Home DUNIA PAPUA DALAM PUSARAN KONFLIK BERDARAH

PAPUA DALAM PUSARAN KONFLIK BERDARAH

0

Oleh Gan-Gan R.A*

Masyakarat Papua tak ubahnya seperti Menunggu Godot yang tengah menanti keadilan dari negara yang tak kunjung tiba.


Presiden Soekarno dalam pidatonya tentang Front Pembebasan Irian Barat, menegaskan perihal amanat perjuangan revolusi bersenjata untuk merebut Irian Barat dari cengkeraman kolonial Belanda dan membebaskan tanah Irian Barat dari kepentingan pihak asing yang memiliki agenda terselubung untuk menghisap potensi kekayaan sumber daya alam demi syahwat ekonomi kaum kapitalis.

Dalam pidatonya, Soekarno menekankan jika Irian Barat jatuh ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi, maka harus segera dibentuk sistem tatanan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan satu masyarakat tanpa exploitation de I’homme par I’homme, sebuah tatanan tentang satu masyakarat tanpa eksploitasi, penindasan, dan penghisapan manusia oleh manusia hingga terbentuk satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia menjadi satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta Insan Al-Kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit.


Papua adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Hamparan tanah dengan misteri kekayaan yang berlimpah dimana di bawah lapisan tanah Papua terkandung batu bara, emas, mineral, gas, tembaga, dan hamparan perkebunan serta hasil hutan lainnya. Jika potensi kekayaan sumber daya alam Papua dikelola dengan profesional, baik dan bersih di bawah kendali BUMN, tentu hal ini dapat menciptakan kontribusi yang besar bagi pendapatan keuangan negara dan Indonesia tidak perlu membungkuk apalagi mengemis berhutang kepada negara-negara imperialisme.

Tetapi setiap jengkal tanah Papua telah habis untuk kepentingan mafia kapitalisme yang bersekutu dengan birokrat bermental bandit. Tanah Papua yang kaya raya telah dikotak-kotakan dalam bentuk kontrak dan ijin eksploitasi kekayaan alam kepada perusahaan tambang swasta yang sebagian besar merupakan perusahaan asing. Birokrat bermental bandit hanya berpikir tentang fee/komisi semata, mereka tidak berpikir tentang kedaulatan ekonomi berbasis kerakyatan, kepentingan ekonomi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat yang merupakan implementasi cita-cita besar kemerdekaan bangsa Indonesia.

Tanah Papua dengan wilayah yang terbentang luas setengah kawasan Eropa yang diprediksi memiliki potensi keuntungan dari pengelolaan sumber daya kekayaan alam Freeport sekitar Rp 8.000 triliun, sejatinya tidak memberikan kemakmuran secara ekonomi untuk kehidupan masyarakat Papua yang dimarginalkan oleh sistem industri kapitalisme perusahaan asing. Masyarakat Papua menjadi sekelompok pribumi yang terasing di tanah nenek moyangnya sendiri dan hidup menjadi masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan karena kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan perusahan-perusahaan raksasa. 

Nama Papua dipetik dari bahasa Melayu mengandung arti rambut kerinting, perubahan nama dari Irian (Ikut Republik Indonesia An-Netherland) yang pada masa reformasi menjadi Papua. Perubahan nama ini  merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua yang pada masa kolonial Belanda terkenal dengan sebutan Dutch New Guinea. 

Kini Papua tengah terseret dalam pusaran konflik berdarah yang memakan jatuhnya korban nyawa di pihak masyarakat sipil, lumpuhnya kantor pemerintahan di Wamena. 

Sentimen rasialisme serta kecemburuan sosial masyarakat Papua kepada para pendatang mulai berkembang dan menjadi issue yang dipolitisir dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang membenturkan berbagai kepentingan politik dengan tujuan tidak terciptanya stabilitas keamanan di Papua. Issue yang dipolitisasi akhirnya menjadi bola liar yang digelindingkan menjadi gerakan perlawanan separatisme terbuka untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Konflik berdarah di tanah Papua seharusnya mendapatkan perhatian ekstra dari Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri dan Menkopolhukam serta elemen-elemen pemerintah lainnya karena persoalan sosial ini sudah menjurus kepada ancaman disintegrasi. Masih hangat dalam ingatan kita, bagaimana sekelompok massa dalam aksi unjuk rasa di depan istana mengibarkan bendera Bintang Kejora. Namun negara tidak bereaksi, lain halnya jika yang dikibarkan adalah bendera Ar-Raya yang bertuliskan kalimat Tauhid. Masyakarat Papua tak ubahnya seperti Menunggu Godot yang tengah menanti keadilan dari negara yang tak kunjung tiba.


Kemanusiaan adalah tema sentral dalam narasi besar yang harus kita renungkan bersama dalam memahami konflik berdarah di Wamena Papua. Infrastruktur hancur, pelayanan diberbagai kantor pemerintahan tidak berfungsi, perekonomian lumpuh dan para pengungsi berduyun-duyun ketakutan meninggalkan Wamema, sebab aparat keamanan tidak bisa menjamin keselamatan masyarakat di sana. Ibu Pertiwi kembali meneteskan airmata darah di tanah Papua.

Di tengah kepulan asap dari bangunan yang terbakar akibat kerusuhan, dan mayat manusia yang bergelimpangan, tangis pilu para pengungsi dikejar teriakan pembunuhan. Sungguh ironi yang menyayat hati, di mana di tengah pusaran konflik berdarah di tanah Papua, Presiden Jokowi dengan santai bersepeda bersama Ibu negara di Kebun Raya Bogor. 

Negara kembali tidak hadir dan tidak berpihak kepada penderitaan rakyatnya sendiri.

*Ketua Umum Rumah Indonesia Merdeka (RIM)

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.