Home BUMN Pembangunan Rusun Simalungun Terbengkalai 7 Bulan di Kementerian PUPR

Pembangunan Rusun Simalungun Terbengkalai 7 Bulan di Kementerian PUPR

0

POROSNEWS.COM – Pembangunan Rusun Simalungun Terbengkalai 7 Bulan di Kementerian PUPR. Sejak 12 Febuari 2020 Balai Pelelangan Jasa Konstruksi ( BP2JK) DKI dibawah kordinator Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR telah menetapkan pemenang paket Pembangunan Rusun provinsi Sumatra Utara 2 (RSNPT20-02) 57234024 PT Even Makmur Permai. dengan nilai penawaran Rp. 21.687.380.000,-

Seharusnya jadwal sesuai tercantum pada LPSE yaitu pada tgl 14 sd 17 Febuari 2020 adalah merupakan kewajiban PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) Direktorat Penyedian Perumahaan Kementerian PUPR untuk menerbitkan SPPBJ ( Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa ). jika kalau surat tersebut sudah diterbitkan, tentu pihak kontraktor sudah bisa mulai pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik di lokasi dan Administrasi.

Namun anehnya entah ada masalah apa sehingga PPK terkesan mengabaikan persoalan terhadap jalannya program pembangunan Rusun tsb, diduga ada oknum PPK yang mempunyai konflik kepentingan dengan pemenang di proyek dimaksud, sehingga SPPBJ terhambat diterbitkan sampai saat ini.

Semua atasannya tau akan kondisi ini, tetapi tak mampu berbuat sesuatu untuk menindak lanjuti hambatan ini, sementara pembangunan rusun provinsi sumatra utara 2 ( Simalungun ) merupakan program perioritas pemerintah pusat dan daerah karena dibutuhkan oleh masyarakat di Simalungun.

Oknum PPK ini, terbukti juga telah gagal mengkoordinir dan mengawasi proyek Rusun di Padang, Palembang dan Jambi, sehingga ketiga rusun itu hanya berhasil dikerjakan hanya pondasi saja dan diputus kontrak kerjanya pada akhir Desember 2019.

Ironisnya lagi, oknum PPK berinial M itu ditahun anggaran 2020 oleh atasannya malah diberikan kepercayaan tambahan meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan, sehingga publik menduga bahwa buruk kinerja oknum PPK ini malah dilindungi atasan nya.

Oleh sebab itu, BPK dan semua penegak hukum harus memberi atensi khusus soal ini, karena ada dana infrastruktur sekitar Rp 83, 97 triliun ditahun anggaran 2020 ditenderkan melalui 34 BP2JK diseluruh Indonesia bisa rawan bocor.

Jakarta 28 September 2020
Direktur Eksekutif CERI

Yusri Usman

Lampiran hasil Tender

1.https://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/57234064/pemenang

2.http://www.urbannews.id/2020/08/10/sistem-tender-di-kementerian-pupr-diduga-bermasalah-perusahaan-yang-tak-kredibel-tetap-ditunjuk-pemenang-lelang/amp/

3.Mafia Tender Di Kementerian PUPR..!! Penegak Hukum Bisa Audit Forensik Telisik Permainan Tender di 34 Balai Kementerian PUPR, Rp 75,6 Triliun Uang Rawan Dibancak

Mafia Tender Di Kementerian PUPR..!! Penegak Hukum Bisa Audit Forensik Telisik Permainan Tender di 34 Balai Kementerian PUPR, Rp 75,6 Triliun Uang Rawan Dibancak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.