Home Kolom BULAN KRITIS

BULAN KRITIS

0
M Rizal Fadillah

by M Rizal Fadillah

Oktober agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kini awal September sehingga waktu kurang lebih satu bulan penantian. Masalahnya menuju pelantikan ini iklim politik memanas. Persoalan “tekan menekan” penyusunan kabinet, blockout PLN, Salib-UAS, pro kontra pindah Ibukota, hingga kerusuhan Papua. Yang terakhir ini yang paling berat karena bisa “berdampak sistemik”. Keterlibatan dunia memanaskan dan memperkeruh situasi.

Awal pertarungan hanya antara dua kubu yaitu kubu Jokowi dan Prabowo. Setelah kemenangan yang oleh kubu Prabowo disinyalir curang, maka pada saat merancang bagi bagi “ghanimah” timbul konflik antar kelompok internal. Mega yang bergandengan degan Prabowo membuat konfigurasi politik baru. Surya Paloh bersama Airlangga, Muhaimin dan lainnya mengentalkan kubu. SBY diduga ikut dalam konfigurasi politik “Jenderal Merah”. Konon Menurut Wiranto kerusuhan Papua ditunggangi dan penunggang telah diketahui. Orasi Pdt Simon minta agar tolak pelantikan Jokowi. Sebelumnya telah santer Isu Pasal 6 A UUD 1945 yang ditafsirkan bahwa Jokowi tak menenuhi syarat untuk dilantik.

Tanggal 30 September nanti mengingatkan peristiwa percobaan kudeta PKI. Jokowi masih diterpa isu yang belum 100 % terklarifikasi. 1 Oktober “Hari Kesaktian Pancasila” goyangan ideologi bisa memanas di samping BPIP yang tak jelas kerja, juga Surya Paloh menengarai ideologi Kapitalis Liberal dominan di percaturan politik. 5 Oktober hari Angkatan Bersenjata dimana posisi TNI terancam oleh “democratic policing” nya Polisi. Dwifungsi ABRI yang bergeser menjadi “multi fungsi” Polisi.
Jenderal menganggur dan rekening gendut potensial untuk terangkat kembali.

September-Oktober adalah bulan kritis. Pertanyaan pertama adalah jadikah Jokowi dilantik, lalu penyusunan kabinet akankah memanaskan konflik antar partai, selanjutnya Papua teratasi atau berefek domino. Isu pelanggaran HAM meninggal 700 petugas KPPS, tewas kerusuhan 21-22 Mei muncul kembali atau terhenti. Dan yang krusial adalah krisis ekonomi akibat hutang dan investasi tanpa kendali. Persoalan hubungan dengan Cina juga sensitif karena dapat meningkatkan sentimen rakyat di dalam negeri dan mengundang konflik China-AS masuk ke Indonesia.

Bulan kritis yang lebih fokus bagi Jokowi. Tiga kemungkinan, yaitu :

Pertama, setelah kasus Papua selesai “permainan”nya maka suasana stabil kembali. Sebagaimana “kerusuhan” 21-22 Mei maka lanjutannya adalah proses pengadilan mereka yang terpancing ikut “kerusuhan”. Kendali politik tetap ditangan dengan “membayar” konsesi kepada pihak yang “menentukan” dalam permainan tersebut. Jokowi lolos trap. Tetap dilantik.

Kedua, permainan yang tak terkendali menguatkan posisi “lawan” sehingga berujung tekanan internasional untuk referendum. Jika ada agenda PBB soal referendum ini sudah menggoyahkan posisi Jokowi. Konfigurasi politik dalam negeri berubah. Jokowi ditinggalkan. Tidak dilantik.

Ketiga, demo masif rakyat kombinasi persoalan Papua, kecurangan Pemilu, dan Isu HAM 700 meninggal dan tewas saat demo Bawaslu. Jika ditambah krisis ekonomi maka meskipun dilantik Jokowi akan berat atau sulit untuk tetap bertahan. Faktor internasional juga berpengaruh. Panas dingin perang dagang AS-China.

Bagi rakyat yang penting negara ini dapat sehat kembali dari sakit berat. Meskipun untuk penyembuhan harus melalui tindakan medis operasi atau amputasi. Tumor harus dibuang.

*) Pemerhati Politik

2 September 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.