Home Uncategorized TAK AHLI MENGHADAPI KRISIS EKONOMI DAN KORUPSI

TAK AHLI MENGHADAPI KRISIS EKONOMI DAN KORUPSI

0

by M Rizal Fadillah

Presiden sejak periode pertama tidak ada yang menonjol prestasinya. Yang terlihat justru banyak janji dan program yang tidak terealisasi. Kegaduhan pun mewarnai langkah kepemimpinannya. Jika dibuka penilaian publik yang membaca dengan tulus mestilah sampai pada konklusi bahwa Presiden Jokowi memang bukan ahlinya untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar ini.

Demikian juga dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Melihat latar belakang keulamaan dan minim pengalaman di bidang kenegaraan serta terbukti kiprahnya sebagai Wapres yang tidak maksimal maka pa Kyai pun bukan orang yang tepat atau bukan ahlinya.
Ketika merujuk pada sabda Nabi maka jika urusan diserahlan pada bukan ahlinya maka tunggu kehancurannya.

Pembangunan ekonomi dengan menggenjot investasi yang dibarengi hutang luar negeri nyatanya hasilnya tak sesuai harapan. Hutang yang sangat besar tidak menumbuhkan investasi signifikan bahkan relatif stagnan. Bahkan sedikit guncangan ketika investasi China dibarengi dengan kiriman tenaga kerja. Ketika sandaran dipilih China maka konflik dagang China-AS menjadi sangat berpengaruh.

Pertarungan dagang AS-China menentukan kondisi ekonomi China sendiri. Ditambah dengan wabah virus corona yang sangat memukul. Kelumpuhan ekonomi di Wuhan dan kota sekitar memecah konsentrasi ekspansi. Hongkong lebih dulu lumpuh oleh aksi aksi. China yang digemborkan hebat dapat terancam krisis.

Dampak ke Indonesia tentu besar. Fondasi pembangunan ekonomi yang lemah ditambah sandaran yang menggantung memaksa Pemerintah ujungnya menengok dunia Arab. Mengemis ke negara UEA. Angin surga pun didapat, meski tanpa kepastian realisasi. Para pengamat ekonomi menduga dalam waktu dekat Indonesia mengalami krisis ekonomi ketika pertumbuhan bergerak di bawah 5 persen. Omnibus law bukan solusi sebab kata kuncinya bukan penyederhanaan perizinan tetapi pada kepercayaan dan ini justru yang rendah.

Terkuaknya mega korupsi seperti kasus Jiwasraya yang diisukan berhembus ke arah istana cukup mengguncang. Langkah Kejaksaan Agung yang telah menetapkan lima tersangka tidak terbendung. Di parlemen bergulir Panja. Beberapa fraksi mencoba menerobos penggunaan hak angket menuju Pansus. Jika sukses pengusutan akan berefek domino kepada Bumiputera, Asabri, dan BUMN lain yang banyak bocornya.

Sejak menjabat Walikota dan Gubernur kasus korupsi melekat. Kini sebagai Presiden khususnya di periode kedua korupsi mulai terkuak di lingkungan Pemerintahan. Korupsi yang terus menerus terbongkar di pusat maupun daerah sangat memprihatinkan. Pemerintah kurang greget berkomitmen pada pemberantasan. KPK mengalami degradasi saat ini. Dilumpuhkan oleh Pemerintah sendiri
baik aspek regulasi maupun pengendalian.

Tiga hal berat yang dihadapi pemerintahan kini sekaligus yang menjadi beban bangsa yaitu ketidakahlian, krisis ekonomi, dan korupsi.
Ketidakahlian menghadapi krisis ekonomi dan korupsi menyebabkan munculnya prediksi bahwa Presiden Jokowi sulit untuk bertahan sampai 2024.

*) Pemerhati Politik

Bandung, 10 Februari 2020

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.