Home Uncategorized PINDAH IBUKOTA

PINDAH IBUKOTA

0


by M Rizal Fadillah

Nampaknya Pemerintah Jokowi semakin serius saja untuk melakukan pemindahan Ibukota ke Kalimantan yang konon Kotanya akan segera diumumkan. Semula tentu masyararakat menganggap ini persoalan mentah yang belum perlu disikapi serius. Akan tetapi dengan semakin gencar langkah Pemerintah ke arah realisasi maka rakyat atau masyarakat harus turut memberi perhatian. Demikian juga tentu dengan wakil-wakil rakyat. Ini bukan persoalan sederhana. Banyak aspek yang harus ditimbang dan dikaji untung rugi serta beban beban yang ditimbulkannya. Pemerintah Jokowi tidak bisa seenaknya memutuskan karena negara ini milik bersama.

Benar sejak zaman Pemerintahan Soekarno dan Soeharto telah muncul wacana pemindahan Ibukota demi pengembangan wilayah. Bahwa kini ingin lebih diseriuskan bagus bagus saja. Akan tetapi pemindahan ini tidak cukup dengan sekedar pengumuman Presiden. Perlu kajian mendalam yang komprehensif. Bappenas menyodorkan rencana dasar. Diuji oleh tim khusus yang dibentuk. Rakyat baik aspirasi langsung maupun melalui DPR RI mendalami pemindahan berbiaya tinggi yang sekurangnya hitungan kini 450 trilyun rupiah tersebut. Di tengah persoalan ekonomi Indonesia yang juga “serius” dan bisa bergeser ke “krisis”. Biaya ini perlu dipertimbangkan sumbernya. Jangan jangan modal hutang luar negeri lagi. Bonyok nanti negeri. Hutang Luar Negeri kita sudah 5000 trilyun lebih.

Masalah sumber pembiayaan jika hutang luar negeri apalagi dari RRC maka secara politis dan ekonomis memiliki efek yang buruk. RRC negara yang dicurigai sedang membangun hehemoni berdampak ideologi.
Jìka Palangkaraya Kalimantan Tengah adalah pilihan lokasi Ibukota maka di samping pembangunan “dari nol” juga rawan Keamanan Negara. Kalimantan Utara termasuk bagian dari titik program Belt Road Initiatieve nya RRC sehingga menjadi jalur dekat bagi “masuknya” kekuatan China ke Ibukota. Posisi menjadi rawan ancaman, sementara pasukan pertahanan kita terkonsentrasi di Jawa.

Kerawanan ini ditambah seandainya proyek pembangunan ibukota dilakukan penuh oleh China sebagaimana ungkapan Menkeu Sri Mulyani bahwa China menyiapkan dana besar untuk investasi di Indonesia. Nah berdasarkan pengalaman negara-negara yang gagal mengembalikan hutang atau terkena “debt trap” China, maka aset pembangunan akan diambil alih dan dikuasai oleh China. Terbayang ibukota Indonesia yang baru, pusat pemerintahan negara, dikuasai asing karena gagal membayar hutang. Dari Kalimantan Utara menuju penguasaan Kalimantan Tengah. Kalimantan merupakan wilayah “kosong” yang menarik. Jangan sampai kolonialisasi mulai dari Kalimantan.

Titik lemah lain dari rencana pemindahan Ibukota adalah legitimasi dan kepercayaan yang rendah pada Presiden. Hal ini berarti keharusan untuk mengimbangi dengan sosialisasi yang intens dan rasional. Karena perlawanan publik kepada Presiden akan berpengaruh pada daya dukung program yang dijalankan. Tak ada program yang lancar jika berhadapan dengan penentangan rakyat. Kebijakan yang dipaksakan hanya merupakan langkah pembusukan. Sia sia saja.

*) Pemerhati Politik

Bandung, 12 Juli 2019

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.