Home Nasional Daerah Pengunduran Diri Dipersulit, Manajemen PT Kolon Ina Dianggap Berbuat Sewenang-Wenang Terhadap...

Pengunduran Diri Dipersulit, Manajemen PT Kolon Ina Dianggap Berbuat Sewenang-Wenang Terhadap Karyawannya

0

POROSNEWS.COM – Dengan dalih menjaga kerahasiaan perusahaan, Personalia PT Kolon Ina yang berlokasi di Ciruas Kabupaten Serang telah membuat kebijakan yang dianggap merugikan karyawan yakni aturan menandatangani surat pernyataan tidak boleh bekerja di perusahaan kompetitor selama 5 tahun apabila ingin mengundurkan diri sebagai karyawan PT Kolon Ina.

“Kami sangat keberatan dengan aturan sepihak ini, masa orang mau mundur baik-baik malah dipersulit dengan harus menandatangani surat pernyataan tidak boleh bekerja di perusahaan kompetitor selama 5 tahun. Ini aturan dari mana? Padahal hal ini tidak diatur dalam peraturan baik di Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama maupun Peraturan Perusahaan,” ungkap Dyan Kusuma saat menggelar siaran pers didampingi dua penasehat hukumnya di salah satu cafe di Kota Tangerang (4/8).

Dyan bersama dua rekannya yakni Udik Lingga Binawan dan Arif Fahrudin saat ini sedang berusaha menuntut hak mereka untuk mendapat uang penggantian hak dan hak-hak lainnya pasca diajukan surat pengunduran diri mereka satu bulan yang lalu. Dikatakan Dyan, bersama dua rekannya sudah mengajukan pengunduran diri secara baik-baik dengan membuat surat pengunduran diri secara tertulis tapi pihak perusahaan tidak mengabulkannya.

“Padahal SPD (Surat Pengunduran Diri) kami sudah diketahui dan ditandatangani oleh tim leader, tapi Presdir tidak mau menandatangani SPD. Presdir memaksa kita untuk menandatangani pernyataan tidak boleh melamar atau bekerja di kompetitor baru mau tanda tangan surat SPD,” ungkap Arif Fahrudin.

Karena dipersulit dan hak-hak kami belum diberikan oleh pihak perusahaan, makanya kami menunjuk tim pengacara dari Law Office Gufroni, SH.,MH & Partners sebagai kuasa hukum kami untuk kiranya bisa memperjuangkan hak-hak kami sebagaimana di atur di dalam Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PKB, tambah Dyan.

“Apa yang dilakukan oleh manajemen PT Kolon Ina itu jelas-jelas suatu pelanggaran hukum. Tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tapi juga undang-undang yang paling tinggi yakni UUD 1945 yakni terdapat pada Pasal 27 ayat 2 dimana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Pada Pasal 28 huruf D ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,”jelasnya

Dengan memaksa untuk menandatangani surat pernyataan tidak bekerja di perusahaan kompetitor selama lima tahun ini adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan karenanya harus dihapuskan kebijakan tersebut.

“Kami menilai ini adalah bentuk kesewenang-wenangan perusahaan terhadap karyawannya,” ungkap Gufroni selaku kuasa hukum bagi ketiga karyawan tersebut.

Kami lanjut Gufroni sudah melayangkan surat somasi ditujukan ke Presiden Direktur dan Kepala Personalia pada tanggal 22 Agustus dan sudah diterima langsung General Manajer yang juga Kepala Personalia Ibu Prastika, tapi tidak ada tanggapan secara tertulis surat somasi kami. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus kami layangkan surat somasi kedua, tapi sampai hari ini tidak ada tanggapan juga.
“Ini berarti pihak perusahaan tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tambah Gufroni.

Bahkan kami diperlakukan dengan tidak hormat, dimana pada saat kami mendatangi kembali pabrik PT Kolon Ina di Ciruas Kabupaten Serang yaitu pada tanggal 28 Agustus lalu, tim kuasa hukum dilarang masuk ke lokasi pabrik untuk menemui Presdir dan personalianya. Info dari security, pihak perusahaan sedang ada meeting dan tidak boleh diganggu.

“Padahal satu hari sebelumnya kami sudah informasikan ke Ibu Prastika melalui percakapan whatsapp bahkan kita mau datang untuk tanyakan tanggapan somasi pertama. Jelas buat kami ini sebuah penghinaan terhadap profesi seorang advokat yang dilindungi Undang-Undang dalam menjalankan tugasnya” ungkap Gan Gan RA yang juga tim kuasa hukum.

Dikatakan dalam waktu dekat ini tim pengacara akan menempuh upaya hukum selanjutnya. Yakni mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang. Saat ini sedang disiapkan surat pengaduan dan bukti-bukti yang diperlukan.

Kami sedang menyiapkan surat pengaduan ke Disnaker setempat untuk bisa digelar pertemuan Tripartit dengan memanggil pihak PT Kolon Ina. “Selain itu, kami sedang mengkaji pasal pidana terkait pemaksaan dan atau ancaman untuk memaksa orang dalam hal ini karyawan untuk menandatangani surat pernyataan yang mengada-ada tersebut. Bila terpenuhi unsur pidana sebagaimana Pasal 368 KUHP, kami akan laporkan kasus ini ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian,” tututp Gan Gan RA. |PRS/RED

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.