Home HAM Pemilu dan Hegemoni (2) HEGEMONI PDIP VS HEGEMONI KONTRA

Pemilu dan Hegemoni (2) HEGEMONI PDIP VS HEGEMONI KONTRA

0
Radhar Tribaskoro

Oleh: Radhar Tribaskoro

Pertarungan hegemoni seperti apa yang sedang berlangsung di dalam masyarakat, dan tercermin dalam pemilu kita?

Tidak seperti abad 19 dan 20 lalu kekuatan-kekuatan hegemoni biasanya membangun sebuah ideologi untuk menjelaskan keberadaan mereka. Ideologi itu sudah mati, kata Daniel Bell. Sekarang orang tidak memerlukan ideologi untuk menentukan pilihan-pilihannya. Orang sekarang mengambil inspirasi dari banyak sumber untuk memahami diri dan lingkungannya. Sumber-sumber itu tidak mesti koheren, namun cukup memadai untuk memandu orang mengenali tindakan dan konsekuensinya.

Para pakar menyebut representasi simbolik dunia nyata di dalam kepala seseorang yang dipergunakan untuk menalar keadaan dan membantu mengambil keputusan sebagai model mental. Model mental itu penting sebab orang bertindak dan mengantisipasi keadaan berdasarkan kepadanya. Bagi kelompok-kelompok hegemonis pemahaman atas model mental kebanyakan orang sangat urgen untuk membuka jalan memasukinya. Kekuatan hegemoni bermaksud mengendalikan model mental itu. Dengan demikian hanya ada narasi dan penalaran tunggal di masyarakat.

Di dalam pilpres 2019 dua kekuatan hegemoni saling bertarung. Siapa mereka dan apa perbedaannya?

Hegemoni PDIP dan dan Hegemoni-Kontra

Sebuah kekuatan hegemoni lahir tahun 2014 bersamaan dengan kemenangan Jokowi dalam pilpres tahun itu. Kekuatan hegemoni yang berpusat di PDIP ini melancarkan 4 kampanye penting.

Pertama adalah kampanye anti-radikalisme dan anti-fundamentalisme. Sasaran yang dituju bukan kelompok-kelompok teroris dan afiliasi sosial mereka saja, namun juga menjangkau kelompok-kelompok sipil yang damai namun tidak mendukung politik Jokowi. Tindakannya keras dan represif melibatkan penangkapan, penahanan bahkan pembubaran organisasi-organisasi masyarakat. Narasi kelompok ini sangat tajam dan mengiris, isinya menuduh kelompok berseberangan sebagai anti-pancasila dan anti-NKRI.

Kampanye kedua adalah tentang pembangunan infrastruktur. Indonesia memang memiliki kekurangan infrastruktur yang tidak sedikit namun membangun saja tanpa memperhitungkan pemanfaatannya juga tidak bijaksana sebab memboroskan sumberdaya negara. Tetapi belakangan orang mencurigai bahwa pembangunan infrastruktur adalah narasi palsu. Di belakangnya ada narasi yang disembunyikan, yaitu peran Cina yang sangat agresif membiayai projek-projek infrastruktur. Orang menduga bahwa Cina sedang memainkan strategi hegemoni dengan menggunakan utang dan uang sebagai senjata.

Ketiga adalah kampanye anti-hoax. Kampanye ini juga palsu. Tujuan kampanye ini bukan seperti dibilang yaitu menyajikan informasi yang benar ke hadapan publik. Tujuan tersembunyi adalah melindas lawan-lawan politik dengan mempergunakan aparat hukum (kepolisian). Hal ini dilakukan dengan cara mencap semua orang yang berseberangan dengan dirinya sebagai pelaku hoax.

Keempat, melancarkan kampanye anti-makar. Namun, sekali lagi, pelaku makar itu adalah penentang pemerintah. Secara teknis hukum makar adalah perbuatan menggulingkan pemerintah melalui tindak kekerasan. Namun pengertian dan alasan diabaikan. Bahkan orang yang mengangkat isu pemilu curang ditangkap dengan tuduhan curang.

Dengan sendirinya, suatu gerakan hegemoni akan dilawan oleh gerakan kontra-hegemoni. Kelompok politik penentang rejim PDIP menolak semua tuduhan pemerintah. Mereka bersatu di bawah bendera capres Prabowo Subianto. Kelompok-kelompok Islam yang lelah dituduh radikal, fundamentalis dan anti-toleransi menegaskan bahwa mereka Indonesia dan Pancasilais. Mereka adalah pewaris sah dari para pembela dan proklamator NKRI. Sebaliknya mereka menuduh balik bahwa kaum hegemonis PDIP didukung oleh penguasa-penguasa uang yang leluhurnya dulu anti-kemerdekaan.

Kubu Hegemoni Kontra menolak tuduhan anti-Pancasila, sebaliknya mereka menuduh lawannya sedang melancarkan pembungkaman hak-hak berbicara. Tragisnya, kubu media-massa yang di masa Orde Baru dicengkram oleh pembreidelan sekarang justru menjadi pendukung aksi pembungkaman oleh pemerintah.

Pihak kontra-hegemoni tidak cuma defensif. Mereka meluncurkan narasi Asing-Aseng-Asong yang mengkhawatirkan kekuatan destruktif dari pihak Asing (Negara Cina), Aseng (pengusaha-pengusaha Cina) dan Asong (pihak pribumi yang menjual negara). Unsur Cina yang kuat dalam narasi ini membangkitkan isu anti-komunisme dan gerakan pribumisasi.

Dalam pertarungan Hegemoni PDIP dan Hegemoni Kontra ini, kubu hegemoni PDIP berada di pihak petahana penyelenggara kekuasaan. Melalui posisi ini mereka berhasil mendominasi universitas/perguruan tinggi, sekolah namun hanya NU lembaga agama yang mempercayai wacana keagamaan mereka.

Selanjutnya: 3) Polisi dalam Hegemoni

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.