Home Nasional Daerah Kuasa Hukum: KepSek SMP Arrahman Korban Arogansi & Kesewenang Badan Pengurus Yayasan...

Kuasa Hukum: KepSek SMP Arrahman Korban Arogansi & Kesewenang Badan Pengurus Yayasan Terkait Alokasi Dana & Laporan Keuangan BOS & BOP

0
Gan-Gan R.A, SH, Kuasa Hukum bersama Yudiati/dok prs

POROSNEWS.COM — Kuasa Hukum Yudiati Kepala Sekolah SMP Arrahman Kota Tangerang yang dipecat, Gan Gan RA SH mengatakan bahwa:
Badan Pengurus Harian Yayasan Arrahman melakukan Arogansi & Kesewenang-wenangan.

“Surat Keputusan (SK) Nomor: 040/SK/BPH-YAR/X/2019 tentang Pembebasan Tugas Jabatan Kepala Sekolah/Madrasah Yasayan Arrahman Kota Tangerang kepada klien kami, Sdri. Yudiati yang ditandatangani Ketua Badan Pengurus Harian, Sdr. D. Prapat tanggal 14 Oktober 2019 adalah cacat hukum dan tidak memiliki landasan yuridis yang kuat, karena seharusnya apabila ditemukan dugaan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum penerbitan SK pemberhentian wajib terlebih dahulu mengeluarkan putusan hukuman disiplin minimal sedang dan/atau berat,” jelas Gan Gan dalam rilisnya kepada Redaksi POROSNEWS.COM, 1 Nopemebr 2019.

Dikatakan Gan Gan bahwa dalam perspektif hukum, mengeluarkan keputusan yang bertolakbelakang dari maksud dan ketentuan yang berlaku bisa dikategorikan perbuatan yang tidak berlandaskan asas keadilan. Suatu keputusan bisa dikatakan adil jika sesuai dengan norma dan kaidah yang sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

“Dasar pertimbangan SK pembebasan tugas jabatan yang dikeluarkan pihak Badan Pengurus Harian Yayasan Arrahman kepada Sdri. Yudiati yang baru menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019 sebagai Kepsek SMP Arrahman, mengandung ironi yang kontra logika,” bebernya.

Pihak Badan Pengurus Harian Yayasan Arrahman berdalih, atas pertimbangan dan berdasarkan evaluasi kinerja untuk memperlancar kegiatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan, maka keputusan membebastugaskan client kami sebagai Kepala Sekolah SMP Arrahman merupakan alasan dasar dikeluarkan SK pemberhentian, lanjutnya

Dalam kasus pemecatan kepada Kepsek SMP Arrahman, Jl. Dr. Sitanala No. 3 Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, berawal dari sikap kritis client kami yang menginginkan asas transparansi perihal alokasi dan laporan dana BOS dan BOP yang selama ini tidak melibatkan Dewan Guru dan dikelola secara sepihak oleh Badan Pengurus Harian Yayasan Arrahman.

Bahkan menurut keterangan klien kami, pihak Yayasan Arrahman mengeluarkan pernyataan Kepala Sekolah tidak boleh mengatur keuangan sekolah, apabila tidak mengikuti arahan dari pihak Yasayan Arahman, clinet kami diancam akan diberhentikan. Menurut Pengurus Harian Yayasan Arrahman, Kepala Sekolah tidak berhak untuk mengawasi laporan dana BOS dan BOP.

Ada beberapa kejanggalan terkait pemberhentian jabatan kepada client kami, antara lain:

  1. Pemecatan terjadi pada tanggal 07 Oktober 2019 tetapi SK Pembebasan Tugas Jabatan yang ditandatangani Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Arrahman tanggal 14 Oktober 2019. SK ini dalam bentuk foto dan dikirimkan via WhatsApp.
  2. Badan Pengurus Harian Yayasan Arrahman bersikap tertutup apabila didesak oleh Kepala Sekolah agar Dewan Guru dan Kepala Sekolah dilibatkan dalam alokasi dana anggaran BOS dan BOP.
  3. Tidak ada Komite Sekolah di SMP Arrahman Kota Tangerang yang bisa dilibatkan dalam fungsi dan pengawasan alokasi dana BOS dan BOP.
  4. Laporan keuangan BOS dan BOP beberapa kali direvisi untuk menyesuaikan dengan alokasi dana yang dikelola oleh pihak Badan Pengurus Yayasan Arrahman.
  5. Badan Pengurus Yayasan Arrahman bersikap arogan dan seringkali melancarkan teror dan intimidasi kepada Kepala Sekolah jika tidak mengikuti arahan pihak Yayasan.
  6. SK Pengangkatan Kepala Sekolah yang dikeluarkan Badan Pengurus Harian Yayasan Arrahman tidak mengandung kepastian hukum.

“Sdri. Yudiati telah menunjuk Kuasa Hukum dari Law Office Law Office Gufroni, SH, MH & Partners melalui Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tanggal 30 Oktober 2019. Kasus pemecatan secara sepihak kepada Sdri. Yudiati yang dilakukan Badan Pengurus Yayasan Arrahman ini, menurut kami adalah bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan Badan Pengurus Yayasan Arrahman dan tidak sesuai dengan mekanisme prosedural normatif sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 tengtang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah,” tegasnya.

Kuasa Hukum akan mengambil langkah dan upaya hukum terkait kasus ini, diantaranya mengirimkan Somasi kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan Arrahman, mengirimkan surat pengaduan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

“Apabila dikemudian hari ditemukan bukti dan fakta hukum perihal adanya dugaan tindakan penyelewangan dana BOS dan BOP, Kuasa Hukum akan membuat Laporan Perkara kepada pihak kepolisian,” pungkas Gan-Gan R.A, SH, Kuasa Hukum Yudiati dari Tim Law Office Gufroni, SH, MH & Partners. |ATA/PRS

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.