Home Bencana NEO PKI MELARANG KHILAFAH

NEO PKI MELARANG KHILAFAH

0
Tarmidzi Yusuf/ist

by Tarmidzi Yusuf
Pegiat Dakwah dan Sosial

Super aneh. Ya benar-benar super aneh. Indonesia berdasarkan Pancasila tapi ada menteri kabinet Jokowi melarang ASN berjenggot, celana cingkrang dan cadar. Bahkan ASN akan dipecat bila berideologi khilafah. Kebetulan saya berjenggot dan celana cingkrang. Istripun bercadar. Alhamdulillah.

Ideologi khilafah? Menteri tersebut patut di duga tidak paham tentang khilafah. Bengak alias buyan. Tidak ngerti khilafah bicara khilafah. Membedakan ideologi dan khilafah saja tidak bisa.

Ideologi merupakan gagasan dasar, keyakinan atau kepercayaan. Sementara khilafah adalah bentuk pemerintahan. Dengan kata lain khilafah bukan ideologi seperti dikatakan oleh seorang menteri.

Khilafah adalah salahsatu alternatif bentuk pemerintahan. Selain khilafah bentuk pemerintahan yang kita kenal di dunia saat ini adalah republik, kerajaan dan federal.

Yang bikin super aneh lagi adalah belum ada landasan hukum pelarangan khilafah di Indonesia. Tunjukkan pada saya pasal berapa dalam UUD 1945, Tap MPR atau UU yang melarang khilafah.

Bahkan, khilafah dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945 dan sila pertama Pancasila sebagai bagian keyakinan umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam. Sama dengan ibadah lainnya.

Khilafah juga bukan aliran pemikiran atau kepercayaan. Saya pertegas karena pasal 82 RUU Omnibus Law tanpa definisi yang jelas bisa menganggap khilafah sebagai aliran atau kepercayaan. Sehingga umat Islam sangat rentan dikriminalisasi. Ditangkap dan diadili dengan dalih menganut paham khilafah. Padahal, khilafah bukan paham.

Disinilah kenapa saya menyerukan agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU HIP harus dibatalkan dan dicabut dari prolegnas. Rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi dan memasung umat Islam serta ditunggangi oleh PKI gaya baru.

Lain halnya dengan PKI, komunisme/marxisme dan leninisme dilarang di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Pasal 29 UUD 1945, Tap MPRS No XXV/1966 dan UU No 27/1999.

PKI telah beberapa kali melakukan pemberontakan di Indonesia. Pemberontakan tahun 1948 dan 1965. Berapa banyak umat Islam dibunuh dengan kejam dan sadis oleh PKI. Kini, Neo PKI melalui RUU HIP mau mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila.

Itulah mengapa saya mengatakan super aneh. Yang dilarang negara itu PKI tapi beberapa menteri Jokowi teriak-teriak melarang khilafah. Khilafah tidak pernah melakukan pemberontakan dan pembantaian terhadap rakyat. Apalagi mau mengganti Pancasila. Umat Islam rela demi NKRI menghapus 7 kata dalam Pancasila 17 Agustus 1945 yang kita kenal dengan Piagam Jakarta.

Sebaliknya, PKI gaya baru malah gentayangan di pemerintahan maupun di parlemen tidak diapa-apakan. Tidak tersentuh hukum sama sekali. Perlakuan mendua. PKI yang jelas-jelas dilarang negara tidak diapa-apakan. Sedangkan khilafah bukan ancaman bagi NKRI dan Pancasila justru diperlakukan seolah penjahat dan penghianat. Padahal, PKI itulah penjahat dan pengkhianat NKRI dan Pancasila.

Patut diduga yang anti khilafah, itulah PKI gaya baru. Musuh negara dan musuh Pancasila harus ditangkap dan diadili karena PKI telah resmi dilarang oleh negara. Sekarang ngotot mau mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila melalui RUU HIP.

TNI dan Polri bersama rakyat bersatu melawan bangkitnya PKI gaya baru. Itupun bila TNI dan Polri merasakan apa yang rakyat rasakan tentang bangkitnya PKI gaya baru. Wallahua’lam?.

Gading Serpong, 23 Dzulqa’dah 1441/15 Juli 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.