Home Uncategorized Ini Kasus Kartu Prakerja & Ruang Guru

Ini Kasus Kartu Prakerja & Ruang Guru

0

Catatan Agustinus Edy Kristianto

Saya mau tahu sendiri apa itu Kartu Prakerja. Saya sudah daftar. Gelombang I DKI Jakarta yang penutupannya hari ini (11-16 April 2020). Saya masukkan email pribadi dan password. Lalu isi form data diri dan alamat. Upload foto KTP dan selfie bersama KTP. Lalu isi tes minat dan pengetahuan dasar (ada soal matematikanya). Kemudian isi form pernyataan kesanggupan. Sent! Status: “Sedang Dievaluasi”.

Buka layar baru. Menuju laman SkillAcademy-Ruang Guru, Pintaria, Pijar Mahir, Maubelajarapa. Semuanya sudah menyediakan fitur khusus Kartu Prakerja. Saya nongkrong dulu di Ruangguru. Promosinya menarik: ada foto Presiden Jokowi dan tagline ‘Dapatkan insentif Rp2,55 juta lebih cepat!” (Pelatihan gratis menggunakan Kartu Prakerja; pelatihan bersertifikat, akses kelas selamanya; bonus gratis langganan Ruangguru 3 bulan untuk anak).

Naluri manusiawi saja: Rp2,55 juta lebih cepat itu sasaran saya.

Saya buka dulu berita Menko Perekonomian bicara Kartu Prakerja. Cocokkan dulu angkanya. Anggaran Kartu Prakerja Rp20 triliun untuk penerima sebanyak 5,6 juta orang. Setara Rp3,57 juta/orang. Rinciannya: Rp1 juta bantuan biaya pelatihan; insentif Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan; survei kerja Rp150 ribu (dibayarkan ke lembaga pelatihan).

Balik ke Ruangguru, miliknya Staf Khusus Milenial Presiden. Mulai pilih-pilih paket pelatihan. Paket ‘Teknik Lengkap Menjual Apapun dengan Mudah’, ‘Kelas Investasi Pemula untuk Raih Keuntungan Cepat’, ‘Cara Jitu Naik Jabatan dengan Cepat’, dan ‘Jago Bicara di Depan Umum Berpenghasilan Jutaan’ menarik minat saya. Tapi saya pikir, bombastis betul paketnya. Masak hidup semudah itu. Naik jabatan dengan cepat kalau perusahaan-perusahaannya pada bangkrut karena korona bagaimana? Jago bicara di depan umum berpenghasilan jutaan, ya lebih bagus lewat pemilu, jadi anggota DPR. Investasi pemula raih keuntungan cepat, wong aplikator dan vendor pelatihannya saja belum tentu sudah untung. Teknik menjual apapun dengan mudah, bagaimana ceritanya, sekarang jual diri saja mungkin susah.

Yang masuk akal saja saya pilih: ‘Belajar Menulis Konten, Berpenghasilan Jutaan’. Ada 7 kelas berupa video. Salah satunya ‘Strategi Pemasaran Konten untuk Raih Untung Maksimal’. Pengajarnya Go-Jek Managing Editor Astri Soeparyono. Harga normal Rp1,55 juta, diskon 91% untuk Prakerja, jadi Rp142 ribu. Video lainnya di paket ini juga segitu harganya.

Bungkus. 7 kelas + gratis langganan Ruangguru 3 bulan. Harga normal Rp7,66 juta hemat Rp6,66 juta jadi Rp1 juta. Bisa aje! Klik ambil paket. Metode bayar macam-macam ternyata: dengan Kartu Prakerja; Gopay; OVO; VA BCA, BNI, Mandiri, BRI; transfer BCA; kartu kredit; minimarket. Klik bayar dengan Kartu Prakerja. Eits belum bisa. Kan akun saya ‘Sedang Dievaluasi’. Belum ada saldo.

Iseng saya lihat Pintaria. Di sini tagline-nya ‘Manfaat Rp3,5 juta dari pemerintah plus bonus jutaan rupiah dari Pintaria’. Tapi fotonya bukan Presiden Jokowi melainkan foto lelaki baju biru memegang helm.

Jadi, pola serangan bisa tergambar:
– Rp1 juta x 5,6 juta = Rp5,6 triliun dikirim dari saldo Kartu Prakerja kepada pihak aplikasi yang kemudian entah bagaimana di-share lagi ke vendor-vendornya (pengajar, lembaga pelatihan, dsb). Terserah berapa-berapanya, yang jelas kalau kue sudah jelas, enak kok baginya;
– Rp150 ribu x 5,6 juta = Rp840 miliar untuk lembaga pelatihan. Entah bagaimana pembagiannya, yang jelas, kalau konkret begitu bakalan enak urusannya;
– Yang justru belum jelas ini untuk penerima Kartu Prakerjanya. Rp600 ribu selama 4 bulan itu dikasih semua di depan atau dicicil per bulan? Melalui saldo kartu prakerja atau tunai atau bagaimana? Tapi kalau dilihat gelagatnya, kemungkinan ini strategi ekstensifikasi: ditaruh di saldo Kartu Prakerja nanti diprogramkan lagi macam-macam untuk digunakan lagi. Misal dengan paket pelatihan lanjutan, bonus ini-itu, promo ini-itu… Kalau begini amsyong. Partnership namanya: kita yang partner, situ yang sip!

Mengapa harus memaksakan konten-konten pelatihan itu? Bagaimana jika saya maunya pelatihan gitar lewat videonya Paul Gilbert? Kalau pun sudah pelatihan, mau disalurkan ke mana? Bagaimana dengan yang di pelosok, apa lagi ada syarat di salah satu aplikasi bahwa internet harus kencang karena medianya audio visual? Pengangguran terbuka ada 7 juta orang, penerima 5,6 juta orang, sisanya mau apa? Pelatihan pemakaman? Mengapa Anda semua sebegitu berhaknya mengeluarkan duit triliunan dari pajak rakyat untuk kepentingan yang menguntungkan perusahaan? Apa dasar hukumnya? PNS saja mau keluar duit Rp10 juta laporan dan kuitansinya setebal gunung.

Hidup tak melulu perkara pelatihan. Hidup adalah kenyataan.

Kita sekarang tidak sedang berhadapan dengan bayangan tentang guru/pengajar bersahaja yang SK pengangkatannya sedang ‘sekolah’ di koperasi/bank. Kita berhadapan dengan mesin industri keuangan yang dilegalkan dan dibiayai oleh pajak kita sendiri.

Ambil contoh Ruangguru, berdasarkan akta terakhir 17 Maret 2020. Direktur Utama adalah Staf Khusus Milenial Adamas Belva Syah Devara. Komisaris utamanya Willson Cuaca. Badan hukumnya PT Ruang Raya Indonesia. Jenis perusahaannya Penanaman Modal Asing (PMA). Notarisnya di Jakarta Selatan. Kedudukannya di Tanah Abang, Jakpus. Modal disetor tertera dalam akta Rp649,4 miliar. Pemegang sahamnya dua pihak: 1) Ruangguru PTE LTD sebanyak 6.494.309 lembar (Rp649,4 miliar); 2) Muhammad Iman Usman sebanyak 100 lembar (Rp10 juta)—orang ini juga jadi pengajar di beberapa paket pelatihan online.

Kalau menurut Crunchbase, total pendanaan Ruangguru sebesar US$150,1 juta (Rp2,3 triliun), yang diperoleh dalam delapan putaran (2014-2019). Terakhir pada 26 Desember 2019 (Seri C) sebesar US$150 juta dari General Atlantic (AS) dan GGV Capital (AS) yang didirikan oleh Thomas Ng. Pada tahap awal didanai oleh Venturra Capital-nya Grup Lippo.

Dalam pendanaan start-up ada istilah convertible notes yang diklaim berbeda dengan sistem bank (pokok dan cicilan). Modelnya adalah itu diperhitungkan sebagai utang yang bisa dikonversi nantinya dengan saham (ekuitas) atau uang, tergantung kesepakatan. Tapi intinya: UTANG.

Jadi kalau Ruangguru ambil kue setengahnya saja (kan harus dibagi dengan aplikator lain) dan margin 30%, dia akan dapat Rp2,8 triliun x 30% = Rp840 miliar.

Untung dia.

***

Lantas ada tulisan lanjutannya sebagai berikut:

Ternyata tidak sia-sia saya ikut pelatihan prakerja paket bagaimana cara investasi pemula meraih keuntungan dengan cepat.

Banyak kawan mengontak saya. Mengirimi artikel kontra, memberikan analisis hukum, menyajikan peta opini publik, membagi data pembanding, dan macam-macam. Mereka wartawan, advokat, aktivis LSM, dosen, peneliti, pengusaha, hakim, pejabat/mantan pejabat, konsultan, trainer/coach, pelaku start-up, hingga yang bernasib sebagai korban PHK.Dari berbagai daerah di Indonesia, pun luar negeri. Bahkan salah seorang kawan membagi tulisan saya langsung ke seluler orang tua salah satu pemilik Ruang Guru dan saya diberitahu jawabannya. Respons yang hangat dan wajar dari orang tua bahwa beliau akan memberi tahu (memperingatkan) anaknya jika menyangkut pelanggaran aturan. Tabik!

Ada semangat dan sikap yang saya tangkap bahwa publik menganggap masalah Kartu Prakerja ini sebagai sesuatu yang serius.

Bukan bahan mainan. Bukan masalah personal orang per orang. Bukan masalah srupat-sruput kopi dan ledekan jomblo-jombloan. Ini masalah bersama.

Beberapa tulisan kontra yang saya nilai cenderung ‘menyepelekan’ persoalan, diungkapkan dengan cengegesan, tanpa memberikan referensi data, dan hanya berdasarkan kesan, saya abaikan. Kita tidak sedang berbicara tentang popularitas online (jumlah like, comment, share), dukung-mendukung politik, penyelamatan citra pribadi, keluhan bisnis. Kebenaran tetap kebenaran, meskipun hanya dipeluk oleh satu orang. Salah tetap salah meskipun miliaran orang membelanya.

Kita harus belajar untuk mencoba “bersetia pada kata hati”. Begitu saya kutip dari Pramoedya Ananta Toer. Bahwa ada saat-saat di mana hidup bukan sekadar dipuji karena populer, bangga karena jabatan, pongah karena uang, congkak karena merasa bisa mempengaruhi opini orang banyak. Ada nilai dan prinsip yang harus diperjuangkan, tak sekadar berapa posting artikel Anda yang diminati orang, yang berujung pada bisnis jasa konsultan.

Saya mengenal banyak konsultan, termasuk yang ahli manajemen krisis opini publik, dan saya hormat pada profesionalitas mereka. Saya kenal pula beberapa pengguna jasa dan donaturnya. Begitu pun, saya hormat pada nilai dan niat baik yang mereka anut. Berkata benar adalah prinsip. Jangan dirusak dan dibelokkan sana-sini. Jangan habiskan banyak waktu untuk hal yang tidak penting.

Apalagi dalam masa sesulit sekarang. Pemerintah dan kita semua patut untuk mengajak bicara sejenak ‘orang’ yang paling asing bagi kita, yakni diri sendiri. Jujur pada diri sendiri adalah vital. Secara sosial, kita perlu perbaiki lagi letak tombol kalkulator. Bahwasannya, kalkulator tak sekadar tambah-tambahan dan kali-kalian tapi juga ada tombol pembagian. Jangan tamak.

Kita sedang bicara hal penting: Prakerja. Menyangkut duit negara yang sangat besar. Saya protes terhadap Rp5,6 triliun yang dialokasikan untuk membeli video pelatihan online, dengan alasan yang sebagian besar sudah saya ungkap dalam status sebelumnya. Jumlah Rp5,6 triliun itu lebih besar dari jumlah pemulihan aset yang dilakukan KPK selama 5 tahun (2014-2019 sebesar Rp1,6 triliun). Jika ditanya, apa tuntutan saya konkretnya: batalkan atau tunda pengeluaran itu sampai situasi membaik dan format pelatihan terbaik bisa dilakukan.

Pelatihan tidak bisa tergesa-gesa. Harus fokus. Repetisi adalah kunci. Setidaknya 10.000 jam pengulangan harus dilakukan terhadap satu keterampilan hanya untuk sampai pada tahap terampil (bukan mahir). Persistensi adalah wajib. Semua harus dilakukan dengan penuh passion. Para pelatih dan praktisi diklat pasti paham hal ini.

Kita juga tidak sedang berbicara tentang pembagian kue. Bahwa sekarang hanya ada 8 platform digital yang dilibatkan dan nanti akan ditambah menjadi 80, 800, 8.000, 8.000.000 … bukan itu perkaranya. Kita bicara tentang bagaimana berlaku adil dan bijak menggunakan uang umum.

Kita bicara tentang tanggung jawab dan empati. Jika Menko Perekonomian dengan enteng berkata kalau butuhnya sembako jangan ikut Prakerja tapi program sembako, itu bagian dari betapa tidak bijaknya bapak sebagai panutan. Padahal, pelatihan pertama yang penting bagi masyarakat yang dibutuhkan dari seorang pejabat seperti bapak adalah TELADAN.

Program sembako, jaring pengaman, insentif bagi korban PHK sangat penting dan tak ada salahnya disalurkan dan jumlahnya diperbesar lagi, dengan e-Wallet sekali pun (saya hormat kepada kawan/relasi saya yang mengelola e-Wallet). Itu masalah teknis. Logikanya, dengan telah disalurkannya bridging tersebut, yang berarti membantu pemulihan stamina masyarakat yang babak belur karena korona, itulah persiapan yang terbaik bagi pencari kerja/korban PHK untuk mulai membangun kepercayaan diri dan melanjutkan hidup.

Barulah mereka siap untuk menyerap ilmu baru, membuka wawasan baru, mencermati peluang baru. Itulah mengapa program pembelian massal video pelatihan sangat layak ditunda dulu dan Rp5,6 triliun diparkir lagi di kas negara.

Saya juga keberatan dengan argumen yang mengatakan 8 platform digital yang terlibat saat ini adalah yang paling siap dalam situasi pandemi COVID-19. Pun, keberatan dengan anggapan mereka adalah pemain-pemain besar dan karenanya mereka dilibatkan. Apa itu “besar”? Apa itu “siap”? Apa ukurannya? Apakah ukurannya adil? Bagaimana normanya diatur dalam peraturan hukum? Bagaimana proses penentuannya dilakukan?

“Siap” menurut Permenko Perekonomian adalah terdaftar di platform digital dan selebihnya syarat umum saja. Ini berbeda dengan “siap” dalam partai politik yang perlu memiliki kantor di daerah atau “siap” dalam bisnis tambang yang butuh membangun smelter.

Sebuah lembaga pelatihan di salah satu daerah berkata mereka kaget setelah mengetahui teknis Prakerja dari tulisan saya. Mereka tidak tahu bahwa penetapan mitra lembaga pelatihan prakerja adalah melalui proses kurasi oleh platform digital. Mereka mengira koordinasi dilakukan lewat Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, para instruktur yang beberapa bulan lalu mengikuti pelatihan instruktur kecewa karena mereka merasa tidak diberdayakan.

Lihat, betapa banyak infrastruktur birokrasi yang terabaikan, orang-orang potensial yang ‘ditikam’ harapannya. Perlu dicatat, model program seperti ini telah menciptakan hubungan patron baru, di mana orang-orang platform digital justru menjadi ‘borjuis’ baru, anak-anak milenial, yang mengendalikan rantai ekonomi. Para guru/pelatih di daerah-daerah yang seharusnya diayomi oleh birokrasi lokal, kini dipaksa ‘mengabdi’ pada orang platform digital yang terlihat mentereng dan canggih.

Aturannya jelas: pendaftaran di platform digital, kurasi oleh platform digital, transfer pembayaran ke rekening platform digital, perjanjian kerjasama dengan pemerintah diteken oleh platform digital, top-up dana di platform digital, pencairan tunai melalui rekening pribadi melalui platform digital. Ini bukan kemudahan teknologi belaka, tapi monopoli. Ini distribusi wewenang yang jauh dari keadilan.

Sejak Pak Jokowi berbicara unicorn pada waktu kampanye, saya sudah mengkhawatirkan hal ini. Keterpukauan kita terhadap teknologi akan mengubah esensi hidup bernegara. Padahal, teknologi ada untuk kita, bukan kita untuk teknologi. Teknologi tak ada artinya jika manusia tidak mencapai kebahagiaan karenanya.

Pada akhirnya, hulu persoalan adalah tentang ilusi kebesaran. Pemain besar. Faktanya, ini terlontar dari pemerintah sendiri. Apa dasarnya? Ada yang pernah melihat laporan keuangannya? Ada yang pernah dipailitkan dan kita melihat harta pailitnya (fisik dan piutang)? Ada yang pernah lihat VALUASI ratusan triliun?

Lihat sejarah kejatuhan ekonomi dan krisis di negara lain yang sebagian besar dipicu oleh permainan kertas dan spekulasi finansial. Dibarengi dengan moral dan etika yang nihil, model bisnis semacam itu akan menjerumuskan kita semua pada kehancuran total. Yang bertahan kuat justru mereka yang tahu diri. Small-Giant company. Perusahaan kecil yang bertindak besar. Tahu dan sadar sampai sejauh mana uang harus dicari dan bagaimana uang itu digunakan untuk berbagi dengan sesama sehingga kehidupan sosial jadi lebih baik. Mereka sejahtera, mapan, berguna tanpa harus banyak mencekoki publik dengan berita dan promosi betapa besarnya valuasi perusahaan.

Kenapa tidak belajar dari kasus BLBI, yang persidangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, saya ikuti terus. Satu kebijakan mengeluarkan triliunan uang kepada sebagian kecil kalangan menyebabkan akumulasi modal konglomerat yang menjadi alasan mengapa sekarang si A kaya, si B miskin. Mengapa mereka hidup mewah, mengapa kita miskin. Mengapa kita mencari uang memeras keringat, sementara uang memeras keringat untuk mereka. Garis start dibuat timpang, seluruh perangkat turnamen pun dikuasai, dan atlet-atlet miskin sulit menang. Jika menang, itu dianggap sebagai pemberian/kebaikan, yang sifatnya amal.

Pak Jokowi, saya tidak pernah iri terhadap jabatan bapak. Saya tidak sedang mengejar jabatan stafsus milenial menggantikan mereka yang sudah bapak pilih. Saya cuma iri dengan pulpen bapak. Pulpen bapak sakti. Kalau besok bapak teken revisi Perpres dengan menunda dulu program pembelian video massal Rp5,6 triliun dan menggantinya dengan program yang lebih adil dan tepat, anak saya yang sekarang kelas 1 SD, pada 10 tahun ke depan akan belajar bahwa pernah dalam satu masa, ada presiden negara kita yang bersahaja dan menyelamatkan hidup kita semua.

Mohon dipertimbangkan dan izinkan saya mengutip lirik dari Dream Theater:

Life is too short. The here and the now. And you’re only given one shot.

That after we’re gone, the spirit carries on.

Agustinus Edy Kristianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.