Home HAM Benarkah Jenderal Merah Biang Kerok Kerusuhan di Indonesia?

Benarkah Jenderal Merah Biang Kerok Kerusuhan di Indonesia?

0
Tarmidzi Yusuf

by Tarmidzi Yusuf

Inilah beberapa kerusuhan Indonesia yang diduga disetting oleh kelompok merah dan jenderal merah:

  1. Kerusuhan Malari (Malapetaka 15 Januari 1974)
    Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974.

Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara.

Kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan.

Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Jabatan Asisten Pribadi Presiden dibubarkan. Kepala Bakin, Sutopo Juwono digantikan oleh Yoga Soegomo. (Wikipedia.org)

Sebagaimana dilansir Rahasia-rahasia Ali Moertopo, dalam proses penangkapan aktivis yang dinilai terlibat Malari 1974, orang-orang Soemitro berupaya menangkap pendukung Ali Moertopo. Begitu pula sebaliknya. Kelompok Ali Moertopo berusaha menangkap pendukung Soemitro. Pola seperti itu menjadi salah satu indikasi adanya perseteruan antara Soemitro dan Ali Moertopo di balik peristiwa Malari 1974.

Perseteruan tersebut sebenarnya sudah muncul sebelum Malari 1974 meletus. Mereka seolah-olah berlomba merebut perhatian dan berusaha mendekatkan diri kepada jantung kekuasaan saat itu: Soeharto. Salah satu cara yang ditempuh yakni dengan menunggangi gerakan mahasiswa yang mulai mencuat sejak 1970 dan menguat pada 1973.

Sementara itu, Kepala Bakin Yoga Sugama, yang ditugaskan menyusun laporan mengenai Malari 1974 oleh Presiden Soeharto, punya perspektif lain. Seperti diungkapkannya dalam Memori Jenderal Yoga (1991), dia menyebut, pergolakan yang terjadi pada akhir 1973 dan awal 1974 itu tidak murni sebagai gerakan mahasiswa.

Hasil penelusurannya bermuara pada kesimpulan bahwa ada kelompok lain yang menggerakkan mahasiswa dari balik layar. Kelompok itu adalah simpatisan Partai Sosialis Indonesia dan Kelompok Ramadi—orang “binaan” Ali Moertopo yang pernah diungkapkan Soemitro. (tirto.id – hsa/ivn)

Setelah Peristiwa Malari 1974, Leonardus Benny (LB) Moerdani dipanggil ke Jakarta oleh Ali Moertopo untuk menangani masalah-masalah intelijen Hankam. Brigjen LB Moerdani adalah generasi intelijen berikutnya yang dipercaya Soeharto setelah Ali Moertopo dan Yoga Soegomo. Jenderal Moerdani bersama-sama Ali Moertopo terlibat dalam CSIS (Center for Strategic and International Studies) (lembaga studi yang banyak membantu Soeharto dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Orde Baru. Peran CSIS kelak tersaingi ICMI yang diketuai BJ Habibie dan peran serta ABRI Hijau seperti Prabowo). Sampai tahun 1998, nama LB Moerdani masih dikait-kaitkan dengan agenda pihak oposisi untuk menggantikan kekuasaan Soeharto.

Beberapa tragedi pembantaian yang di arsiteki LB Moerdani laknatullah adalah:

1) Pembantaian kaum muslim indonesia di Tanjung Priok 1984
2) Pembantaian Jamaah Warsidi di Talangsari Lampung 1989
3) Skenario Kejatuhan Soeharto 1998

1984: Tragedi Tanjung Priok
Peristiwa berdarah di Ibu Kota kembali terjadi tepat satu dasawarsa setelah Malari. Kali ini berpusat di pesisir utara Jakarta, Tanjung Priok. Tanggal 12 September 1984, pecah kerusuhan antara umat muslim dengan aparat Orde Baru. Nyaris semua korban tewas akibat terkena tembakan tentara.

Tragedi ini dipicu penolakan asas tunggal Pancasila (asas tunggal Pancasila arsiteknya CSIS untuk mengadu domba ummat Islam dan Presiden Soeharto) yang dipaksakan pemerintahan Soeharto. Tohir Bawazir dalam Jalan Tengah Demokrasi (2015) menuliskan, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila.

Pangkal masalah berawal saat dua petugas Bintara Pembina Desa (Babinsa) masuk ke Mushala As-Sa’adah di Gang IV Koja, Tanjung Priok, tanpa melepas sepatu. Maksud kedatangan mereka adalah untuk mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah.

Terjadi pertengkaran antara sejumlah jamaah dengan dua anggota Babinsa itu. Kemudian, keduanya diajak masuk ke ruang pengurus Masjid Baitul Makmur, tidak jauh dari mushala. Namun, kabar telah terlanjur beredar sehingga warga mulai berdatangan ke masjid.

Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari kerumunan membakar sepeda motor milik Babinsa. Aparat yang sudah didatangkan segera bertindak menangkap empat orang yang diduga menjadi provokator, termasuk si pembakar motor. (Pembakaran motor dilakukan oleh penyusup untuk memprovokasi massa).

Masyarakat meminta polisi melepaskan empat warga yang ditahan. Namun lantaran tak dipenuhi, pagi tanggal 12 September 1984, lebih dari 1.500 orang bergerak sebagian menuju Polres Tanjung Priok, yang lainnya ke arah Kodim.

Tanjung Priok bersimbah darah pada 12 September 1984 malam, ratusan umat Islam tersungkur ke tanah, tertembus timah panas yang menyalak dari senjata otomatis ratusan tentara.

Mereka yang masih hidup dan tidak sempat berlari, ditendang, diinjak-injak, dan dihajar dengan popor senjata hingga tewas.

Drama pembantaian keji itu berlanjut dengan datangnya senjumlah truk tentara. Tubuh-tubuh tanpa nyawa itu terlempar begitu saja ke atas truk, seperti buruh melempar karung beras.

Ditumpuk seperti ikan pindang. Menyusul kemudian sejumlah ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Kendaraan terakhir membersihkan sepanjang jalan itu dari simbahan darah.

Maka keesokkan harinya, nyaris tak dijumpai lagi jejak kebiadaban itu.? (dari buku Tanjungpriok Berdarah, Tanggung Jawab Siapa?, kumpulan fakta dan data, Gema Insani Press)

1998: Kerusuhan 13-15 Mei
Presiden Soeharto sedang mengikuti KTT G-15 di Kairo, Mesir, saat terjadi gelombang demonstrasi di Jakarta. Pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat. Kaum mahasiswa marah dan mempersiapkan aksi berikutnya dengan skala lebih besar.

Tanggal 13 Mei 1998, massa di luar kampus Trisakti tak terkendali. Massa yang bukan dari kalangan mahasiswa ini bahkan mulai merusak dan membakar kendaraan yang mereka temui. Sekelompok rombongan lainnya membakar pom bensin di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat.

Dari situlah kerusuhan kemudian menjalar ke banyak lokasi lain di Ibu Kota selama beberapa hari berikutnya hingga Soeharto kembali ke tanah air sebelum akhirnya menyatakan mundur dari kursi kepresidenan tanggal 21 Mei 1998.

Keterlibatan CSIS (think tank Katolik) bisa dicium dari tokohnya Sofyan Wanandi yang sempat disebut terlibat peledakan bom di rusun Tanah Tinggi oleh PRD guna membuat kerusuhan menjelang lengsernya Soeharto.

Sofjan Wanandi selalu lantang mengkritik ketidakadilan sejak menjadi Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Jakarta Raya, yang turut memotori aksi massa menyuarakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) tahun 1966 di Jakarta.
Tak pelak, dia pernah merasakan dinginnya sel penjara pada era Orde Lama serta sempat diperiksa tentara dan polisi dengan segala perang urat saraf atas tuduhan membiayai Partai Rakyat Demokratik (PRD) saat ada bom rakitan meledak di sebuah kamar di lantai lima rumah susun Tanah Tinggi, Johar, Jakarta Pusat, akhir Januari 1998. [http://nasional.kompas.com/read/2011/03/06/03443345/twitter.com]

Di awal reformasi Januari 1998, bom meledak di Rumah Susun Senen, Jakarta. Sejumlah tokoh terkenal seperti Surya Paloh, Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi, diisukan terlibat. [http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=522&type=2#.U3F_4IGSwuc]

Tapi di balik problem hebat itu, muncul isu baru yang mengagetkan. Tokoh CSIS dan konglomerat beken Sofyan Wanandi (Sekarang Staf Ahli Wapres JK), Yusuf Wanandi dan Surya Paloh dituding terlibat dalam peledakan bom Tanahtinggi oleh aktivis PRD.

Menurut kalangan militer, termasuk Pangdam Jaya Mayjen Sjafri Syamsuddin, merujuk pada “bukti” surat elektronik yang ditemukan di tempat kejadian, Sofyan disebut sebagai donatur yang siap mengucurkan dana bagi perjuangan PRD.

Intelijen Pasca LB Moerdani
Susilo Bambang Yudhoyono adalah salahsatu penerus LB Moerdani. Jangan remehkan lawan anda karena lawan akan mudah menyerang anda kembali. Begitulah bunyi kata bijak tentang perlunya mawas diri dan mengetahui lawan anda.

Berkat operasi intelijen yang dilakukan jenderal merah maka “para pseudo reformis” dapat menjatuhkan Pak Harto yang saat itu dikawal dua jenderal paling kuat, Wiranto sebagai mantan ajudan dan Prabowo yang masih menantunya, termasuk dengan penyebaran press release tanpa izin Wiranto bahwa ABRI sudah tidak mendukung Soeharto.

Bisa di bilang sejauh ini SBY adalah satu-satunya pewaris dinasti intelijen militer Indonesia yang pernah terkenal dan menjadi momok bagi sebagian rakyat Indonesia mulai dari Zulfikli Lubis, Ali Moertopo, sampai Benny Moerdani.

SBY ditengarai demi mengejar kekuasaan pribadi dengan menggadaikan kekayaan negara untuk kekuasaan dan menikam 3 Presiden sebelumnya, yakni Soeharto, Gus Dur dan Megawati. SBY adalah generasi baru dinasti intelijen militer Indonesia pasca matinya LB. Moerdani.

2019: Aksi 21-22 Mei
Setelah KPU mengumumkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih suara terbanyak dalam penghitungan suara Pilpres 2019 versi KPU, ribuan orang pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar demonstrasi damai di depan Gedung Bawaslu, di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.

Aksi ini berjalan relatif damai hingga massa meninggalkan lokasi usai shalat tarawih. Namun, kemudian datang rombongan massa tak dikenal yang melakukan aksi provokatif dan akhirnya terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

Kericuhan berlanjut hingga keesokan harinya, tanggal 22 Mei 2019, dan terjadi di beberapa titik di ibu kota. Dugaan adanya massa penyusup melempari aparat kepolisian dengan batu dan kembang api. Beberapa unit bangunan, termasuk asrama polisi, juga kendaraan bermotor dihancurkan dan dibakar. Patut diduga keterlibatan kelompok merah yang sengaja hendak mengadu domba polisi dengan peserta aksi damai.

Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap terdapat 6 dalang kerusuhan di aksi 21 – 22 Mei lalu.Dari 6 dalang kerusuhan tersebut ternyata ada yang merupakan purnawirawan perwira tinggi. Neta S Pane berkeyakinan, jika pihak kepolisian dan Menko Polhukam enggan mengumumkan sosok 6 dalang tersebut.

“Enggak mau atau tak berani?” tanya pembawa acara. “Bisa dikatakan tak berani karena pihak yang dibelakangnya terlalu kuat,” jelas Neta S Pane. “Bahkan lebih kuat dari Menkopolhukam?” cecar pembawa acara.

“Menkopolhukam kan sudah pensiun. Jadi kalau kita lihat kerusuhan 22 Mei itu mau mencoba reuni atau nostalgia, menyalurkan hasrat antara peristiwa kerusuhan 1998. Tetapi untungnya saat 22 Mei malam itu sudah selesai,” ungkap Neta S Pane. (pop.grid.id, 28 Mei 2019)

Hingga 23 Mei 2019 siang, Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal menyebut tujuh orang meninggal. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan lebih dari 450 orang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagian besar di bawah usia 30 tahun.

Polisi juga menahan 257 tersangka yang diduga dari peserta aksi damai. Sementara massa penyusup yang menyerang aparat keamanan sampai hari ini belum diungkap massa dari mana dan siapa aktor intelektual dibalik massa penyusup tersebut.

2019: Kerusuhan Papua 19 Januari – ?
Insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya (16/8) dipicu oleh masalah sepele. Desas-desus tentang lambang negara yang belum terkonfirmasi kebenarannya, akhirnya berkembang menjadi isu rasis. 3 hari pasca insiden Surabaya, Papua terbakar dari Manokwari (19/8) meluas ke Fak Fak (21/8) hingga hari ini masih berkobar di Jayapura (29/8).

Seperti ada “pembiaran” kerusuhan Papua pecah. Aparat keamanan nyaris tak berdaya menghadapi brutalnya massa. Patut diduga ada “operasi senyap” dalam tempo 3 hari pasca insiden Surabaya dapat membakar Papua telah berlangsung selama 10 hari, aparat keamanan belum bisa mengendalikan situasi. Bahkan isu Papua Merdeka jadi menguat kembali.

Kerusuhan Papua dipicu oleh masalah sepele. Masih isu. Mudahnya warga terprovokasi oleh isu yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Bisa jadi juga ada “operasi senyap” yang dimainkan oleh elit politik tertentu. Kecurigaan ini sangat beralasan karena dimana aparat keamanan ketika konflik ini meledak.

Dugaan Pola Kerusuhan Settingan Jenderal Merah:

  1. Operasi senyap dengan melakukan penyusupan terhadap target operasi;
  2. Target operasi dikambinghitamkan sebagai provokator atau dalang;
  3. Melakukan kerusuhan, pembakaran, penjarahan bahkan pemerkosaan dan memfremming yang melakukan lawan politik/ummat Islam/massa pendemo dengan dukungan penuh media yang mereka kuasai, istilahnya, lempar batu sembunyi tangan;
  4. Punya jaringan massa perusuh yang mengadu domba aparat keamanan dengan massa aksi asli;
  5. Jaringan intelijen yang masih kuat dan rapih diberbagai lini;
  6. Memberikan stigma yang buruk terhadap Ummat Islam seperti Anti Pancasila, Teroris, Radikal dan pengusung ideologi khilafah.

Penutup
Menurut desas-desus, kerusuhan Papua patut diduga permainan kelompok merah dan kroninya. Yang sangat berpengalaman dibidang intelijen dan mengelola konflik agar terjadi kerusuhan. Mengingat kepentingan politik mereka terancam posisinya menjelang bulan Oktober 2019.

Kenapa Jokowi tidak berani terhadap kelompok ini? Malah mengalihkan isu Papua dengan pengumuman ibu kota baru. Padahal masalah pemindahan ibu kota baru tidak urgent dibandingkan kerusuhan Papua.

Siapa yang berani menangkap dalang kerusuhan di Indonesia? Sebegitu kuatnya “para perusuh” NKRI sehingga tidak ada yang berani menangkap dan mengadilinya?

Sumber:
Diolah dari berbagai sumber

Bandung, 29 Dzulhijjah 1440/30 Agustus 2019

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.