Home Media Kembali Saja Ke UU Pertamina No 8 Tahun 1971 Setelah Revisi UU...

Kembali Saja Ke UU Pertamina No 8 Tahun 1971 Setelah Revisi UU Migas No 22 Tahun 2001 Yang Tak Masuk Proglegnas 2020-2024

0

Dari jumlah 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam program legislasi nasional (Proglegnas) tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR 22 Januari 2020, tidak ada lagi Revisi UU Migas No 22 Tahun 2001 meskipun revisi itu sudah dibahas oleh DPR bersama Pemerintah sejak 10 tahun lalu dan masuk dalam Proglegnas tahun 2015-2019 tapi tidak kunjung diundangkan, bahkan sudah tidak masuk dalam Proglegnas tahun 2020-2024.

Akan tetapi dalam draf setebal 1000 halaman Omnibus Law Cipta Kerja (Cika) yang diserahkan Pemerintah lewat Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani pada hari Kamis sore, 12 Februari 2020. Bertepatan selesainya peringatan HUT Ke-19 eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina) yang salah satu mata acaranya menggelar Dialog Silaturahmi bertemakan “Kawal Pertamina Menuju Energi Unggul Untuk Indonesia Maju” di Gedong Joang 45 Jakarta Pusat.

Pendiri eSPeKaPe Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan ’66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI dalam rilisnya kepada pers (15/2/2020), sekalipun Revisi UU Migas tidak masuk Proglegnas 2020 tapi dalam draf Omnibus Law Cika dalam Pasal 4A halaman 242 dan 243 terselip sebutan bahwa kerja sama Badan Usaha (BU) di sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas) dilakukan oleh Badan Usaha Khusus Badan Usaha Milik Negara (BUK BUMN). Padahal selama ini menurut Teddy Syamsuri yang juga Kahumas eSPeKaPe, BU disektor hulu migas dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Ini berarti kendati Revisi RUU Migas tidak masuk Proglegnas 2020 tapi karena ada terselip dan tertuang dalam Omnibus Law Cika yang masuk di Proglegnas 2020 yang berjumlah 50 RUU sebagai program prioritas. Maka eSPeKaPe yang sejak 2011 berkomitmen kawal Pertamina harga mati, ungkap Teddy Syamsuri, terpanggil sebagai kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai stakeholder yang turut serta merintis, membangun, dan membesarkan Pertamina hingga sebesar saat ini, berharap sebaiknya kembalikan saja payung hukum penguasaan sumber daya alam (SDA) migas oleh negara ke UU Pertamina No. 8 Tahun 1971.

Adanya isu penghapusan SKK Migas yang sebenarnya sudah berlangsung lama dari akibat imbas mandegnya Revisi RUU Migas yang digantung lebih dari 10 tahun setelah UU Migas No 22 Tahun 2001 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 36/PUU-X/2002 dimana Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) dibubarkan atas pertimbangan mendegradasikan makna Pasal 33 UUD 45. Lalu MK mengamanatkan untuk Pemerintah melakukan pengurusan atas SDA Migas dengan memberi konsesi kepada satu atau beberapa BUMN untuk melakukan kontrak kerja sama atas SDA Migas menjadi sesuai konstitusi.

Menurut Teddy Syamsuri yang aktivis di bidang migas hal Revisi RUU Migas yang disusun DPR periode sebelumnya dan dibahas bersama dengan Pemerintah di periode sebelumnya, salah satu hal krusial yang dimuat dalam revisi terakhir adalah BUK BUMN yang siap menggantikan SKK Migas. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Komisi VII DPR masa lalu, bahwa perusahaan milik negara sebagai pengelola industri migas nasional berada dibawah Presiden atau bukan lagi dibawah Menteri BUMN, terkesan disamping krusial juga ruwet sekalipun terselip dalam sebuah pasal di Omnibus Law Cika yang masuk Proglegnas prioritas 2020-2024.

Jika mengacu pada Kontrak Bagi Hasil atau Product Sharing Contact (PSC) atau Kontrak Produk Sharing (KPS) yang masih berjalan namun akan berakhir 10 tahun ke depan. Begitupun produksi siap jual atau lifting migas bagian negara akan tetap diperlukan pengawasan. Sementara ditengah kegiatan usaha hulu migas akan terus digenjot seiring dengan menurunnya produksi, yang butuh pengawasan pula untuk kegiatan tersebut.

“Ini semua sudah pernah dijalankan oleh Pertamina selama dipayungi hukum UU Pertamina No 8 Tahun 1971 sendiri. Ada PSC yang aturannya diadopsi oleh perusahaan minyak Petronas asal Malaysia dan Petrobas asal Brazilia. Produksi migas bagian negara dari hasil bersih produksi perusahaan kontrak kontraktor asing (KKS) dengan pagu 65 persen yang oleh KKS diserahkan kepada Pertamina dan Pertamina langsung disetorkan ke Kas Negara sebagai bagian negara, sudah berjalan dengan baik dan tidak menjadi persoalan yang krusial”, ungkap Pendiri eSPeKaPe Teddy Syamsuri.

Jika mengingat pesan Presiden Ir H Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Januari 2019 usai rapat terbatas (ratas) yang membahas Revisi RUU Migas, yang berpesan RUU Migas tersebut harus perkuat ketahanan dan kemandirian di sektor migas. Tujuannya menurut Presiden Jokowi agar pembentukan RUU Migas tersebut harus meningkatkan produksi migas dan mendukung peningkatan kapasitas serta sumber daya manusia (SDM) yang unggul mengelola SDA Migas.

Ketimbang pada akhirnya Revisi RUU Migas No 22 Tahun 2001 tidak masuk Proglegnas tahun 2020-2024 atau meskipun ada terselip di sebuah pasal dalam Omnibus Law Cika yang masuk dalam Proglegnas prioritas, menurut hemat Pendiri eSPeKaPe, memperkuat Pertamina sebagai BUMN satu-satunya di sektor migas atau disebut sebagai National Oil Company (NOC) Indonesia, yang tugasnya jelas untuk memberikan dividen ke Kas Negara dan public service obligation (PSO) memenuhi hajat hidup orang banyak agar terpenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, harus diperkuat karena selama ini tidak pernah ada hal-hal krusial.

Kenapa dianggap perlu membentuk BUK BUMN di sektor migas lagi sebagaimana yang ada termaktub pada salah satu pasal di Omnibus Law Cika, sementara payung hukum untuk Pertamina diluar UU Persero dan yang berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No 3 Tahun 2003 serta setelah UU Pertamina No 8 Tahun 1971 dikubur habis oleh UU Migas No 22 Tahun 2001, dan Revisi RUU Migas itu sendiri mangkrak karena tidak masuk dalam Proglegnas tahun 2020-2024.

Menurut pendapat Kahumas eSPeKaPe Teddy Syamsuri, kenapa untuk menyesuaikan pesan Presiden Jokowi pada akhir Januari 2019 usai ratas Kabinet Indonesia Kerja masa silam, tidak terfokus untuk memperkuat Pertamina, bukan justru dikemudian tidak ada payung hukum Pertamina pada konteks menjalankan tupoksi di kegiatan usaha hulu dan hilir migas.

“Agar Pertamina yang diinginkan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama (BTP) menjadi perusahaan migas kelas dunia terwujudkan, maka harus segera ada payung hukum Pertamina atau kembali saja ke UU Pertamina No 8 Tahun 1971, tentunya perlu ada revisi agar memenuhi tuntutan zaman setelah ditetapkan kembali menjadi payung hukum Pertamina. Jika ada yang sudah ada dan juga berhasil, kenapa mesti cari-cari payung hukum untuk BUK BUMN di sektor migas tapi Pertamina dibiarkan tidak memiliki lagi payung hukumnya. Ironis bukan? Dan, wajar jika kami pensiunan Pertamina yang pernah turut serta merintis, membangun, dan membesarkan Pertamina, jelas menjadi geram atas adanya dilema yang justru menganggap eksistensi Pertamina sejak berdiri 10 Desember 1957 tidak ada apa-apanya. Ini kan munafik!!!”, pungkas Pendiri dan Kahumas eSPeKaPe Teddy Syamsuri yang sedang meminta Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ir Arie Gumilar untuk menggelar Seminar Nasional pada konteks untuk memperkuat Pertamina ke depan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.