Home Kolom Rakyat Berjuang Sendiri? Hasilnya buat Partai?

Rakyat Berjuang Sendiri? Hasilnya buat Partai?

0
ilustrasi

GNPR (Gerakan Nasional Pembela Rakyat) yang dimotori oleh PA 212 dan GNPF sudah beberapa kali turun kejalan. Semula tuntutannya 1. Turunkan harga bbm, 2. Turun harga lainnya. 3. Tegakkan supremasi hukum. Pada aksi jilid 3 tuntutannya hanya 1 yakni turunkan Jokowi. Buruh dan Mahasiswa demikian juga halnya.

Memang Jokowi dinilai sebagai sumber ketidak beresan di negeri ini, makanya dituntut mundur atau diganti. Ini merupakan klimaks dari tuntutan lainnya yang tidak pernah digubris penguasa.

Aksi GNPR memang mewakili kebanyakan rakyat, walaupun masih banyak yang tidak berani terang-terang bersikap. Yang aneh justru sikap partai yang masih berdiam diri membiarkan rakyat bergerak sendiri. Mereka masih asik dengan mainannya sendiri, menghitung peluang2 yang mungkin ada akibat tuntutan demo, bukannya ikut berjuang.

Alangkah tidak terpuji sikap seperti diatas. Hanya mengambil untung dari penderitaaan rakyat, menggunakan pola pikir dagang . Jika tuntutan tidak berhasil, ulama dan aktivis ditangkap partai akan bersih, biarlah mereka yg menjadi korban. Jika tuntutan berhasil partailah yang maju dan merasa paling berjasa. Jadi apa gunanya ada partai jika perilaku partai sama dengan pengusaha ?

Prinsip usaha mencari untung sebesar mungkin dengan modal dan resiko sekecil mungkin. Prinsip partai mencari peluang kekuasaan dan sumber dana sebesar mungkin dengan pengorbanan dan resiko sekecil mungkin. Partai telah bergeser dari *Alat Perjuangan* menjadi Pedagang Sapi

Mereka mampu membuat baliho, menyebar bendera dimana mana, menyebar bantuan kemana mana sampai kampanye terselubung pake atribut Islam dilakukan, tiba tiba tampak soleh atau soleha bersarung, berkopiah, berkerudung, tapi tidak ada 1 partaipun yg berani mendukung suara kebanyakan rakyat ini.

Jika saja pengurus partai ini cerdik dengan ikut mendukung gerakan ini, bisa dipastikan akan mendulang simpati dan suara rakyat. Disinilah seharus partai pro rakyat berada, berjuang bersama rakyat. Begitu juga TNI sebagai anaknya Rakyat berjalan dan berjuang bersama rakyat.

Mungkin juga ada pemikiran jika Partai turun ke jalan, berjuang seperti rakyat beresiko ditangkap aparat dan menghabiskan dana. Untuk pilpres toh harus lewat partai bukan lewat perwakilan rakyat dan tidak perlu ke jalan.

Kemudian soal suara juga yang menentukan bukan suara rakyat, tapi KPU. Jadi lebih penting cari ahli IT yang bisa kutak katik suara atau lebih baik “membeli KPU” atau presiden. Kan presidenlah yang bisa menentukan menang atau kalahnya capres. Memang Presiden dengan sistem yang ada bisa menerintahkan KPU memenangkan calon penggantinya. KPU dipilih dan diangkat oleh penguasa, artinya mereka dikendalikan oleh penguasa.

Presiden lewat para Plt Gubernur, Bupati, Walikota yg telah disiapkan Mendagri bisa juga menggerakkan Bupati, Walikota, Gubernur untuk memenangkan pilpres ini. Ini juga cara penguasa untuk memenangkan pilpres dan pilkada. Salahnya semua bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk oligarki. Kalau dipikir lebih dalam, ini merupakan penjajahan gaya baru.

Indonesia suka atau tidak suka harus siap-siap menerima kenyataan ini. Makanya tidak heran partai yang ada hanya ribut soal capres dan cawapres & bikin koalisi serta setoran saja. Di daerah juga nuansanya demikian, spanduk dan baliho sudah bertebaran cari muka supaya rakyat tertarik, seolah rakyat itu bodoh sekali. Ada juga pemikiran toh partai perlu rakyat cuma tiap 5 tahun sekali, itupun hanya beberapa detik saat penusukan suara. Rasanya partai berjalan terlalu jauh dan sudah salah kaprah.

Dulu jaman kemerdekaan rakyat yg dipimpin oleh para Ulama yg berjuang, bersimbah darah dan harta. Sekarang kok tiba2 partai yg berkuasa. Sekarang rakyat yang dipimpin oleh Ulama bergerak turun ke jalan tanpa dukungan partai, tapi jika berhasil dengan tuntutannya partailah yg rebutan kekuasaan. Akankah pola ini terjadi lagi ?

Dulu TNI belum ada, yg perang itu santri dan ulama, itulah cikal bakal TNI. Sekarang TNI dengan senjata modern, seragam yang mentereng dan gaji tetap malah terkesan menjauhi ulama hanya demi pangkat dan jabatan yang sifatnya hanya sementara. Rasanya ketrampilan yang dimiliki oleh anggota TNI tidak bermanfaat untuk rakyat

Teringat tahun 1965, bagaimana pasukan baret hijau dari Kodam Siliwangi mengawal kami, mahasiswa dan siswa yang demo Tritura al bubarkan PKI, TNI masih bersama rakyat bukan dalam arti slogan. Kemudian tahun 2019, rombongan santri dari Ciamis bergerak jalan kaki ke ibu kota, karena semua kendaraaan dilarang mengangkut mereka ke Jakarta. Tidak terlihat ada anggota TNI yang mengawal dibelakang santri tersebut. Mungkin tidak kuat jalan jauh atau takut pada presiden.

Dulu Polisi adalah alatnya Belanda, walaupun banyak polisi yang ikut bela rakyat, sekarang menjadi alat penguasa untuk membekam umat Islam supaya diam dan membela pengusaha Cina. Polisi pembela rakyat hanya bisa berdiam diri, tidak punya keberanian, kalah oleh kekejaman Satgasusnya TK dan FS.

Rakyat yang telah dibelah oleh kekuasaan, saat ini kembali bersuara dan ingin merdeka lagi tanpa bantuan partai atau TNI. Sejarah yang akan berbicara kelak, apakah partai dan TNI akan berjalan masing masing atau bersama rakyat.

Bandung, November 2022
Dr Memet Hakim
Pengamat Sosial
Ketua Umum APIB

Previous articleIn Memoriam: Tjetje Hidayat Padmadinata
Next articleYang Mahal Di Indonesia Itu Adalah Membiayai Oligarki Konglomerat Busuk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.