Home Bencana Mengapa KPK Tidak Menyidik Dugaan Penyimpangan Pembangunan Beberapa Rusun Pesantren Di Aceh...

Mengapa KPK Tidak Menyidik Dugaan Penyimpangan Pembangunan Beberapa Rusun Pesantren Di Aceh ?

0
Yusri Usman

Kinerja KPK patut dipertanyakan, karena laporan dugaan penyimpangan beberapa pembangunan rumah susun santri di berbagai pesantren di Aceh untuk tahun anggaran 2016 oleh Direktorat Jendral Perumahan dan Pemukiman Kementerian PUPR bermasalah sampai saat ini, Direktorat Jenderal saat itu masih dibawah kendali Ir Syarif Burhanudin.

Adapun rusun pesantren yang bermasalah pembangunan adalah pondok pesantren Al Madinatuddiniya Babusalam Peudada di Bireun, Ponpes Dayah Bustanul Huda di Julok dan STAIN Malikul Saleh di Loksumawe.

Padahal sebelumnya, yaitu pada 28 Mei 2018 semua temuan lengkap hasil investigasi di obyek disemua lokasi pesantren itu oleh lembaga CERI secara resmi telah dilaporkan ke KPK, anehnya sampai dengan saat ini belum ada tindakan apapun terhadap oknum oknum yang terlibat.

Tak disangka sangka, malah salah satu bekas pejabat daerah di Satker SNVT Aceh yang terlibat dalam proses pembangunan rusun pesantren di Aceh ini sudah dihukum dalam kasus lain, yaitu korupsi proyek SPAM yang kena OTT KPK pada 29 Desember tahun 2018, karena saat kena OTT KPK itu dia sudah menjabat sebagai Kasatker SPAM darurat di Propinsi Lampung.

Kembali kepersoalan utama, bahwa semua kerusakan atau ketidak sesuai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh KSO ( Kerja Sama Operasi) PT Danapati Mulia dengan PT Kana Harapan Jaya saat itu telah lengkap bukti2 nya diserahkan kepada KPK, dan pada peninjauan ulang kami terkahir pada bulan juni dan juli 2019 semua kerusakan atau ketidak sesuaian penyelesian pekerjaan daripada bestek yang tertera dalam kontrak belum juga diperbaiki, sehingga kondisinya semakin memprihatinkan dan tak layak ditempati, alangkah ruginya negara akibat perbuatan oknum oknum ini, salah satu hal yang paling patal adalah tidak ada suplai air terhadap rusun itu, sehingga hampir semua kamar mandi dan wc tidak dapat digunakan, maka dapat dibayangkan betapa jorok dan berselemak kotoran manusi disekitar wc dan semua santrinya harus jalan jauh untuk mandi dan buang air besar dan kecil.

Asal tau saja, sebelumnya pada sekitar bulan April 2018 semua temuan ini sudah kami laporkan juga langsung kepada Inspektorat Jenderal PUPR sdr Rildhoi Anwar, tetapi anehnya bukan ditindak lanjuti laporan kami, tetapi malah kami disuruh menghubungi Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat.

Dugaan laporan penyimpangan kami ke KPK ini semakin kuat dan benar setelah beredar undangan lelang LPSE tertanggal 11 Juli 2019 ( lpse.go.id nomor tender 54551064) untuk pekerjaan renovasi 2 pondok pesantren tersebut diatas dan rusun STAIN Malikul Saleh dengan anggaran sekitar Rp 1,9 miliar, akan tetapi hasil peninjauan kami terakhir bulan juli 2019 dengan melihat dari kerusakan yang ada akibat dulu tidak seacra benar dikerjakan oleh kontraktor yang krdibel, malah diperjual belikan kepada kontraktor yang tidak punya pengalaman dan tidak punya modal alias mengharap uang muka kerja, perkiraan kami butuh anggaran sekitar Rp 9 miliar untuk memulihkannya ke 3 obyek rusun tersebut.

Oleh karena itu, KPK diharapkan tidak tebang pilih atau masuk angin terhadap dugaan perampokan keuangan negara di kementerian PUPR ini, karena sejak 3 tahun ini ada tokoh berinisial C merajai semua proyek pembangunan rusun diseluruh Indonesia dan ditemui banyak bermasalah.

Medan 8 September 2019
Direktur Eksekutif CERI.

Yusri Usman.

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.