sudah menyesatkan opini rakyat dan dapat mengarah pada tingkat kegaduhan yang tidak kita inginkan,” ucap Direktorat Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (2/5).

Laporan tersebut dilakukan setelah mendengar pernyataan dari Komisioner KPU yang mengaku ada kesalahan saat input di website Situng KPU. KPU mengakui telah terjadi human error saat menginput angka suara di website KPU.

Saat ini proses pemilu betul-betul diawasi dengan ketat oleh masyarakat di hampir semua lini.
Para relawan bahu membahu mengawasi jalannya pelaksanaan demokrasi mulai dari pencoblosan dan penghitungan surat suara di TPS hingga kecamatan.

Meskipun berbagai kecurangan berusaha dikesampingkan oleh KPU, namun masyarakat di berbagai daerah tidak segan-segan untuk menggedor Bawaslu untuk berani mengungkap berbagai kecurangan. Masyarakat di sejumlah daerah mendatangi Kantor Bawaslu supaya melek terhadap setiap kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu terutama dalam mekanisme penghitungan surat suara.

Jadi sekarang bukan lagi persoalan antara Paslon 01 dan 02, tetapi sudah menjadi urusan rakyat yang hak politiknya diganggu dan disabotase melalui kecurangan dalam Pemilu. Meski para pendukung dan relawan pasangan Prabowo-Sandi sudah mengusulkan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019, namun TKN Jokowi-Maruf Amin menyatakan tidak setuju.

Ini mengindikasikan bahwa kecurangan Pemilu 2019 memang sengaja dirancang oleh pihak petahana. Jika kasus kecurangan Pemilu ini diabaikan, bukan tidak mungkin masyarakat akan melakukan perlawanan sesuai caranya masing-masing.
Bagi umat Islam sudah jelas sikapnya. Setiap bentuk kecurangan termasuk dalam kategori perbuatan kejahatan karena itu harus diperangi. Bentuk perlawanan politik yang akan dilakukan umat Islam tetap mengacu pada Komando Ulama.
Jihad bagian dari agama kami, mati syahid atau hidup mulia. Kami tinggal menunggu komando ulama. Wallohu A’lam.

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.