Home Bencana PECAT RUDIANTARA

PECAT RUDIANTARA

0

by M Rizal Fadillah

Usaha menarik dua unicorn Traveloka dan Tokopedia milik non muslim ke usaha kegiatan ibadah umroh melalui MOU dengan pihak Saudia Arabia mesti dibatalkan. Hal ini berkaitan dengan langkah salah sang Menteri.
Rudiantara seperti yang tidak mengerti banyak hal yang berkaitan dengan MOU yang dibuatnya. Ia hanya berfikir satu aspek saja “digitalisasi” selainnya tidak.

Ada tiga pelanggaran utama yang menyebabkan layaknya Rudiantara untuk dipecat dari kedudukannya sebagai Menteri.

Pertama, mengambil alih kewenangan Menteri lain. Digitalisasi umroh enterprise sebagai obyek MOU menegaskan adanya kegiatan ibadah umroh sebagai aktivitas utama. Ini adalah kewenangan dari Kementeian Agama. Dan dalam konteks hubungan luar negeri yang bersifat G to G tentu menjadi bagian dari Kewenangan Kementrian Luarnegeri. MOU tanpa melibatkan kedua kementrian atau “nyelonong” sendirian adalah salah besar.

Kedua, menarik hanya dua unicorn Tokopedia dan Traveloka dengan tidak membawa unicorn atau perusahaan “stars up” lain merupakan kebijakan melakukan praktek monopoli dan oligopoli yang dilarang oleh UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan dengan menganakemaskan dua unicorn ini maka Rudiantara diduga telah melakukan kolusi yang dilarang oleh UU No 29 tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Jika terus ditindaklanjuti sangat besar bergeser pada tindak pidana korupsi yang diatur oleh UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, melabrak UU haji dan umroh. Menurut UU No 8 tahun 2019 ini Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh haruslah “warganegara Indonesia beragama Islam”. Ini tentu berkaitan dengan umroh adalah kegiatan ritual ibadah agama Islam. Asas “syari’ah” adalah pokok. Tokopedia dan Traveloka dimiliki oleh “non muslim” dan “keturunan”. Yang kedua mungkin tak salah. Namun status “non muslim” jelas bermasalah karena bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 89 UU No 8 tahun 2019 tersebut.

Meskipun mungkin argumen kelak Menteri Rudiantara bahwa Tokopedia dan Traveloka itu bukan dan tidak akan menjadi PPIU namun sebagian besar fungsi PPIU bisa dikerjakan oleh kedua unicorn ini. Lagipula ini bertentangan dengan kebijakan Kemenag yang terus membina dan memperketat PPIU sementara dengan MOU Rudiantara ini justru melonggar longgarkan.

Mengingat kontroversi langkah Menteri agar tidak membuahkan kekacauan dalam penyelenggaraan ibadah umroh, maka sebaiknya Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memecat Rudiantara, membatalkan MOU, mengembalikan kewenangan Kemenag, melibatkan asosiasi penyelenggaraan haji dan umroh serta fokus pada penyehatan dan pengembangan PPIU sesuai UU No 8 tahun 2019.

Jika terjadi pembiaran maka Pemerintah memang tidak mempraktekkan asas “good gouvernance” dan ujungnya adalah tindakan kesewenang-wenangan.
DPR RI mesti serius mengawasi dan mengingatkan.

#Umrohadalahibadah

*) Pemerhati Politik dan Keagamaan

Bandung 19 Juli 2019

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.