Home Nasional Daerah Awas Dana Penanggulangan Wabah Covid-19 Tangsel, Bisa Dimanfaatkan Untuk Kampanye Terselubung Pilkada?

Awas Dana Penanggulangan Wabah Covid-19 Tangsel, Bisa Dimanfaatkan Untuk Kampanye Terselubung Pilkada?

0
Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said (Kuningan) Jakarta Selatan / Foto Rhenoz

POROSNEWS.COM – Wabah Covid-19 yang akhirnya juga menimpa Indonesia terus menggelinding tanpa sulit dibendung. Ibukota DKI Jakarta menjadi epicentre wabah, pun kota-kota di sekitarnya turut berstatus merah.

Kota Tangerang Selatan salah satunya. Terhitung sampai (24/3) dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel tercatat ada 4 korban meninggal, 8 orang positif Covid-19, 144 orang dalam pemantauan (ODP) dan 66 orang pasien dalam pengawasan (PDP).

Karena itu sesuai keputusan Wali Kota Tangsel No. 360/Kep.100-HUK/2020, tentang status tanggap darurat bencana wabah penyakit Corona Virus Disesase 2019, Kota Tangsel telah menyatakan status Tanggap Darurat sejak 19 Maret 2020 hingga April 2020 mendatang atau akan ditinjau lagi sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Tangsel Rp 47 M, Tangerang Hanya 8 M

Menurut Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, saat ini Pemkot sudah menyiapkan dana sebesar Rp 47 Miliar untuk penanganan Covid-19. Adapun sumber dana tersebut yaitu dari dana tak terduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel Tahun 2020.

“Anggaran kami siapkan 47 Miliar untuk Covid-19 dan semoga anggaran ini tidak terpakai semuanya. Dalam artian semoga Covid-19 ini segera membaik dan terkendali,” jelas Benyamin Davnie.

Menambahkan pernyataan Wakil Wali Kota, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Deden Deni membeberkan bahwa dana 47 miliar rupiah tersebut untuk penanggulangan wabah Covid-19 dengan estimasi waktu hingga 3 bulan ke depan.

Besaran dana yang disiapkan Kota Tangsel di atas cukup mengagetkan banyak pihak. Pasalnya alokasi dana tersebut melejit jauh di atas dana penanggulangan bencana yang dianggarkan Kota Tangerang. 

Padahal berdasarkan laman resmi infocorona.bantenprov.go.id yang diperbaharui Selasa (24/3/2020), di Kota Tangerang juga terdapat 11 pasien positif  Covid-19 dan satu pasien meninggal.

Namun, menurut Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, anggaran yang disiapkan untuk penanganan bencana di Kota Tangerang hanya senilai 8 miliar rupiah saja.

“Semaksimal mungkin, sekarang kita punya dana penanganan bencana kalau tidak salah Rp8 M. Dan semua kita optimalkan,” ungkap Arief, Senin (23/3/2020).

“Karena pastinya saat ini tidak hanya untuk penanganan wabah corona, tapi kita sudah mulai memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi selama wabah dan setelah wabah. ini juga sedang kita persiapkan,” imbuh Arief.

Tentu saja adanya perbedaan mencolok alokasi dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana ini menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan dari khalayak. Publik menilai besaran dana tersebut riskan untuk diselewengkan demi kepentingan Pilkada Tangsel 2020 besok. Pasalnya sang Wakil Wali Kota Benyamin Davnie nyata-nyata akan maju sebagai Cawalkot Pilkada Tangsel 2020 sebagai kandidat petahana dengan dukungan Partai Golkar dimana Wali Kota Airin Rachmi Diany merupakan pejabat tinggi partai tersebut.

Kecurigaan ini juga beralasan sebab belum lama ini Walikota Airin dan wakil walikota Benyamin Davnie telah menjadi sorotan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Pembangunan Gedung DPRD, yang dilaksanaan sejak 2015 sampai 2018 dengan 12 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 211,6 miliar. Bahkan karena masalah tersebut, ANKER (Analisis Keuangan Rakyat) telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa keduanya. Sayangnya kasus ini segera tertutupi oleh mencuatnya wabah Covid-19 sekarang.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menegaskan bahwa KPK tidak boleh berhenti karena alasan wabah Corona yang melanda.

 “Jangan ada alasan ada Corona, KPK tiarap. Sebetulnya saat ini KPK pura pura ketakutan dengan Corona, hanya untuk menyimpan kasus-kasus besar seperti kasus KPU, yang saat ini KPK dihajar publik karena tidak bisa menangkap Harun Masiku, atau kasus wakil Ketua DPR, A. Muhaimin Iskandar, yang sudah dipanggil KPK, lalu lenyap ditelan Corona. Kasus lain seperti Tangsel ini harus dilanjutkan bos!” pungkas Uchok menegaskan.

Jadi, alokasi dana penaggulangan wabah Corona Pemkot Tangsel yang jauh di atas daerah atau kota-kota lainnya tersebut, harus diwaspadai dan diawasi dengan tegas. Apalagi pejabat pelaksananya nyata-nyata akan maju dalam Pilkada 2020 sebagai petahana. Jangan sampai kita lengah karena wabah dan korupsi terus terjadi. (TOM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.