Home Kolom Kasus Farid Wajdi, Jubir Komisi Yudisial: LEX SPESIALIS, KRIMINALISASI DAN REZIM MULTI...

Kasus Farid Wajdi, Jubir Komisi Yudisial: LEX SPESIALIS, KRIMINALISASI DAN REZIM MULTI TAFSIR

0
GanGan R A Ketua Umum RIM

Oleh Gan-Gan R.A,

Ketua Umum RIM (Rumah Indonesia Merdeka), Tim Advokasi Koalisi Advokat Selamatkan Komisi Yudisial.

 “Di akhir zaman, akan ada pada umat ini orang-orang yang membawa cambuk-cambuk bagaikan ekor sapi, mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan Allah

dan pulang pada sore hari dengan kemarahan-Nya.”

(HR. Ahmad)

1

Roelof H.Waverman dalam The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia merumuskan tentang empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat dalam sistem Civil Law, yaitu Lex Scripta, Lex Certa, Non-Retroactivity dan Analogi. Indonesia termasuk negara yang dikategorikan sebagai penganut tradisi Civil Law atau yang lebih dikenal dengan istilah Eropa Kontinental. Dalam Civil Law sumber utama hukum adalah Undang-Undang (UU) dan kodifikasi. UU terbagi dalam dua klasifikasi asas penafsiran hukum, yaitu UU yang bersifat umum (Lex Generalis) dan UU yang bersifat khusus (Lex Spesialis). Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, lex spesialis derogate legi generali. Jika dikorelasikan dengan hukum pidana sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa, setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan jika perbuatan tersebut telah dikriminalisasikan oleh UU dan kodifikasi. Prinsip ini dikenal dengan istilah asas legalitas.

Menurut Jan Remmelink, untuk dapat dipidananya suatu perbuatan yang tercela harus ada ketentuan dalam UU pidana yang merumuskan suatu perbuatan yang menjadi tindak pidana dan memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Asal legalitas ini dianggap sebagai salah satu wujud dari perjanjian antara penguasa dan individu. Dalam artian, kebebasan individu sebagai subjek hukum mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual melalui legalitas.

Pada dasarnya UU adalah sesuatu yang abstrak dan untuk menjadikannya suatu hal yang kongkret dan memenuhi unsur kepastian hukum, dibutuhkan suatu cara yaitu antara lain metodologi interpretasi dalam hal ini interpretasi gramatikal (de taalkundige interpretative) atas konstruksi teks yuridis supaya terhindar dari multi tafsir. Jika teks hukum menyediakan ruang multi tafsir, maka teks yuridis tengah membangun ruang ketidakpastian yang lebih berpihak kepada kepentingan tertentu, dan bukan berpihak kepada asas keadian dan kemanfaatan.

2

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP seringkali dijadikan rujukan norma dan kaidah hukum dalam kasus Pencemaran Nama Baik yang dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang UU ITE. Jika digali secara historis, pasal pencemaran nama baik (defamation) merupakan warisan hukum di zaman kolonialisme dan feodalisme 500 tahun sebelum Masehi yang lebih dikenal Twelve Tables di era Romawi Kuno. Di bawah otoritaniasme Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik mengalami peningkatan secara signifikan. Secara turun menurun hukum di zaman Kekaisaran ini diduplikasi pada sistem di beberapa negara lain, termasuk Inggris yang menganut faham Common Law dan Perancis sebagai salah satu negara penting yang menerapkan sistem Eropa Kontinental (Civil Law).

3

Pasal pencemaran nama baik dalam perspektif demokrasi dianggap pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berpendak di muka umum, pasal ini termasuk kategori pasal kontroversial karena seringkali menjadi alat politik elit kekuasaan untuk menumpas lawan politik. Atas dalih menjaga kehormatan dan nama baik, pasal pencemaran nama baik digunakan untuk memberangus pikiran kritis dan penegakkan hukum atas berbagai kebijakan yang menyimpang yang dilakukan penguasa dan pejabat tinggi negara. Korban sudah banyak berjatuhan akibat diterapkannya pasal multi tafsir yang memiliki daya elastisitas karet ini. Pasal pencemaran nama baik dalam berbagai peristiwa hukum ditafsirkan berdasarkan subjektivitas selera dan kepentingan para pemilik kekuasaan. Salah satu korban akibat pasal pencemaran nama baik adalah Farid Wajdi, Juru bicara/Komisioner Komisi Yudisial.

Farid Wajdi, oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Ditreskrimum) dijerat Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP atas pernyataannya sebagai narasumber di media masa Harian Kompas (terbitan tanggal 12 September 2018) dalam berita berjudul, ”Hakim di Daerah Keluhkan Iuran,” perihal pungutan liar sejumlah uang Rp 150.000.000,– (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oknum Hakim Agung kepada para hakim di daerah untuk iuran bersama demi suksesnya penyelenggaraan tenis warga pengadilan di Denpasar, Bali. Namun selang beberapa waktu, Farid Wajdi dilaporkan oleh 64 (enam puluh empat) Hakim Agung yang merasa dicemarkan nama baiknya dengan Laporan Polisi (LP) bernomor LP/4965/IX/2018/PMJ/it.Reskrimum. Pasal yang disangkakan kepada Farid Wajdi adalah pasal pencemaran nama baik dan proses hukumnya sudah tahap penyidikan, bahkan kini Farid Wajdi ditetapkan dan berstatus Tersangka.

4

Ketua Tim Kuasa Hukum Farid Wajdi, Denny Ardiansyah Lubis dari awal bergulirnya kasus ini telah mengirimkan surat kepada penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya perihal permohonan penghentian perkara dengan berdasarkan surat dari Dewan Pers bernomor 551/DP/K/X/2018 bertanggal 23 Oktober 2018 ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo yang menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa pers, dan tidak memenuhi unsur masuk ke ranah pidana. Seharusnya 64 Hakim Agung tersebut yang merasa dicemarkan namanya atas pemberitaan di Kompas terkait pernyataan Farid Wajdi dalam kapasitasnya sebagai Juru Bicara Komisi Yudisial yang tengah menjalankan tupoksinya sebagai Komisioner, terlebih dahulu melakukan Hak Jawab dan bukan membawa persoalan ini ke ranah pidana, karena kasus ini masuk kategori Lex Spesialis.

Tragedi penegakan hukum kembali terjadi. Inilah potret buram penegakan hukum di Republik yang konon sudah merdeka dan berdaulat, tetapi masih memberlakukan produk hukum warisan kolonial Belanda, di mana teks hukum telah menjelma rezim multi tafsir yang menyediakan ruang ketidakpastian. Sepatutnya 64 Hakim Agung memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan memberikan pendidikan hukum tentang mekanisme hukum yang semestinya ditempuh, bukan membentuk preseden buruk dan cenderung melakukan pelawanan atas pelanggaran hukum. Budaya malu tergantikan oleh syahwat kekuasaan dan subjektivitas tafsir hukum yang ambigu.

Pasal 50 KUHP menegaskan,”Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang tidak dapat dipidanakan.” Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannnya sebagai Komisioner Komisi Yudisial, Farid Wajdi ketika menjawab pertanyaan wartawan Kompas, sesungguhnya tidak bisa dijerat oleh delik aduan pidana, karena pertama, Farid Wajdi sebagai Jubir Komisi Yudisial tengah menjalankan kewajibannya sebagaimana diperintahkan dan dilindungi UU, kedua Farid Wajdi sedang menjawab pertanyaan berdasarkan bukti perihal adanya laporan aduan dari para hakim di daerah yang ditekan oleh Hakim Agung untuk membayar iuran, ketiga Farid Wajdi adalah Komisioner yang sedang bertugas menjalankan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap para Hakim Agung sebagaimana yang diamanatkan UU.

5

Pasal pencemaran nama baik adalah paradoks demokrasi. Amanat konstitusi menjamin penuh kebebasan berpendapat, berserikat dan berekspresi. 50 (lima puluh) lebih negara-negara di belahan dunia yang menganut sistem demokrasi tidak lagi menerapkan pasal pencemaran nama baik yang seringkali mencederai asas demokrasi. Tim Advokasi Koalisi Advokat Selamatkan Komisi Yudisial yang terdiri dari Denny Ardiansyah Lubis, Bahrain, Azrai Ridha, Benny Haris Nainggolan, Gan-Gan R.A, Padian Adi S, Siregar, Benny Batubara, Bambang Handoko, Mahmud Irsad Lubis, Gufroni, Jhon Elly Tumanggor, Ibrahim Nainggolan, Mursal Fadillah, Habibi dan Henromi bersepakat bahwa kasus ini adalah murni perkara sengketa pers yang harus diselesaikan di Dewan Pers, dan tidak memenuhi unsur terpenuhinya perbuatan yang menjurus tindak pidana Pencemaran Nama Baik.

Law Enforcement harus ditegakkan tanpa pandang bulu, karena asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tidak boleh memandang status sosial dan jabatan. Penegakan hukum yang berkeadilan tidak bertendensi order kekuasaan yang menyembunyikan hidden agenda untuk melemahkan fungsi pengawasan Komisioner Komisi Yudisial. Marwah dunia peradilan di Republik ini harus tetap terjaga dari hegemoni mafia hukum.

Menyelamatkan Farid Wajdi dari kriminalisasi yang didominasi unsur tekanan politis adalah perjuangan hukum dengan berorentasi bukan untuk melindungi pejabat tinggi negara yang berintegritas, kritis dan penuh ghirah, tetapi menyelamatkan marwah Komisi Yudisial dari kooptasi tangan kotor mafia peradilan yang berlindung di balik palu dan jubah Hakim Agung.

Tangerang, 12 Desember 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.