Home EKONOMI Proyek Pembangunan Puspem Tangsel Diduga Dikorupsi, KPK Harus Segera Panggil dan Periksa...

Proyek Pembangunan Puspem Tangsel Diduga Dikorupsi, KPK Harus Segera Panggil dan Periksa Wakil Walikota Benyamin Davnie

0

POROSNEWS.COM — Budget Institut (BINs) menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan pos belanja modal Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel). Sebagai catatan pos belanja modal ini
diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya.

“Pemkot Tangsel cukup masif menggelontorkan dana untuk pos belanja modal, sayangnya sebagian besar digunakan untuk fasilitas pejabat dilingkungan Pemkot Tangsel sendiri dan lebih parahnya proyek tersebut diduga kuat jadi bancakan, “demikian dikatakan Heryanto
Koordinator Nasional BINs dalam rilisnya yang diterima Redaksi, Rabu 18 Maret 2020.

Contohnya dalam proyek pembangunan pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan, kata Haryanto bahwa Gedung 3 tahap II. Proyek ini di bawah tanggung jawab dinas Bangunan dan Penataan Ruang (BTR). “Sejak proses perencanaan (penyusunan program) sudah tercium indikasi penyelewenngan berupa penetapan pagu anggaran yang fantastis sebesar Rp 22,9 milar. Padahal dalam penetapan HPS nilai standar proyek ini tidak lebih dari Rp 14,7 miliar,” paparnya.

Dikataknya bahwa dalam proses lelang juga ditemukan kejanggalan, dari 52 peserta yang terdaftar hanya tiga perusahaan yang tercatat mengajukan daftar harga. “Lebih anehnya lagi dari tiga peserta ini yang diloloskan dan dimenangkan oleh Pemkot Tangsel adalah perusahaan dengan tawaran kontrak tertinggi yakni PT. Pilar Cadas Putra senilai Rp13.673.759.000,” bebernya.

Terakhir dalam pelaksanaan pekerjaan, ditemukan kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut: pekerjaan cover kolorn jernbatan gedung 3 ke gedung 1, pekerjaan cover kolom
jembatan gedung 3 ke gedung parkir, pekerjaan skylight kaca laminated tempered 5+5 double, pekerjaan dinding kolom granit (Niro Absolute India), pekerjaan pemasangan lantai selasar batu alam , pemasangan antislip ramp jembatan penghubung, dan pekerjaan lift penumpang.

“Total nilai kekurangan volume dari 7 pekerjaan ini sebesar Rp670.707.614
Untuk satu proyek ini saja ditemukan pemborosan anggaran sebesar Rp 9,7 miliar dikarenakan penetapan pagu anggaran dalam perencanaan anggaran tidak rasional. Serta potensi kerugian negara sebesar Rp
1.144.466.614, hal ini dikarenakan nilai proyek yang diajukan PT. Pilar Cadas Putra terlalu mahal dan ditemukan kekurangan volume pekerjaan,”jelasnya.

Untuk itu berdasarkan temuan di atas, BINs menduga pelaksanaan proyek pembangunan pusat pemerintahan Kota Tangsel secara keseluruhan rawan penyelewengan. Termasuk proyek pekerjaan konstruksi yang dianggarkan dari Pos belanja modal mulai dari perencanaan, proses lelang sampai pekerjaan.

Oleh karena itu kami BINs mendorong KPK untuk segera membuka penyelidikan atas proyek pembangunan pusat pemerintahan Kota Tangsel, serta proyek lainnya yang dianggarkan dari nelanja modal.

“Panggil dan periksa Walikota Airin Rachmi Diany, serta wakil walikota H. Benyamin Davnie selaku penanggung jawab APBD, Kepala dinas BPR, serta Pokja ULP dan PPK proyek terkait,”tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.